Reformasi Peradilan dan Problematika Penegakan Hukum di Indonesia

20151120_185825_Fotor

Oleh Binziad Kadafi

Wiraswasta dan sengketa usahanya*

Kita sebagai bangsa Indonesia baru saja memiliki Presiden (dan Wakil Presiden) RI terpilih 2014-2019 berdasarkan keputusan KPU pada 22 Juli 2014, dan kemenangan KPU dalam sengketa Pilpres di MK pada 21 Agustus 2014 yang mengukuhkan keterpilihan itu. Rakyat Indonesia sudah sering mendapat kabar soal layaknya Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden RI. Terutama dari berbagai capaian yang banyak diungkap pendukungnya saat Jokowi menjabat Walikota Surakarta maupun Gubernur DKI Jakarta. Rakyat Indonesia juga banyak mendengar soal apa yang dijanjikan akan dilakukan Jokowi setelah menjadi Presiden RI, setidaknya dari rangkaian debat capres yang saat itu seru diikuti di televisi, maupun dari dokumen program Capres Cawapres yang diunggah di situs KPU.

Tetapi mungkin belum banyak yang tahu lebih detail masa-masa ketika Jokowi menjadi pengusaha mebel kelas menengah di Solo dulu. Masih jarang yang mengulasnya. Bisa dibayangkan, pasti banyak kontrak kerjasama produksi dan penjualan yang ditandatangani di masa itu. Pasti banyak pula perjanjian pengangkutan atau distribusi yang dihasilkan dengan mitra bisnisnya. Tentu saja kontrak kerja dengan pegawai bukan hal yang asing bagi pengusaha seperti Jokowi.

Dari berbagai rangkaian aktivitas usaha itu, sebagai pengusaha Jokowi pasti pernah berselisih, berbeda pendapat, entah dengan konsumen, distributor, pegawai, atau mitra usaha. Entah perselisihan yang kecil, sedang, atau lebih signifikan. Mungkin layak jika kita sebagai bagian dari komunitas hukum Indonesia untuk bertanya. Apakah yang bersangkutan pernah ke pengadilan untuk menyelesaikannya?

Pertanyaan sama mungkin layak diajukan ke jutaan pengusaha kecil dan menengah di Indonesia lainnya. Apakah mereka pernah mengajukan perselisihan dalam usahanya untuk diselesaikan di pengadilan? Saya bisa prediksi 2 kemungkinan jawabannya. Pernah, tetapi jarang sekali, atau tidak pernah sama sekali.

Keengganan ke pengadilan perdata

Kenapa begitu? Pasti karena Jokowi dan banyak pengusaha lain seringkali memilih membiarkan sengketa-sengketa tersebut berakhir dengan sendirinya, tanpa penyelesaian, dengan menganggapnya sebagai risiko bisnis atau cobaan Tuhan. Atau karena para pengusaha itu berupaya dengan sumberdaya yang ada untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dan kadang dengan bantuan pihak ketiga seperti penyedia jasa hukum, atau malah penyedia jasa penagihan.

Atau jika mereka sudah sangat personal dalam mendekati perselisihan tersebut, dan karenanya butuh pihak ketiga yang lebih otoritatif untuk ikut menyelesaikan masalah, tetap bukan pengadilan yang dituju pertama kali. Melainkan biasanya ke Kepolisian dengan membuat laporan penipuan, penggelapan, atau perbuatan tidak menyenangkan. Pasal-pasal pidana yang kerap dikenakan pada perbuatan yang sebenarnya muncul dari sengketa murni perdata. Apakah dengan itu masalahnya selesai? Bisa jadi ya, namun kemungkinan besar tidak.

Prediksi itu bisa saya ambil karena didukung oleh data resmi. Pada Februari 2014, Mahkamah Agung (MA) merilis data profil perkara yang masuk ke pengadilan seluruh Indonesia sepanjang 2013 dalam laporan tahunannya. Terlepas dari beberapa data menggembirakan, seperti MA yang berhasil memutus jumlah perkara tertinggi dan menyisakan tunggakan perkara terendah sepanjang sejarahnya, ada data yang pantas membuat kita mengernyitkan kening.

Jumlah perkara perdata gugatan yang masuk ke hampir empat ratus pengadilan umum di seluruh Indonesia pada 2013 hanyalah 17,258 perkara. Jumlah itu kecil sekali jika dibandingkan dengan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia yang pada 2014 berdasarkan data Kementerian Koperasi & UMKM mencapai 56,5 juta. Gugatan perdata yang ditangani pengadilan umum hanya 0,03% dari populasi yang paling potensial membawanya. Jumlah itu jauh lebih kecil lagi jika dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang pada 2010 saja mencapai 237,641,326 orang. Gugatan perdata di pengadilan umum hanya diajukan oleh 0,007% penduduk Indonesia.

Padahal di gugatan perdatalah interaksi antara masyarakat dengan sistem hukum dan lembaga peradilan menemukan bentuk yang genuine. Di gugatan perdata, masyarakat secara sukarela membawa masalahnya untuk diselesaikan di pengadilan. Tidak seperti di perkara pidana yang mengharuskan mereka berurusan dengan hukum dan pengadilan karena berhadapan dengan upaya paksa oleh aparat penegak hukum, atau di perkara yang terkait administrasi perizinan yang memang harus ditempuh lantaran diwajibkan oleh negara.

Padahal di perkara perdatalah pengadilan bisa memasuki berbagai wilayah privat untuk memberi keadilan karena memang diundang oleh para pihak dan dibutuhkan. Di perkara perdatalah kontribusi pengadilan sebagai lembaga negara yang independen sangat kuat terasa bagi perbaikan ekonomi negara, iklim usaha, dan kesejahteraan masyarakat.

Persepsi masyarakat

Kenapa kecil jumlahnya? Mungkin karena begitu banyak orang yang berbagi pandangan bahwa berperkara di pengadilan itu lama. Walau MA sebagai pengadilan tertinggi telah beberapa kali mempersingkat batas waktu penyelesaian perkara di setiap tingkatan pengadilan. Mungkin karena meluasnya kesan bahwa berperkara di pengadilan itu mahal. Walau MA juga sudah menetapkan standar biaya perkara agar lebih terjangkau. Bisa jadi juga karena maraknya pemberitaan yang lalu jadi memori kolektif publik bahwa proses berperkara di pengadilan masih diwarnai korupsi. Meski untuk mengendalikannya, KPK sudah banyak menjalankan operasi pemberantasan korupsi, termasuk operasi tangkap tangan terhadap pelaku peradilan yang diduga bersalah.

Atau lantaran maraknya anggapan bahwa sulit memenangkan perkara di pengadilan, apalagi bagi masyarakat umum, serta pengusaha kecil dan menengah seperti Jokowi saat di Solo dulu, ketika harus berhadapan dengan orang berpengaruh atau perusahaan besar. Walaupun sekali lagi, Komisi Yudisial dan MA yang Ketuanya akan sering dijumpai sang Presiden terpilih dalam acara protokol kenegaraan nanti, sudah menggariskan dan menjalankan mekanisme pengawasan perilaku hakim agar etis dan tidak memihak.

Lalu sekalipun para pengusaha kecil menengah itu memenangi perkara, apakah masalahnya selesai? Bisa jadi ya, namun kemungkinan besar tidak. Sebab banyak contoh jika orang kecil menang perkara, putusannya tetap sulit dilaksanakan, karena mahal, berbelit, dan tidak jarang harus melibatkan keringat dan darah. Hingga akhirnya putusan pengadilan hanya jadi lembaran kertas, bukan jalan keluar bagi pemulihan hak yang terampas.

KLUIAH-UMUM2-480x330_Fotor

Kaitan dengan Presiden dan pemerintahannya

Jokowi mungkin bertanya, apa arti konkrit semua pertanyaan dan informasi di atas bagi jabatan Presiden yang bahkan hingga saat ini belum dia emban? Apalagi toh pengadilan merupakan lembaga independen yang harus bebas dari campur tangan eksekutif?

Namun jangan salah kira. Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang bersangkutan berpeluang besar untuk semakin menjamin independensi dan akuntabilitas peradilan. Bukankah manfaat kedua prinsip itu sudah dirasakannya saat menanti ujung dari proses panjang di MK kemarin?

Caranya dengan mengoptimalkan kewenangan pemerintah dalam proses legislasi, agar setiap inisiatif legislasi yang mencoba menggerogoti kemandirian dan independensi peradilan dapat ditangkal. Setiap usulan dan produk legislasi pemerintah, khususnya yang terkait peradilan, juga perlu dijadikan media pemberantasan korupsi dengan mengatur secara ketat setiap kriteria dan prosedur dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya, guna mempersempit ruang diskresi dan menutup peluang penyimpangan.

Setelah itu menyokong lembaga peradilan (MA dan MK) dengan dukungan politik hukum dan kecukupan anggaran demi terselenggaranya peradilan yang singkat, sederhana, dan berbiaya ringan. Sudah ada beberapa rencana baik yang dicanangkan pengadilan dan pemangku kepentingannya untuk mewujudkan prinsip-prinsip peradilan ideal dan menepis persepsi negatif di atas. Namun kadang implementasinya tersendat karena kekurangan sumber daya dan tidak ada dukungan memadai ketika implementasinya harus lintas sektor. Apalagi pengadilan tidak punya kontrol terhadap alokasi sumber daya sebagaimana pemerintah.

Presiden juga bisa menjamin independensi dan akuntabilitas peradilan dengan memastikan peran pemerintah (jika ada) dalam proses pengisian jabatan di lembaga peradilan maupun lembaga pengawasnya dijalankan secara kompeten, partisipatoris, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu termasuk mengelola pengisian jabatan strategis pada birokrasi di lembaga peradilan dengan baik, di mana sosok yang diangkat adalah mereka yang berorientasi pembaruan dan mampu memperbaiki sistem kerja di lembaganya agar lebih melayani masyarakat. Bukankah di aspek itu tangan dingin Jokowi selama ini diakui, termasuk kadang oleh lawan politiknya?

Pemberantasan korupsi harus terus diprioritaskan dengan mendukung strategi pemberantasan korupsi KPK, yang antara lain berfokus pada korupsi di sistem peradilan. Presiden harus mahir memfasilitasi koordinasi yang baik dan erat antara KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya guna menjalankan strategi tersebut bersama-sama.

Pemberdayaan prosedur perdata

Yang tidak kalah penting, harus mulai dipikirkan serius jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan putusan pengadilan secara efektif dan bertanggungjawab, tidak hanya di bidang pidana yang selama ini memang sudah dilakukan Kejaksaan yang notabene bagian dari pemerintah, namun juga di perkara perdata oleh lembaga yang tepat. Lembaga tersebut harus dirancang secara hati-hati kedudukan, struktur dan komposisinya, yang didukung penuh atau jika perlu jadi bagian pemerintah pula. Ini akan jadi terobosan baru guna memecahkan kebuntuan bertahun-tahun soal mandulnya eksekusi putusan perdata.

Sebagai dampak sampingannya, apabila eksekusi perdata bisa diefektifkan, maka istilah “pasang badan” yang biasa dijadikan strategi untuk berkelit dari tanggungjawab perdata serta menghadirkan intervensi pidana dan pemidanaan ke ranah perdata, akan pelan-pelan ditinggalkan. Biarlah perkara perdata didekati dulu secara optimal dengan prosedur penyelesaian sengketa perdata, tanpa perlu dirambah, apalagi secara sembarang, oleh pendekatan pidana.

Dengan langkah-langkah tersebut harapannya ketika menemui sengketa perdata, masyarakat tidak lagi memendam masalah begitu saja yang akan jadi api dalam sekam dan menghambat produktivitas, atau dengan mudah mengkriminalisasi, suatu pendekatan yang seharusnya terus dijaga sebagai ultimum remedium, atau main hakim sendiri yang potensial membuat masalah jadi lebih buruk. Melainkan datang ke pengadilan untuk menengahi masalahnya secara resmi, kompeten, tuntas, dan berujung pada pemulihan hak atau pemenuhan kewajiban, demi terwujudnya masyarakat yang berbudaya hukum, adil, sekaligus sejahtera.

* Disampaikan pada kuliah umum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 10 September 2014. Dimuat pada Jurnal Hukum dan Kemanusiaan ‘Adliya, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2015.

Advertisements
Posted in Hukum, Peradilan | Tagged , , , , , | Leave a comment

Mahkamah Agung Victoria-Australia: Penyelesaian Tunggakan Perkara dan Penguatan Status Dokumen Elektronik Putusan

Oleh Binziad Kadafi

Sekilas Mahkamah Agung Negara Bagian Victoria

Mahkamah Agung Victoria sebagai pengadilan banding (court of appeal) mulai beroperasi pada 1995.[1] Yurisdiksi Mahkamah Agung Victoria adalah memeriksa dan memutus perkara banding pidana dan perdata yang berasal dari Trial Division Mahkamah Agung Victoria sendiri, dan dari County Court (semacam Pengadilan Tinggi). Selain itu Mahkamah Agung Victoria juga menerima perkara banding atas putusan dari Victoria Civil & Administrative Tribunal (VCAT).

Patut dicatat bahwa perkara-perkara pidana yang sangat serius seperti pengkhianatan terhadap negara (treason), pembunuhan (murder), dan pidana berat lainnya, serta perkara perdata yang melibatkan jumlah uang yang sangat besar, terlebih jika perkara-perkara tersebut mengandung persoalan hukum (question of law) yang rumit dan mendasar, dapat ditangani di tingkat pertama oleh Mahkamah Agung Victoria. Terdapat sebuah Divisi khusus di dalam Mahkamah Agung Victoria yang menangani perkara-perkara ini. Divisi tersebutlah yang dinamakan Trial Division, yang dipimpin oleh seorang Ketua (Chief Justice), beberapa hakim (trial judges dan associate judges) dan panitera. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Mahkamah Agung Victoria terdiri dari 2 bagian, yaitu Court of Appeal yang dipimpin oleh seorang President, dan Trial Division tersebut.

Struktur Mahkamah Agung Victoria terdiri dari 12 orang hakim, termasuk Chief Justice dan President dari Court of Appeal. Saat ini keseluruhan jumlah hakim hanya 10 orang, karena 2 orang baru saja memasuki masa pensiun. Umumnya para hakim Mahkamah Agung Victoria berasal dari advokat (barrister dan solicitor) ternama, akademisi di bidang hukum, atau para hakim dari pengadilan lain seperti County Court. Mereka dinominasikan oleh Jaksa Agung negara bagian (Attorney General) untuk diangkat oleh parlemen setelah mendengar masukan mengenai kemampuan dan integritas mereka, baik dari komunitas hukum maupun masyarakat luas. Para hakim ini dibantu oleh sekitar 22 orang staf Kepaniteraan.

Diskusi dan observasi yang dilakukan kali ini adalah mengenai Court of Appeal dari Mahkamah Agung Victoria. Hukum acara dan sistem administrasi peradilan Mahkamah Agung Victoria diatur melalui UU (Acts of Parliament), berbagai peraturan pengadilan (Court Rules), dan petunjuk/pedoman praktek (Practice Notes) yang dikeluarkan oleh pengadilan. Saat ini Mahkamah Agung Victoria menerima sekitar 600 perkara banding setiap tahunnya, yang terdiri dari 350 perkara pidana dan 250 perkara perdata. Sekilas memang tampak bahwa beban perkara tersebut sangat kecil. Namun patut diketahui bahwa di balik itu terdapat berlipat-lipat permohonan banding yang harus diperiksa oleh hakim tunggal di Mahkamah Agung Victoria, untuk menentukan apakah permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk menjadi perkara banding atau tidak (dikenal sebagai proses leave application). Hampir semua perkara banding pidana harus menempuh proses leave application, sementara di perkara perdata hanya sebagian kecil yang membutuhkan leave.

Seluruh perkara banding di Mahkamah Agung Victoria diperiksa dan diputus melalui sidang yang terbuka untuk umum. Di yurisdiksi pidana, hampir 45% perkara banding mempersoalkan mengenai pemidanaan (sentencing), 25% mempermasalahkan pernyataan bersalah (conviction), dan sekitar 25% menguji keduanya. Terdapat 5% perkara banding lainnya yang mempersoalkan hal-hal lain.

Jenis perkara pidana yang diajukan banding di Mahkamah Agung Victoria umumnya kejahatan seksual, lalu kejahatan terhadap harta benda, kejahatan narkotika, pembunuhan, dan penganiayaan. Mahkamah Agung Victoria belum lama mengadopsi sistem banding pidana yang baru sejak 2011, dan akan mengadopsi sistem banding perdata baru pada 2012/2013. Rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara banding pidana, mulai dari pendaftaran hingga penyampaian putusan kepada para pihak adalah 11 bulan. Adapun perkara banding perdata umumnya diselesaikan dalam waktu 8,5 bulan.

Peran Substantif Staf Kepaniteraan dan Asisten Hakim dalam Penyelesaian Tunggakan Perkara

Sistem banding pidana yang baru sangat bergantung pada dokumen banding yang lebih detail yang diajukan oleh pemohon banding serta pada manajemen perkara yang lebih intensif yang dikerjakan oleh Kepaniteraan. Dalam sistem baru ini, Kepaniteraan diwajibkan untuk membuat ringkasan (summary) atas setiap perkara yang masuk, untuk kepentingan hakim maupun untuk kepentingan para pihak. Sebelum dikirimkan kepada hakim, ringkasan perkara tersebut akan dikirimkan terlebih dulu kepada para pihak untuk menanyakan apakah ringkasan yang dibuat sudah tepat. Para pihak diberi waktu 7 hari untuk menyampaikan masukannya. Hakim sangat terbantu dengan tersedianya ringkasan perkara ini.

Sistem banding pidana baru ini berhasil mengurangi tunggakan perkara banding pidana di Mahkamah Agung Victoria dari semula sekitar 600 perkara menjadi hanya 200 perkara. Tentu saja sistem ini membutuhkan investasi sumber daya manusia tersendiri di lingkungan Kepaniteraan. Setidaknya terdapat 9 orang staf (disebut legal officer) yang berlatarbelakang hukum yang harus direkrut untuk menjalankan tugas ini. Posisi tersebut, meski baru ada kurang dari setahun, diyakini akan menjadi posisi yang prestisius di Victoria mengingat peran pentingnya dan syarat keahliannya. Saat ini saja, sebagian legal officer di Mahkamah Agung Victoria berasal dari mereka yang pernah bekerja di Mahkamah Agung Amerika Serikat (US Supreme Court) dan mereka yang sebelumnya menjabat asisten hakim di Pengadilan Federal Australia (yang juga merupakan posisi prestisius).

Selain legal officer di Kepaniteraan, peran substantif asisten hakim di Mahkamah Agung Victoria juga sangat penting. Misalnya guna mendorong konsistensi putusan, setelah putusan didraf oleh hakim yang bersangkutan, para asisten akan diminta untuk membuat ringkasan atas draf putusan tersebut. Ringkasan draf putusan tersebut akan dikirimkan kepada President Court of Appeal untuk disirkulasikan kepada para hakim guna diketahui. Jika ada isu hukum spesifik yang harus didekati secara hati-hati karena implikasinya terhadap tatanan hukum, ringkasan draf putusan tersebut akan dikirimkan kepada sekelompok hakim yang memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan, untuk mendapat tambahan pertimbangan dan masukan, sebelum resmi diputus.

Kadang sidang perkara pidana dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Victoria dengan 2 anggota majelisnya yang merupakan hakim senior. Ketika terjadi perdebatan di dalam persidangan, peran substantif asisten hakim kembali mengemuka. Merekalah yang harus memilah dan menyediakan informasi putusan terdahulu yang relevan kepada para hakim, melalui komputer yang terkoneksi dengan intranet Mahkamah Agung dan dengan komputer di meja para hakim.

Percepatan Penyampaian Putusan kepada Para Pihak dan Hakim yang Putusannya Dibanding secara Elektronik

Teknologi informasi juga sudah menjadi bagian integral dari tata kerja Mahkamah Agung Victoria di mana dokumen perkara dapat diunggah secara elektronik dan secara kronologis guna mengurangi ketergantungan pada dokumen manual. Dokumen perkara juga dapat diterima melalui email untuk kemudian bisa diunggah ke dalam sebuat sistem yang di Mahkamah Agung Victoria dinamakan CourtView.

Sebagai manfaat langsung dari penerapan teknologi informasi, putusan Mahkamah Agung Victoria bisa dikirimkan kepada para pihak langsung melalui email selain diunggah di website. Putusan elektronik tersebut akan memuat scan tandatangan hakim dan menggunakan lambang (seal) Mahkamah Agung Victoria. Umumnya dokumen elektronik putusan tersebut sudah dianggap memadai oleh para pihak. Meski para pihak sebenarnya bisa tetap datang ke Mahkamah Agung Victoria untuk mendapatkan salinan manual putusan, namun hal itu jarang sekali dilakukan. Hanya terpidana yang tengah menjalani penahanan dan karenanya tidak memiliki akses internet, yang dirasa perlu dikirimi versi manual dari putusan.

Sebenarnya ketergantungan terhadap dokumen manual belum lama ditinggalkan di Victoria. Kecukupan (sufficiency) dan legalitas dokumen elektronik kadang masih dipertanyakan. Namun keberhasilan membangun kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada Mahkamah Agung Victoria termasuk tata kelolanya, menjadikan transisi dari penggunaan dokumen manual ke dokumen elektronik tersebut bisa berjalan lebih mulus. Masyarakat dan para pemangku kepentingan percaya bahwa setiap dokumen yang dikeluarkan Mahkamah Agung Victoria adalah dokumen sah dan memiliki kekuatan hukum. Apalagi masyarakat diajak memahami bahwa pendekatan ini jelas menghasilkan efisiensi dalam sistem administrasi peradilan yang terbukti memangkas waktu dan jalur birokrasi bagi para pihak untuk mendapatkan putusannya. Sesuatu yang sangat penting bagi pemenuhan prinsip peradilan yang cepat bagi pencari keadilan.

Selain kepada para pihak, putusan banding juga dikirimkan melalui email kepada hakim yang putusannya diperiksa di tingkat banding, baik yang dikuatkan maupun dibatalkan. Tujuan hal ini dilakukan adalah selain bentuk penghormatan pada hakim yang bersangkutan, juga untuk menghidupkan diskursus mengenai putusan di internal peradilan, di mana hakim yang putusannya dibanding bisa membandingkan dan memetik pelajaran dari bagaimana hakim yang lebih tinggi membuat pertimbangan atas perkara yang sama. Kualitas dan konsistensi putusan di Victoria juga disumbangkan oleh praktek yang baik ini.

11 Oktober 2012

[1] Tulisan ini juga dimuat di website Kepaniteraan Mahkamah Agung RI

Posted in Peradilan | Leave a comment

VCAT dan Pentingnya Prosedur Small Claims bagi Akses terhadap Keadilan

Oleh Binziad Kadafi

Sekelumit Gambaran Umum mengenai VCAT

Tujuan besar di balik pendirian Victoria Civil & Administrative Tribunal (VCAT) oleh konstitusi dan UU negara bagian Victoria adalah memperluas akses masyarakat pada keadilan (fair and efficient justice for all Victorians), sekaligus membantu mengurangi beban perkara yang masuk ke pengadilan.[1] Karena itulah VCAT sangat dikenal oleh masyarakat di Victoria, Australia. Setiap tahun, setidaknya 2 juta orang di Victoria berinteraksi dengan VCAT, lebih banyak dari interaksi yang dimiliki oleh pengadilan mana pun di Victoria. VCAT juga mendapat sorotan yang cukup luas dari berbagai media di Australia. Kadang liputan media yang diperoleh sangat baik, meski kadang juga bersifat kritis atas kebijakan dan kinerja VCAT.

Ketua VCAT adalah hakim aktif pada Mahkamah Agung (Supreme Court) Victoria. Alasan mengapa VCAT harus dipimpin oleh seorang hakim agung adalah untuk menegaskan bahwa VCAT merupakan bagian dari sistem peradilan Victoria, juga untuk menegaskan bahwa VCAT adalah lembaga yang serius dan memiliki otoritas yang kuat. Selain Ketua, VCAT memiliki 220 orang penyelesai sengketa (disebut decision makers), yang terdiri dari hakim serta anggota tribunal. Anggota tribunal di VCAT tidak hanya berlatar belakang profesi hukum, namun juga berasal dari profesi lain seperti arsitek, konsultan konstruksi, dokter, dan lain-lain. Tidak semua decision makers di VCAT bekerja penuh waktu. Lebih dari separuh (173 orang) bekerja secara ad hoc, yaitu bertugas ketika dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara tertentu. Para decision makers tersebut dibantu oleh sekitar 441 orang staf, yang separuhnya merupakan staf kepaniteraan (registry staff).

Rata-rata permohonan penyelesaian sengketa yang masuk ke VCAT setiap tahunnya berjumlah 90.000 permohonan. Setidaknya terdapat 250 permohonan penyelesaian sengketa yang didaftarkan ke VCAT setiap hari. Sengketa yang terkait dengan sewa menyewa rumah tinggal (residential tenancies) merupakan proporsi terbesar dari perkara yang masuk ke VCAT. Sengketa umumnya meliputi perbedaan pandangan antara penyewa dan pemilik rumah mengenai uang sewa, persyaratan sewa, dan lain-lain. Selain itu sengketa juga mencakup soal jual beli dan hak-hak konsumen. Perkara semacam ini ditangani oleh divisi perdata (civil) dari VCAT.

Sementara sengketa yang paling kontroversial biasanya yang terkait dengan perencanaan ruang dan lingkungan hidup (planning & environment). Sengketa mengenai izin mendirikan bangunan (IMB) adalah satu contoh dari perkara di kategori ini. Di samping itu banyak pula sengketa soal pungutan pajak oleh negara, penerbitan izin usaha, pendaftaran profesi, hak masyarakat memperoleh informasi dari lembaga-lembaga negara (freedom of information), hingga sengketa mengenai hasil proses pendisiplinan (disciplinary proceedings) di profesi tertentu atau di industri tertentu. Perkara-perkara ini ditangani oleh divisi tata usaha negara (administrative) dari VCAT. Sengketa yang berhubungan dengan kebijakan anti diskriminasi (baik berdasarkan karakter fisik, ras, dan budaya) juga masuk dalam yurisdiksi VCAT. Perkara jenis ini ditangani oleh divisi hak asasi manusia (human rights) VCAT.

Secara lebih rinci, di bawah 3 divisi (civil, administrative, dan human rights), terdapat 16 wilayah sengketa hukum (listings) yang masuk dalam yurisdiksi VCAT, yaitu:

  1. Anti diskriminasi (anti discrimination);
  2. Sengketa perdata (civil disputes);
  3. Hak memperoleh informasi dan komisi investigasi kecelakaan transportasi (freedom of information-Transport Accident Commission) serta gugatan lainnya;
  4. Kesehatan dan kerahasiaan (health and privacy);
  5. Penilaian harga tanah (land valuation);
  6. Kesehatan mental (mental health);
  7. Perencanaan dan lingkungan hidup (planning & environment);
  8. Sewa-menyewa toko (retail tenancies);
  9. Peraturan usaha (business regulation);
  10. Sengketa antara pemilik rumah dengan arsitek atau kontraktor yang membangun rumah (domestic buildings);
  11. Pengampuan terhadap penyandang disabilitas (guardians-administrator);
  12. Akses terhadap properti dan air bersama (joint property and water);
  13. Jasa hukum (legal practice);
  14. Sengketa dengan perkumpulan pemilik properti (owners corporations);
  15. Sewa-menyewa rumah (residential tenancies); dan
  16. Pungutan pajak negara (state taxation).

Mekanisme Beracara yang Fokus pada Self Representing Litigants

Mengingat 80% dari perkara yang masuk ke VCAT dibawa langsung oleh pihak berperkara (self representing litigants), dan hanya 20% perkara yang didampingi pengacara (biasanya pada perkara-perkara yang dinilai penting), keterampilan dalam berkomunikasi langsung dengan para pihak, serta kemampuan memimpin persidangan dengan cara yang mudah dimengerti para pihak, merupakan keharusan bagi decision makers maupun staf di VCAT. Beberapa hal yang harus dikuasai antara lain:

  1. Kemampuan menginformasikan pada para pihak mengenai pengalaman yang akan mereka dapatkan dalam penyelenggaraan rangkaian persidangan di VCAT, sifat dari persidangan, apa yang bisa diharapkan para pihak dari persidangan, serta apa yang harus mereka lakukan dalam persidangan;
  2. Kemampuan mendesain persidangan menjadi lebih informal, seperti pengaturan tempat duduk yang memutar (roundtable), dan lain-lain. Selain itu biasanya para pihak (khususnya yang tidak didampingi pengacara) akan merasa malu dan gugup dalam persidangan. Peran staf terlatih untuk membantu para pihak di aspek ini sangat krusial;
  3. Kemampuan untuk menyusun putusan (order) yang baik namun sederhana dan mudah dipahami. Putusan VCAT harus dipahami oleh para pihak, serta harus bisa menjadi panduan bagi para pihak mengenai apa yang mesti dilakukannya guna menyelesaikan sengketa secara nyata.

Secara umum fokus dan perhatian lebih pada self representing litigants, termanifestasi dalam setiap tahapan beracara di VCAT berikut ini:

1.Pengajuan Permohonan

Formulir permohonan sengaja didesain seperti kuesioner, di mana pemohon hanya perlu mencentrang kotak-kotak jawaban yang tersedia (tick the boxes). Namun demikian terdapat panduan yang disediakan VCAT bagi para pihak dalam mengisi formulir. Petunjuk praktek (practice notes) juga tersedia di website VCAT. Hal-hal yang sifatnya lebih teknis biasanya diatur dalam practice notes tersebut, seperti petunjuk mengenai kualifikasi atau peran saksi ahli.

Pengajuan permohonan di VCAT tidak dilengkapi dengan tahap pre-trial, yang biasanya di mekanisme beracara biasa digunakan oleh hakim untuk mengecek kelengkapan berkas perkara. Namun demikian sebuah sesi persidangan yang memungkinkan anggota tribunal menyampaikan arahan-arahannya pada para pihak (direction hearing), termasuk mengenai kelengkapan berkas, tetap disediakan.

2. Persidangan

Dalam menyelenggarakan persidangan, para anggota tribunal dan staf kepaniteraan di VCAT dituntut untuk benar-benar memperhatikan kepentingan dan situasi para pihak yang tidak didampingi pengacara. Kesempatan bagi para pihak untuk saling berbicara guna menjajaki berbagai kemungkinan bagi penyelesaian sengketa mereka harus diberikan secara luas.

Di persidangan ini, anggota tribunal akan memperkenalkan diri dan menjelaskan bagaimana para pihak harus memanggil anggota tribunal di sepanjang proses persidangan. Selain itu anggota tribunal akan memaparkan aturan dasar tentang bagaimana para pihak harus bersikap di persidangan.

Sebelum memasuki pembahasan perkara, anggota tribunal juga harus menjelaskan bagaimana persidangan akan dijalankan, apa yang bisa diharapkan dari persidangan, pertanyaan yang mungkin diajukan, serta jawaban seperti apa yang harus diberikan. Dalam pembahasan perkara, pada prinsipnya pemohon bertugas untuk membuktikan gugatan mereka. Hal ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa hanya perkara yang memiliki alas hak dan dasar hukum yang jelas saja yang diajukan ke VCAT oleh pemohon. Meski demikian, kewajiban untuk menghadirkan barang bukti dan saksi-saksi ke persidangan, diharapkan dari kedua belah pihak.

Setelah berbagai pertanyaan diajukan dan berbagai jawaban disampaikan, para pihak diberi kesempatan terakhir oleh anggota tribunal untuk berbicara. Setelah itu anggota tribunal akan mengambil putusan (order) dan menuliskannya. Ketika pertimbangan dituliskan dalam putusan, harus dijelaskan di situ siapa yang bertanggungjawab secara hukum melakukan apa, dan apa tanggungjawab hukumnya.

3. Eksekusi Putusan VCAT

Saat penyampaian putusan, anggota tribunal akan menjelaskan kepada para pihak isi putusan tersebut secara rinci, dan menerangkan bahwa jika pihak yang kalah tidak menjalankan putusan, pihak yang menang bisa pergi ke pengadilan (dalam hal ini Magistrate Court) untuk mendapatkan perintah eksekusi putusan. VCAT tidak bertanggungjawab terhadap eksekusi putusannya. Hal itu menjadi tanggungjawab pihak untuk meminta perintah eksekusi dari pengadilan bermodalkan putusan VCAT, khususnya jika pihak yang kalah tidak secara sukarela melaksanakan putusan.

Namun umumnya pihak yang kalah akan melaksanakan putusan secara sukarela, karena ada ancaman contempt of court jika mereka berusaha mengelak dari melaksanakan putusan. Lagipula upaya untuk mendapatkan perintah eksekusi pengadilan juga memakan biaya yang tidak kecil, yang nantinya akan dibebankan kepada pihak yang kalah jika mereka tidak secara sukarela melaksanakan apa yang diperintahkan dalam order VCAT.

4. Banding terhadap Putusan VCAT

Banding terhadap putusan VCAT harus diajukan ke Mahkamah Agung (Supreme Court) Victoria. Banding hanya bisa diajukan jika ada isu hukum yang dipersoalkan (question of law), bukan terkait fakta. Permohonan banding atas putusan VCAT akan menempuh prosedur seleksi (leave application) di Mahkamah Agung Victoria. Leave application akan diperiksa oleh hakim tunggal di Mahkamah Agung Victoria. Kesimpulannya bisa berupa penolakan permohonan banding, permohonan banding diterima (yang artinya perkara akan diperiksa oleh Mahkamah Agung Victoria), atau perintah agar putusan dikirim kembali ke VCAT untuk diperiksa ulang.

Mediasi di VCAT

Mediasi adalah fungsi VCAT yang diakui paling penting, semata-mata karena pendekatan mediasi dinilai berhasil dalam penyelesaian sengketa oleh VCAT. Ada beberapa jenis mediasi yang dijalankan VCAT, yaitu traditional (mediasi konvensional oleh mediator yang disepakati para pihak) dan judge led mediation (mediasi yang dipimpin oleh hakim). Jenis mediasi terakhir dinilai banyak kalangan sebagai mediasi yang lebih proaktif dan evaluatif. Sebab dalam mediasi jenis ini, hakim yang menjadi mediator akan menyampaikan pada para pihak, diminta atau tidak, mengenai berbagai kekurangan dalam perkara mereka (gugatan dan jawaban).

Di VCAT terdapat panel mediators, yaitu mediator yang bisa dimintai bantuan untuk memberikan penyelesaian sengketa secara alternatif berdasarkan kebutuhan kasus tertentu (case to case basis). Di samping itu, VCAT dari waktu ke waktu terus mendorong para stafnya untuk bisa mendapatkan pelatihan sebagai mediator, dan memperoleh akreditasi sebagai mediator resmi. Dengan demikian, diharapkan prosedur mediasi bisa menjadi prosedur yang melembaga di VCAT, dan dijalankan oleh staf VCAT sendiri, sebagaimana yang diterapkan pula di Pengadilan Federal Australia, di mana banyak staf kepaniteraannya telah memperoleh akreditasi untuk memediasi perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Federal.

Prosedur Small Claims di VCAT

Mengingat jumlah perkara yang masuk ke VCAT juga sangat besar, mau tidak mau VCAT yang sebenarnya merupakan bagian dari strategi besar untuk mengurangi beban perkara di pengadilan, juga harus menyusun strategi untuk menyelesaikan beban perkaranya sendiri secara efisien dan efektif. Dalam alur penyelesaian perkara yang dibentuknya, setelah sebuah permohonan masuk ke VCAT, akan ada proses penilaian mengenai ke mana seharusnya permohonan tersebut diteruskan. Pilihannya bisa ke prosedur injunction, atau ke prosedur small claims (sengketa ringan) jika nilai sengketa kurang dari AUD 10.000, atau ke prosedur standard claims (sengketa biasa), jika nilai sengketa lebih dari AUD 10.000.

Prosedur small claims di VCAT diterapkan khususnya dalam sengketa perdata. Nilai sengketa ditentukan oleh UU harus di bawah AUD 10.000 (sekitar Rp. 100 juta). Awalnya prosedur yang cepat dan murah untuk sengketa perdata ringan ini diatur dalam Small Claims Act 1973 (Vic), yang kemudian diamandemen pada Oktober 2003. Saat ini pengaturan mengenai small claims dimuat dalam Australian Consumer Law and Fair Trading Act 2012 (Vic), yang merupakan amandemen atas Fair Trading Act 1999 (Vic).

Sebenarnya nilai kerugian di bawah AUD 10,000 yang jadi batasan dari prosedur small claims tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena di balik itu, jika misalnya suatu kerugian didasarkan pada suatu kontrak jual beli suatu produk yang bermasalah, bisa jadi banyak kerugian lain yang serupa yang dialami oleh konsumen lain. Dengan sendirinya situasi dapat menjadikan jumlah kerugian yang terlibat karena kontrak yang bermasalah tersebut, sangat luar biasa besarnya.

Dalam prosedur small claims, setiap perkara diusahakan untuk didengar secara cepat, praktis, namun adil. Terdapat beberapa fitur dari prosedur small claims yang menjadikannya berbeda dari prosedur biasa, yaitu:

  1. Prosedur ini memungkinkan penggugat untuk mencabut gugatannya tanpa harus meminta persetujuan dari tergugat;
  2. Gugatan balik dari tergugat/termohon tidak diperbolehkan, karena penerapannya akan bertentangan dengan salah satu tujuan dasar small claims, yaitu sederhana dan tidak rumit;
  3. Tidak ada putusan sela (interlocutary) yang perlu dikeluarkan anggota tribunal, agar perkara bisa dituntaskan dalam waktu cepat;
  4. Ada batasan waktu yang harus dipenuhi para pihak dan VCAT untuk menyelesaikan sengketa;
  5. Penggunaan prosedur mediasi sangat didorong, dan anggota tribunal dapat menjalankan peran mediasi tersebut, yang jika gagal akan berlanjut ke persidangan (full hearing);
  6. Para pihak di sini dianjurkan untuk tidak menggunakan jasa pengacara, khususnya untuk menjadikan small claims benar-benar sebagai prosedur penyelesaian sengketa yang murah;
  7. Inspeksi/kunjungan lapangan dalam mempertimbangkan perkara tidak dianjurkan. Sebab inspeksi lapangan agar adil harus dihadiri kedua belah pihak, yang artinya rumit dan akan memakan biaya, yang berlawanan dengan semangat kesederhanaan dan karakter murah dari small claims;
  8. Biaya perkara biasanya dibebankan kepada penggugat yang kalah. Hal ini dibuat untuk mendorong agar penggugat benar-benar mempertimbangkan dengan matang alas hak dan dasar hukumnya sebelum mengajukan gugatan.

Contoh perkara yang masuk dalam prosedur small claims sebagaimana yang diceritakan Ian Lulham adalah perkara di mana terdapat seorang calon pengantin yang menuntut ganti rugi kepada pengusaha dry clean karena baju pengantin yang akan dikenakannya rusak karena salah penanganan oleh jasa dry clean tersebut. Atau di perkara lain, ada gugatan ganti rugi dari seorang calon pengantin yang batal menjalani prosesi pernikahan karena diantar ke tempat yang salah oleh penyedia jasa mobil pengantin yang disewanya.

Yang jelas, perkara-perkara sederhana semacam ini umumnya bisa diperiksa dan diputus dalam waktu kurang dari 2 jam lewat prosedur small claims. Putusan yang adil atas perkara-perkara perdata sederhana ini bisa didapat pencari keadilan secara nyaman, cepat, dan murah, dengan diterapkannya prosedur small claims yang sudah hampir memasuki usia 40 tahun di Victoria, Australia.

12 Oktober 2012

[1] Tulisan ini juga pernah dimuat di website Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Posted in Peradilan | Tagged , | Leave a comment

The Importance of Use of Collaborative Method and Plain Language in the International Contracting

Jurnal HKHPM Media_Fotor

By Binziad Kadafi[1]

Contract Drafting and Negotiation Method

The rapid development of international joint venture as a form of business organization is facilitated by the increasing globalization of the markets between the 1970s and 1980s and the fall of relevant barriers in the 1990s to the transnational business activities.[2] One of the reasons behind the massive use of international joint venture at the international arena is the fact that it can serve as an effective mean to achieve certain set of goals.[3] Some international joint ventures are formed by international business actors to open an access to a country that applies or used to apply strong restriction towards direct foreign investment.[4] International joint ventures are used as well in order to expedite company’s ability to enter into foreign markets by benefiting from not only the available labor, established operations, and captive market of the partnering company,[5] but also their knowledge and familiarity with the local environment and the labyrinth of local regulations and politics.[6]

Other goals that can be met by choosing international joint venture as a form of business organization include: (1) promoting transfer of proprietary technologies and processes across border; (2) encouraging synergies between the differentiated but complementary strengths of parent companies; (3) reducing risk, particularly in certain unstable industries; and (4) increasing one company’s opportunity to export its products and expand its business overseas.[7]

Despite of those various advantages, the establishment of cooperation in joint venture that cuts across national boundaries may expose the parties to a more complex difficulties compared to the establishment of other conventional business cooperation. The difficulties that parties might deal with in the formation process, or even in the operation of the venture once it is being formed, are magnified not only by legal issues, but also by linguistic and cultural differences.[8] It is therefore, finding a suitable local partner is usually the single most important decision, because the wrong partner can lead to conflict, turmoil, and, in some cases, the premature termination of the joint venture.[9] One good advise for a company when looking at several potential partners to form an international joint venture is to carefully examine not only the business experience, assets, services, and expertise that the potential partner may bringing to the venture, but also the cultural, linguistic, political, and social advantages and disadvantages of the partner.[10]

Since differences in language, behavior, and attitude are instantly apparent, the ability to resolve difficulties derived from legal, linguistic, and cultural differences would become a key element in order to guarantee the effectiveness and longevity of the venture.[11] The role of lawyers as the representatives and negotiators on behalf of the parties in addressing those difficulties is very essential.[12] In many cases in this kind of situation, lawyers are required to look even beyond the legal tasks to the underlying reasons for the transaction and are encouraged to ask questions and obtain information that ordinarily may not be considered critical to the purely legal aspects of the transaction.[13] Lawyers play a crucial role in bridging and accommodate those differences by employing the right method of negotiation. Skilled negotiations on both sides may save the transaction, while ineptness may result in both parties not only walking away from the deal but also walking away with such distaste that they never again seek to do business with each other.[14]

Among differences that complicate the formation process of international joint venture, disparities in language are an important consideration because they increase the potential gaps and errors in communication,[15] which in turn will hinder the engagement of principled negotiation, that is negotiation which begins when both parties fully understand and try to appreciate the fact that each brings both conflicting and also compatible interests to the transactions.[16] Disparities in language begin with the drafting process itself and lead to two primary questions. Will the contract be drafted in a primary language, and then translated into a secondary language? Or will the process be arranged equitably collaborative with initial drafts made in each language, resulting in a final version which comes with negotiation from these two starting points?

1. Unilateral Drafting and Negotiation

If the contract is initially drafted and negotiated in one language, or the language of primary party, to be translated into the other, referred to as the language of secondary party, the primary party will probably give more input into the content of the contract.[17] Since drafting contractual terms in a foreign language makes meaningful participation in the drafting process difficult, the secondary party will tend to limit its participation to negotiation, by only trusting the primary party to incorporate results into the contract.[18] Ownership of language is transformed into ownership of the drafting and negotiation process, and as the primary party dominates contract creation, the process becomes essentially unilateral.[19] As a consequence, the notion that negotiation is a function of leverage, that is the allocation of power or control between the two sides, cannot be upheld in this situation.[20]

In this method of drafting and negotiation, the primary party is likely to realize power benefits by virtue of the advantage associated with contracting in the primary language that extend beyond the establishment of favorable contract terms.[21] While the secondary party relies on the primary party to include every single negotiated provisions as accurately as possible and in good faith to the contract, the dependency inherent in the status of the secondary party increases the power of the primary party.[22] In turn, the ambiguities in the resulting contract may also be interpreted in favor of the drafting party.[23]

2. Collaborative Drafting and Negotiation

As opposed to unilateral method, dual-language contract development is likely to decrease power disparities in the negotiation.[24] When the contract is developed through the proposals of each party and formulated in the language to which every party is accustomed to, neither party has the advantage of dominating the process.[25] Since there is no dominant party in this regard, the parties have greater potential to negotiate on a more equal manner.[26]

When the contract is drafted and negotiated in the language of each party, the substantive participation of both is encouraged.[27] The balance of power represented by joint participation in drafting and negotiation process reduces the potential for opportunistic behavior of one party, and consequently, the final document would become a more accurate reflection of the real substance of the negotiated deals.[28]

Dual-language drafting and participation of dual-party in the negotiation allows the parties to manage cultural and linguistic misunderstandings far before the parties are formally bound to pursue the venture implementation.[29] The resulting product of this method tends to be a contract that has been thoroughly examined, encouraging resolution of areas of potential conflict in advance.[30] Of course disputes are less likely to arise when the contract could accurately reflect the expectations that each party developed during the dealing process.[31]

From a strategic view, international joint venture contracting which encourages mutual participation also encourages acceptable terms under culturally distinctive norms, expectations and values.[32] The overall result of collaborative drafting will be an enhancement of the quality of the contract as a tool for the growing, developing relationship between two distinctive parties.[33]

However, there are also some downsides of the application of collaborative method. When both parties are to participate in the contract drafting process through parallel discussions in separate languages, they must make sure that these separate efforts are integrated.[34] Language barriers that encourage parties to develop separate versions of agreements in isolation may result in two distinctive strategies.[35] It could in turn encourage inconsistencies between the parties’ stated goals, objectives, and expectations.[36]

In most of international contracting scenes, the tendencies to apply unilateral method have been very strong. In such method, the draft of agreement are mostly prepared and proposed in either English, due to its attribute as the most used international language, other international language, or the language of one party. This approach placed the party and their lawyers whom more accustomed to the designated language as a primary party in the negotiation as opposed to the other, whom due to language selection disadvantages turned out to be secondary party.

Although there may perhaps no clear evidences that could show that the more accustomed to designated language side totally dominated the process and took benefits from their superior position as primary party, and although the other party may somehow significantly participate in the negotiation and made substantial contribution to the development of the draft of agreement –which is contradictory to the general tendency/characteristic of secondary party– however, consideration to employ collaborative method in the contracting in international settings would still be relevant. This advice does not necessarily mean that collaborative method is more preferable compared to unilateral method, as neither is perfect and the options involve inevitable trade-offs.[37] However, in the drafting and negotiation of international contract, like joint venture agreement that involves more complexities caused by not only differences of legal systems, but also cultures, attitudes, and languages, the use of collaborative method would likely be able to address such complexities by the virtue of its inherent quality to bridge those differences effectively.

Language of the Contract

There are many types of legal writing. From judicial opinions, legislations, private agreements, including correspondence with clients or third parties. Each type of legal writing has its own substance and style. However, the fundamental goal of each writing is the same, to communicate effectively.[38] Empirical studies, however, indicate that a significant percentage of legal writing is difficult to understand, because they use customary language of lawyers which include distinctive words, meanings, phrases and modes of expression.[39] This result get labeled “bad legal writing”, a label used to denote ineffective legal writing, that is, writing that does not communicate effectively.[40]

Bad legal writing is attributed to many factors, including the lack of knowledge of lawyers on basic grammar and syntax. Many accused that lawyers can’t say anything simply. Lawyers have no judgment and don’t know what to include and what to leave out from their writing.[41] Bad legal writing has also been attributed to fear, inertia, and self interest, as well as various external factors.[42]

A fundamental reason for bad legal writing is that lawyers ignore the writing process.[43] They are so focused on the substance they want to express which makes them forget to focus on the writing process.[44] It is true that no matter what the subject matter of the writing, a lawyer must have a comprehensive substantive understanding of that subject matter.[45] Because, only if the lawyer understands the relevant facts and laws, can the lawyer begin to draft an appropriate writing.[46] However, lawyer must also understand and apply the writing process. Failure to apply the steps of the writing process will often result in bad legal writing which include failure to identify the intended audience, organize and write carefully, also failure to edit and rewrite.[47]

There are several reasons that lawyers resist changing the way they write, which fall into four general categories.[48] First, some lawyers do not perceive a problem with their legal writing. Because many of their legal writings generally accomplish their goal, they feel that there is no need to fix them.[49]

Second, some lawyers take comfort in the traditions of legal writing, namely the formalistic language as a commonly followed tradition in legal writing.[50] One reason why do lawyers like formalistic language is because it has been judicially interpreted so they could take comfort in its certain meaning.[51] The traditional language and style is “tried and true”. Therefore, it is familiar and has proved successful in the past.[52] Another reason is that lawyers take pride in the elegance of the formalistic language, as the majesty of the language was designed to generate respect to legal profession.[53] The two reasons are then complicated with the fact that many clients still seek a degree of formality in their legal documents. Because, although many clients have been complaining that formalistic legal writing is incomprehensible to them, however they are accustomed to its form.[54]

Third, some lawyers are not willing to bear the costs, both actual and potential costs, caused by the change of their legal writing style.[55] As an actual cost, rather than drafting documents from scratch, lawyers can save time to generate documents more efficiently by using and adapting standard forms or precedents.[56] Unfortunately, the use of forms and precedents encourages lawyers to skip essential steps (one frequently skipped step is the organization step) in the writing process and perpetuates bad legal writing.[57] The potential cost is that the new language requires judicial interpretation.[58] Lawyers are concerned about their reputations and the threat of malpractice claims if the new language they are using is not in fact better than the traditional one, which has been judicially interpreted through the previous long litigation processes.[59]

Fourth, lawyers often lack of adequate competence and skill to change their legal writing effectively, even if they realize a problem in it.[60] Many lawyers lack of sufficient training in legal writing which has its root from their legal education.[61] Throughout law school, by depending heavily on existing legal writings for their learning, law students are bombarded with bad legal writings, which in turn make them tend to emulate the writing style they read.[62]

In fact, writing the contract in plain language will of course bring some benefits to the drafting and negotiation process. The first benefit of the use of plain language in the contract is that it can increase efficiency of reading and ease of understanding.[63] Plain language gives also potential for reducing mistakes and resulting fewer errors.[64] The other benefit that plain language can give is its effect on the legal profession’s public image. Lawyers have never had a good press, and a chief source of ridicule is the way in which lawyers draft documents and the way that lawyers communicate –or rather, fail to communicate– with their clients.[65] According to one critique, lawyers’ writing style has at least four outstanding characteristics: (1) wordy; (2) unclear; (3) pompous; and (4) dull.[66] The other benefits of the use of plain language in the contract is that it allows lawyers to comply with statutory requirements, which, in many countries, including the U.S. requires lawyers to produce certain documents in plain language, in order to be more accessible to the clients and public in general.[67]

The following areas are few preliminary suggestions to improve the effectiveness of legal writing as an essential component of competent representation:[68]

  1. Use the active voice when attributing action or obligation. The passive voice is appropriate in some circumstances.[69] However, in contracts and legislation, for the sake of clarity, obligations should be expressed in the active voice and specifically attributed to the obligated party.[70] One of the benefits of the use of active voice is that it takes fewer words than the passive voice.[71] A provision that serves as good example of this rule is: “Any intellectual property created or improved by the Company (“New Intellectual Property”) pursuant to this Agreement shall be owned by the Company.”
  2. Avoid redundancy. Although lawyers may think say thing twice makes it clearer, redundancy often creates ambiguity.[72] Additionally, many redundancies that had historic relevance are no longer necessary.[73] For example, why do lawyers use the term null and void? According to the dictionary, either null or void by itself would do the job.[74] The use of term null and void can be found in a clause of joint venture agreement as follow: “Any purported gift, sale, … in contravention of the terms of this Agreement shall be null and void.” Not only the term “null and void”, the use of term “force and effect” can also be considered as redundant.[75] Again, an example on this term can be found in a joint venture agreement: “[B]ut every other provision of this Agreement shall remain in full force and effect…”
  3. Unless stressing negative, draft in positive.[76] Lawyers should avoid double negatives, which can often create confusion.[77] For example, “purchaser cannot opt not to purchase unless the following events occur” is difficult to analyze. “Purchaser must purchase unless the following events occur” is much easier to understand.[78]
  4. Poor use of definitions. Definitions have a proper role to play in legal documents. The main one is to give a precise meaning to words and phrases used in the document.[79] The improper use of definition can be found in an example of agreement as follow, where it explains only the use of capitalized terms: “Capitalized terms used in this Agreement shall have the meaning ascribed to them herein whenever they are used in this Agreement, unless otherwise clearly indicated by the context.”
  5. Avoid the use of frequently litigated words and phrases. Traditional legal drafters tend to assume that well-litigated words and phrases should be retained. However, it would be more logical to be suspicious of constantly litigated words and phrases, because any word or phrase that has produced frequent litigation should surely be shunned.[80] The word “forthwith” has led to a great deal of litigation, because it is too open-ended to admit of certainty.[81] Many judicial decisions discuss the problem of the use of this kind of word.[82] An example of the use of this word in an agreement is as follow: “In the event of dissolution of the Company, the entire outstanding Loans and accrued interest shall forthwith become repayable without demand.”
  6. Avoid long sense bites. Another characteristic of traditional legal drafting is long slabs of unbroken text. This produces impenetrable text, confounding comprehension.[83] One example could be best representing this problem: “Neither the performance of this Agreement nor the consummation of the transactions contemplated hereby or thereby, will result in a breach of or default by it under the terms or provisions of, or result in a breach of or default under, or the acceleration of any obligation under, any material agreement, instrument, document, decree, order, judgment or other restriction to which it is a party or by which it or its assets may be bound or affected.”
  7. Avoid the use of legalese and jargon sentence. Legalese is more than merely the ‘language of lawyers’. Rather, it is the language that lawyers would not use in ordinary communication but for the fact that they are lawyers.[84] All these words, such as “herein, aforesaid, etc.”, give the clause a legal feel without serving any legal purpose. An example can be found here: “Neither the performance of this Agreement nor the consummation of the transactions contemplated hereby or thereby.”
  8. Not to follow peculiar linguistic conventions. Lawyers often adopt linguistic conventions that have no basis in law, logic, or modern usage.[85] For instance, the use of language “date hereof” in agreement: “US Party hereby agrees upon the Effective Date hereof,” instead of “today”. Or the use of language: “[F]or the purpose of amicably resolving such Deadlock,” instead of “for resolving deadlock”.
  9. Use verbs instead of nouns. This practice of nominalization[86] might be thought to achieve a certain formality of tone, but it is at the expense of effective communication.[87] Examples of this problem can usually be found in the Recitals part of an agreement: “WHEREAS the Parties have entered into Letter of Intent dated September 24, 2007 for the creation of this Joint Venture Agreement.”

Conclusion

A shift from a unilateral method of contract drafting and negotiation into a collaborative one in representing clients in international contracting, primarily the formation of international joint venture, is highly recommended. This method, which allows parties to draft and negotiate the contract in the language they are accustomed to, will in turn ensure the participation of both parties who bring differences to the dealing process and increase the likelihood of resulting a good agreement, in a sense that it accurately reflects the essence of negotiated deals. However, in order to avoid the development of different contract versions in isolation, parties engaged in this method should meet frequently during the drafting process or should attempt to reconcile their drafts in one final, intensive round of negotiations.[88]

As to the use of contract language, when writing, lawyers often forget to consider who will be reading the document.[89] Lawyers seldom write for a single audience.[90] In an international setting like the international joint venture contracting, where the audience comprised with parties who bring not only different interests, but also different nationalities, legal systems, cultures, attitudes, and languages, the need to use plain legal language shows much greater significance.

One of the main sources of bad legal writing is the technique of revising forms and precedents, rather than drafting from scratch, to save time in drafting contract. When lawyers rely on forms and precedents, they are much less likely to invest time examining “boilerplate” provisions that they do not perceive as transaction specific.[91] Therefore, one alternative to address this issue is by drafting all legal writing from scratch based on legal principles that is likely to be applied to the surrounding facts in client’s situation. However, this is a time consuming and expensive process.[92] Another alternative that will likely accommodate the production of effective legal writing without investing too much time and efforts by drafting contract from the scratch is to rewrite all forms in plain language.[93]

Many rules of modern legal writing that have been introduced by various legal scholars should be used as a checklist in order to ascertain that any types of legal writings have met the minimum requirement of effective writing. To promote modern legal writing, lawyers should have allocated enough time, not only but primarily after the conclusion of any negotiations, to check the conformity of legal documents they have resulted to such rules.

[1]   This article was published in Jurnal Hukum & Pasar Modal. Vol. VII. Ed. 10/ 2015 (p. 153-166), and was originally developed as an assignment paper in one of author’s courses during the study at the University of Washington School of Law.

[2]   Steven R. Salbu, Parental Coordination and Conflict in International Joint Ventures: The Use of Contract to Address Legal, Linguistic, and Cultural Concerns, 43 Case W. Res. 1221 (1993), at 1223.

[3]   Id.

[4]   Id.

[5]   Id., at 1224.

[6]   Daniel K. Chow & Thomas J. Scoenbaum, International Business Transactions, Problems, Cases and Materials, (2005), at 526.

[7]   Salbu, supra note, at 1225.

[8]   Id., at 1226.

[9]   Chow, supra note, at 526.

[10] Salli A. Swartz, International Joint Ventures: Practical Issues and Helpful Hints, in International Practitioner’s Deskbook Series, Joint Ventures in the International Arena (Darell Prescott & Salli A. Swartz ed., Section of International Law & Practice, American Bar Association, 2005), at 121.

[11] Salbu, supra note, at 1226.

[12] William F. Fox, Jr., §§ 5.1-5.5, Negotiating International Commercial Agreements in International Commercial Agreements: A Primer on Drafting, Negotiating and Resolving Disputes, 3rd ed. (Kluwer Law International 1998), at 201.

[13] Robert J. Walters, Now That I Ate the Sushi, Do We Have a Deal?” The Lawyer as Negotiator in Japanese-US Business Transactions, 12 NW.J.Int’l L. & Bus. 335. 1991, at 336.

[14] Fox, supra note, at 181.

[15] Salbu, supra note, at 1241.

[16] Fox, supra note, at 185-186.

[17] Salbu, supra note, at 1245.

[18] Id.

[19] Id.

[20] Fox, supra note, at 185.

[21] Salbu, supra note, at 1246.

[22] Id.

[23] Id., at 1247-1248.

[24] Id., at 1250.

[25] Id.

[26] Id.

[27] Id.

[28] Id., at 1251.

[29] Id.

[30] Id., at 1251-1252.

[31] Id., at 1251.

[32] Id., at 1253.

[33] Id.

[34] Id.

[35] Id., at 1255.

[36] Id.

[37] Id., at 1258.

[38] Debra R. Cohen, Competent Legal Writing-A Lawyer’s Professional Responsibility, 67 U. Cin. L. Rev. 491 (1999), at 495.

[39] Id.

[40] Id.

[41] Id., at 496.

[42] Id.

[43] Id., at 497.

[44] Id.

[45] Id.

[46] Id.

[47] Id.

[48] Id., at 505.

[49] Id., at 509.

[50] Id., at 505.

[51] Id., at 510-511.

[52] Id., at 511.

[53] Id.

[54] Id.

[55] Id., at 505.

[56] Id., at 513.

[57] Id.

[58] Id., at 514.

[59] Id.

[60] Id., at 505.

[61] Id., at 515.

[62] Id., at 517.

[63] Peter Butt & Richard Castle, Modern Legal Drafting, A Guide to using Clearer Language (2006), at 114.

[64] Id., at 118.

[65] Id., at 119.

[66] Richard C. Wydick, Plain English for Lawyers 5th ed. (2005), at 3.

[67] Butt, supra note, at 121.

[68] Cohen, supra note, at 519.

[69] Id., at 521.

[70] Id.

[71] Wydick, supra note, at 28.

[72] Cohen, supra note, at 522.

[73] Id.

[74] Wydick, supra note, at 17.

[75] Id., at 18.

[76] Cohen, supra note, at 523.

[77] Id.

[78] Id.

[79] Butt, supra note, at 187.

[80] Id., at 140.

[81] Id., at 141.

[82] See Id.

[83] Id., at 142.

[84] Id., at 144.

[85] Id., at 151.

[86] Nominalization is a base verb that has been turned into a noun. See Wydick, supra note, at 23.

[87] Butt, supra note, at 153.

[88] Id., at 1253.

[89] Cohen, supra note, at 497-498.

[90] Id., at 498.

[91] Id.

[92] Id.

[93] Id.

Posted in Hukum, Legal Profession | Tagged , , , | Leave a comment

Kerancuan Pengertian Soal Gratifikasi

ImageOleh Binziad Kadafi

Dua pegawai negeri sipil (PNS) dan dua pegawai magang di lingkup Pemerintahan Kabupaten X, Provinsi Y, terpaksa dipecat dari instansinya setelah terbukti menerima gratifikasi senilai Rp. Z.” Demikian pemberitaan sebuah media yang belum lama terbit. Masih banyak kalimat serupa, yang dengan mudah kita dapati dari berbagai sumber. Tidak hanya di artikel media cetak, kadang juga dari mulut para penegak hukum di media elektronik.

Hal tersebut menunjukkan kerancuan mengenai konsep gratifikasi selama ini di masyarakat pada umumnya, bahkan di komunitas hukum. Ada dua masalah yang muncul ketika istilah gratifikasi digunakan sembarang dalam kalimat seperti di atas. Masalah pertama, seolah-olah cukup dengan menerima gratifikasi saja, seseorang sudah dianggap melakukan perbuatan haram dan tidak bermoral, sehingga layak dipecat. Masalah kedua, jika ternyata yang diterima adalah suap, pengkategoriannya sebagai gratifikasi telah menjadikan tindakan tersebut less serious, mampu menariknya keluar dari wilayah hukum untuk masuk ke wilayah etika, sehingga cukup dijatuhi sanksi pemecatan.

Istilah gratifikasi pertama kali dikenal dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi dalam Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) UU No. 20/2001 diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yang sifatnya masih netral. Pemberian dalam bentuk apa pun, dengan nilai berapapun, dan dari siapa pun, kepada seorang pegawai negeri/penyelenggara negara, merupakan gratifikasi. Dengan demikian, dalam konstruksi Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) UU tersebut, warisan yang diterima oleh seorang pegawai negeri dari orang tuanya adalah gratifikasi. Begitu halnya nafkah yang diberikan seorang suami kepada isterinya yang kebetulan penyelenggara negara, adalah gratifikasi. Termasuk juga sepotong tempe goreng yang diterima seorang pegawai negeri dari rekan karib satu ruangannya saat mereka saling bertukar menu bekal makan siang, adalah gratifikasi. Karena itulah perlu ditegaskan, gratifikasi masih bersifat netral.

Gratifikasi akan menjelma menjadi suap, yang tentu saja tidak lagi netral, dan mengandung sifat jahat (malum in se), ketika pemberian dalam arti luas tersebut berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerimanya. Terlepas dari motif pemberi, yang memang tidak terlalu jadi fokus dalam konstruksi pengaturan gratifikasi, untuk dikatakan sebagai suap, si penerima harus tahu secara sadar bahwa apa yang diterimanya memang berhubungan dengan jabatan sekaligus bertentangan dengan kewajibannya.

Namun yang jadi persoalan, tidak semua pegawai negeri/penyelenggara negara ketika menerima sesuatu, punya kesempatan, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang sama untuk menilai secara sadar bahwa apa yang diterimanya berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya. Sebagai contoh, ketika seorang pegawai negeri menerima diskon dan bonus akhir tahun yang cukup signifikan dari show room tempatnya mencicil mobil, atau menerima voucher dalam jumlah besar dari supermarket tempatnya biasa berbelanja kebutuhan sehari-hari, belum tentu yang bersangkutan punya kesempatan, pengetahuan, dan kebijaksanaan untuk tahu bahwa diskon, bonus, dan voucher yang diterimanya sebenarnya berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya.

Boleh saja jika sekilas disikapi bahwa diskon, bonus, dan voucher semacam itu merupakan hal wajar dalam transaksi sehari-hari sehingga sulit dikategorikan sebagai suap. Lalu bagaimana jika pegawai negeri itu adalah staf kantor walikota, dan belakangan diketahui bahwa kantornya sedang memproses penyegelan gedung show room yang bersangkutan karena salah peruntukan? Atau bagaimana jika pegawai negeri itu adalah panitera pengadilan, dan belakangan terungkap dialah yang bertanggungjawab atas perkara sengketa tanah antara supermarket tersebut dengan pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah?

Malah bukan mustahil ditemukan contoh kasus lain. Misalnya si pegawai negeri tidak tahu menahu ada uang sejumlah Rp. 50 juta disetorkan ke rekeningnya oleh pengirim yang tidak jelas identitasnya. Baru satu minggu kemudian dia tahu bahwa ada uang masuk ke tabungannya, dan baru satu minggu setelah itu dia tahu bahwa uang dikirim oleh pimpinan perusahaan vendor yang sedang mengikuti proses tender di instansinya.

Apabila pegawai negeri di atas punya mental teladan, maka jika semua potensi hubungan dan pertentangan antara berbagai pemberian tersebut dengan jabatannya diketahui sedari awal, pastilah gratifikasi tersebut akan tegas dia tolak, atau minimal dia pertanyakan. Untuk pegawai negeri semacam inilah pengaturan gratifikasi dalam Pasal 12 C UU No. 20/2001 dan Pasal 16-18 UU No. 30/2002 tentang KPK dibuat. Yaitu pegawai negeri yang menerima pemberian, dan berkeinginan mengetahui keabsahan pemberian tersebut, namun lantaran keterbatasan kesempatan, pengetahuan, dan kebijaksanaan, belum atau tidak mampu menentukan apakah pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya.

UU memberi saluran bagi mereka untuk dalam waktu 30 hari sejak pemberian diterima, meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten, dalam hal ini KPK, membuat penilaian atas pemberian tersebut dengan menyampaikan laporan gratifikasi. Manfaat/insentifnya bagi pegawai negeri/penyelenggara negara yang melapor (berdasarkan UU) paling tidak ada dua. Pertama, mendapatkan dasar peniadaan pidana, jika gratifikasi yang diterimanya ternyata memang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban (yang kita kenal sebagai dua unsur utama suap). Atau kedua, menerima gratifikasi tersebut secara halal dan legal jika ternyata KPK melalui analisanya menyatakan apa yang diterimanya bukanlah suap.

Secara sederhana, mekanisme pelaporan gratifikasi disediakan negara bagi penyelenggara negara yang masih memiliki moralitas dan kesadaran, sehingga karenanya mengalami dilema moral dan mempertanyakan apakah gratifikasi yang diterimanya masuk kategori suap atau bukan. Penyelenggara negara yang bermoral tinggi namun memiliki keterbatasan kesempatan, pengetahuan, dan kebijaksanaan inilah yang diberi insentif oleh negara berupa berbagai keringanan hukum yang telah dijelaskan di atas.

Adapun penyelenggara negara yang sudah meyakini, baik berdasarkan ukuran moralitas, pengetahuan, maupun kesadarannya, bahwa pemberian yang diterimanya bukanlah suap, mekanisme pelaporan gratifikasi tidak relevan baginya. Mereka bisa menerima dan memanfaatkan gratifikasi tersebut secara langsung. Karena pada dasarnya sifat gratifikasi adalah netral, apalagi jika diyakini dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa tidak ada unsur suap di dalamnya, yang antara lain bisa diindikasikan lewat ukuran kewajaran. Bisa dibayangkan betapa repotnya jika seluruh penyelenggara negara yang meminjam uang dari bank atau koperasi di kantornya, hingga menerima pemberian dari suami/isteri/orangtua, harus membuat laporan gratifikasi dan harus dianalisa oleh KPK. Selain itu, mekanisme pelaporan gratifikasi pun bisa disalahgunakan sebagai ajang pamer penyelenggara negara yang jelas-jelas menerima pemberian yang sah, namun tetap melapor ke KPK dengan harapan menerima publisitas dari pengumuman atas status laporan gratifikasinya oleh KPK.

Namun lantaran tidak menerima insentif dari negara, penyelenggara negara yang meyakini dan dapat mempertanggungjawabkan bahwa gratifikasi yang diterimanya adalah sah sekalipun, tetap harus bersiap menghadapi tuntutan hukum jika ternyata kemudian keyakinannya tersebut meleset. Antara lain jika pemberian yang diterima dari suami/isteri/orangtua misalnya, ternyata berasal dari pihak ketiga pemberi suap. Mereka harus tahu bahwa modus menyuap melalui anggota keluarga semakin sering digunakan dari waktu ke waktu.

Yang pasti, mekanisme pelaporan gratifikasi berikut insentif hukum yang dikandung jelas-jelas tidak berlaku bagi penyelenggara negara yang sudah secara sempurna melakukan delik suap, yaitu mereka yang dengan sengaja menerima gratifikasi yang diketahuinya berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya. Janganlah mekanisme gratifikasi disalahgunakan sebagai masa tenggang bagi para koruptor tersebut untuk menimbang-nimbang untung rugi antara menyimpan suap yang diterimanya atau melaporkannya ke KPK. Jangan pula mekanisme gratifikasi diselewengkan menjadi periode ekstra bagi para koruptor tersebut untuk kucing-kucingan dengan penegak hukum, yang apabila hampir tertangkap, lalu dilaporkan ke KPK untuk bebas dari jeratan hukum. Secara ekstrem, jika mekanisme gratifikasi juga diberlakukan bagi para pelaku delik suap yang sempurna, bisa-bisa mereka yang tertangkap tangan saat menerima suap akan menolak ditangkap, dengan alasan diberi waktu 30 hari oleh UU untuk melaporkan suap yang diterimanya sebagai gratifikasi ke KPK.

Karena itu semestinya laporan gratifikasi yang jelas-jelas sudah memenuhi semua unsur delik suap (dengan unsur paling utama: “kesengajaan”), ditolak saja. Bagi laporan gratifikasi semacam ini, sudah seharusnya ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan, bukannya dengan mekanisme pelaporan gratifikasi. Di sisi lain, laporan gratifikasi yang sudah melampaui batas waktu 30 hari yang ditentukan UU juga semestinya ditolak. Jika ada laporan semacam ini, penyelidikan seharusnya dilakukan, yang kemudian bisa dihentikan jika tidak ditemukan bukti-bukti awal yang menjurus ke tindak pidana suap.

Posted in Anti Korupsi, Hukum | Tagged , , | Leave a comment

Putusan MK tentang Judicial Review UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 & Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana

Oleh Binziad Kadafi

Ajaran Melawan Hukum

1.1.    Melawan Hukum Materiil

Belum tentu suatu perbuatan yang memenuhi rumusan pidana suatu undang-undang itu bersifat melawan hukum. Hukum dalam ajaran ini bukan hanya undang-undang (hukum tertulis), tetapi juga kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Menurut ajaran ini sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tindak pidana. Sesuai Memorie van Toelichting, sesungguhnya sifat melawan hukum merupakan unsur dari tindak pidana. Pada beberapa Pasal, kata “melawan hukum” secara jelas masuk dalam rumusan, karena tanpa ditambahkannya kata itu, bisa jadi orang yang sebenarnya hanya menggunakan haknya bisa dipidana, semata-mata karena memenuhi rumusan Pasal.

Misalnya dalam Pasal 406 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan….” Jika kata “melawan hukum” tidak masuk dalam rumusan tersebut, maka pemborong rumah, yang harus menghancurkan rumah lama kliennya untuk membangun rumah baru, bisa terkena Pasal tersebut.

Dalam ajaran melawan hukum materiil:

  1. Meski sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana, namun sifat melawan hukum tidak harus dibuktikan, tergantung rumusan delik. Jika dicantumkan sebagai unsur harus dibuktikan, jika tidak tercantum, tidak perlu dibuktikan.
  2. Jika sifat melawan hukum tidak dirumuskan, diam-diam dianggap ada, kecuali terdakwa membuktikan sebaliknya.

Ajaran melawan hukum materiil sendiri bisa dibagi dua:

1. Negatif

Perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik, tetapi tidak terbukti sifat melawan hukumnya, bisa dibebaskan. Ada beberapa yurisprudensi yang menggunakan ajaran melawan hukum materiil negatif.

Salah satunya Putusan MA No. 42K/Kr/1965, tanggal 8 Januari 1966. ME sebagai pegawai negeri menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk melakukan pelanggaran. Awalnya ME diputus bersalah. Namun oleh Mahkamah Agung putusan tersebut dibatalkan. Menurut MA suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan UU, tetapi juga berdasarkan asas keadilan atau asas hukum tidak tertulis, seperti: (1) negara tidak dirugikan; (2)  kepentingan umum dilayani; dan (3) terdakwa sendiri tidak dapat untung.

2. Positif

Perbuatan yang tidak memenuhi unsur-unsur delik, tetapi bersifat melawan hukum, dapat dipidana. Meski banyak yang tidak setuju dengan ajaran ini karena bertentangan dengan Asas Legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP), namun ada pula beberapa yurisprudensi yang menggunakan ajaran melawan hukum materiil positif. Seperti Putusan PN Mataram tanggal 29 Oktober 1987 dalam kasus hubungan kelamin antara ayah dengan anak perempuannya yang sudah dewasa. Menurut KUHP, tindakan tersebut tidak dapat dipidana, karena KUHP hanya mengenal tindakan sumbang, yaitu hubungan kelamin antara ayah dengan anak perempuannya yang belum dewasa. Tetapi majelis hakim memutuskan untuk menggunakan delik adat “gamia gamana” dan para terdakwa menerimanya.

1.2. Melawan Hukum Formil

Menurut ajaran ini, perbuatan yang bersifat melawan hukum hanyalah perbuatan yang melanggar UU. Sifat melawan hukum tidak selalu jadi unsur tindak pidana, hanya ketika suatu Pasal menyebutkannya. Karenanya, unsur melawan hukum dalam suatu delik harus diartikan secara formil, yaitu pelanggaran terhadap UU. Pengecualian sifat melawan hukum pun harus diatur dengan UU. Beberapa putusan terhadap perkara-perkara korupsi yang dibuat MA belakangan ini, banyak pula yang menggunakan pendekatan ajaran melawan hukum formil.

Putusan MK

Pada 24 Juli 2006, MK lewat Putusan No. 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa sebagian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 2 ayat (1)  UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 sendiri berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Adapun sebagian Penjelasannya yang dicabut MK berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.”

Dalam pertimbangannya, MK berpendapat bahwa Penjelasan tersebut telah melahirkan norma baru, yaitu norma untuk menggunakan ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam UU secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Konsep melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijk) yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat sebagai norma keadilan, menurut MK merupakan ukuran yang tidak pasti. Karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Apa pengaruh putusan MK terhadap penanganan perkara pidana, khususnya korupsi?

Secara formil, pengaruh dari putusan MK hanya mencabut sebagian isi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001. Penjelasan suatu Pasal sendiri sebenarnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sesuai UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penjelasan hanya merupakan tafsiran resmi pembentuk UU atas norma tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan juga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Penjelasan juga tidak boleh memuat perubahan terselubung atas ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

Dengan demikian, kualitas dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 secara formil tidak berkurang dengan keluarnya Putusan MK. Pasal tersebut tetap memuat rumusan tindak pidana korupsi, yang mencantumkan “melawan hukum” sebagai salah satu unsurnya.

Karena itu, dalam prakteknya pun, penafsiran terhadap unsur “melawan hukum” dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Pengadilan, lebih sering mengacu pada Doktrin para ahli (Simons, Noyon, Langemeijer, hingga Moeljatno) dan Yurisprudensi yang ada, yang merupakan bagian dari sumber hukum selain UU. Pengadilan kadang menggunakan ajaran melawan hukum materiil, baik negatif dan positif, juga kadang menggunakan ajaran melawan hukum formil. Praktek tersebut akan tetap berjalan, karena sekali lagi, kualitas Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tidak berkurang dengan keluarnya Putusan MK.

Secara materiil Putusan MK dapat berpengaruh terhadap penerapan hukum, hanya apabila Pengadilan dan MA secara konsisten di banyak perkara mengikuti pertimbangan MK dalam mengadili tindak pidana yang memuat unsur “melawan hukum” dalam rumusan Pasalnya. Tetapi kekuatan Doktrin dan Yurisprudensi tentang sifat melawan hukum sudah sedemikian melembaga dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, sehingga pertimbangan MK secara fakultatif hanya dapat menjadi referensi tambahan bagi hakim dalam menafsirkan dan menerapkan unsur “melawan hukum” dalam suatu tindak pidana.

Apalagi telah ada preseden di mana pertimbangan dalam Putusan MK No. 069/PUU-II/2004 mengenai permohonan judicial review Bram Manoppo terhadap UU No. 30/2002 tentang KPK yang memuat pengartian unik atas asas non-retroaktif dikesampingkan oleh Pengadilan dan MA. Pertimbangan dalam Putusan MK tersebut oleh beberapa Putusan MA dinilai: “kontradiktif, melampaui batas wewenangnya, dan dapat menghambat upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi.”

Dan hanya sedikit rumusan tindak pidana korupsi dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/1001 memuat kata “melawan hukum” sebagai unsurnya. Hanya ada 2 rumusan yang memuat unsur melawan hukum, dari 30 rumusan tindak pidana korupsi. Yaitu: Pasal 2 (melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara); dan Pasal 12 huruf e (pemerasan oleh pegawai negeri). Dalam KUHP pun, hanya sedikit rumusan tindak pidana yang memuat sifat “melawan hukum” sebagai unsur tindak pidana.

Jakarta, 5 Oktober 2006

Posted in Anti Korupsi, Hukum | Leave a comment

PROSPEKTIVITAS HUKUM A LA MAHKAMAH KONSTITUSI Catatan terhadap Putusan MK Nomor 069/PUU-II/2004 tentang Judicial Review UU KPK*

20151120_194301_Fotor

Oleh Binziad Kadafi

Pendahuluan

Entah apa yang membuat banyak hal sangat terlambat di negeri ini. Untuk membahas secara utuh landasan teori tentang keberlakuan hukum dari sudut waktu pun, kita juga terlambat. Padahal teori tersebut sudah harus dipelajari mahasiswa fakultas hukum di masa awal kuliahnya, karena memang tercantum sebagai norma awal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebuah aturan hukum peninggalan Belanda yang telah ratusan tahun usianya.

Hasilnya, keterlambatan itu berkembang jadi batu sandungan di lapangan. Justru ketika negeri ini sedang terengah-engah mengejar ketertinggalannya dalam penegakan hukum, juga dalam pengembangan konstitusionalisme.

Dalam penegakan hukum, hampir setiap orang di negeri ini paham bahwa pemberantasan korupsi jadi salah satu pekerjaan rumah yang sangat berat. Praktek korupsi selama ini sulit disentuh hukum. Sementara dalam pengembangan konstitusionalisme, sistem ketatanegaraan baru mulai diintroduksi dengan makin menegaskan pemisahan kekuasaan, terus melembagakan checks and balances antarcabang-cabang kekuasaan negara, serta mengakui hak-hak warga negara dengan jangkauan yang lebih luas.

Tulisan ini akan mengulas bagaimana ketegangan dalam interaksi antara dua institusi yang lahir dari upaya mengefektifkan pemberantasan korupsi (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi—disingkat KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi—disingkat Pengadilan Korupsi) serta institusi yang dibentuk untuk menjaga konstitusi (Mahkamah Konstitusi—disingkat MK). Bukan kebetulan ulasan akan berfokus pada pertimbangan MK soal keberlakuan UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) dari sudut waktu, yang karena landasan teorinya terlambat dibahas secara tuntas di negeri ini, dibuat sangat unik serta berpotensi mempengaruhi kewenangan KPK dan Pengadilan Korupsi.

Judicial Review atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK

Masalah berawal ketika KPK melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dalam pengadaan Helikopter MI-2 milik Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Tindak pidana korupsi tersebut menempatkan Abdullah Puteh (Gubernur NAD) dan Bram H.D. Manoppo (Direktur PT. Putra Pobiagan Mandiri, rekanan Puteh dalam pengadaan helikopter) sebagai tersangka. Puteh sudah disidang oleh Pengadilan Korupsi, sedang Manoppo belum.

Bersamaan dengan proses peradilan Puteh itu, Manoppo mengajukan judicial review terhadap UU KPK ke MK. Secara sempit, permohonan judicial review dimintakan terhadap Pasal 68 UU KPK yang berbunyi:

Semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 .

Menurut Manoppo, Pasal tersebut membuka peluang bagi KPK menjalankan kewenangannya secara retroaktif, yaitu surut ke belakang terhadap perkara-perkara korupsi yang terjadi sebelum UU KPK berlaku. Pemberlakuan surut itulah yang menurut Manoppo menimpa dirinya. Dalam logika Manoppo, KPK dibentuk berdasarkan UU KPK yang berlaku mulai 27 Desember 2002. Sementara tindak pidana korupsi yang disangkakan padanya terjadi antara tahun 2001 hingga Juli 2002.[1]

Secara langsung atau tidak, Manoppo sebenarnya berkepentingan agar MK memutus bahwa seluruh ketentuan dalam UU KPK hanya dapat diterapkan terhadap perkara korupsi yang terjadi setelah UU KPK secara resmi berlaku. Karena kewenangan menyelidik, menyidik dan menuntut tindak pidana korupsi sebelum 27 Desember 2002 menurutnya, hanya dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

Manoppo mendalilkan bahwa Pasal 68 UU KPK bertentangan dengan Amandemen Kedua UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1) yang berbunyi:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.[2]

Aturan konstitusi yang dikenal sebagai asas nonretroaktif tersebut, memang sejalan dan merupakan bagian dari asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas tersebut oleh Manoppo dan penasehat hukumnya disebut sebagai karakteristik setiap negara demokrasi yang mengakui prinsip rule of law.[3]

Pasal 68 UU KPK juga dinilai Manoppo bertentangan dengan Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pasal 4 UU HAM yang mengatur salah satu asas dasar hak asasi manusia (HAM) tersebut berbunyi:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.[4]

Oleh Manoppo Pasal 68 UU KPK disebut bertentangan pula dengan Pasal 18 ayat (2) UU HAM. Pasal 18 ayat (2) UU HAM adalah ketentuan yang meletakkan asas dasar HAM sesuai Pasal 4 UU HAM ke dalam konteks hak memperoleh keadilan. Bunyi Pasal tersebut adalah:

Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya”.[5]

Berbagai dasar hukum tersebut digunakan Manoppo untuk menguatkan dalil bahwa UU KPK, khususnya Pasal 68, tidak dapat menjadi dasar penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum 27 Desember 2002.

Berangkat dari Asas Nonretroaktif dalam Hukum Pidana Materiil

Jika permohonannya dikaji lebih cermat, jelas bahwa Manoppo dan para kuasa hukumnya berupaya kuat menarik asas nonretroaktif keluar dari konteks hukum pidana materiil. Sejak awal Manoppo menyatakan bahwa pemahaman asas legalitas (demikian Manoppo menyebut asas nonretroaktif dalam permohonannya) yang terbatas dalam konsepsi hukum pidana materiil sudah tidak diikuti. Menurutnya, hukum pidana formil atau hukum acara pidana juga memiliki asas legalitas dan larangan berlaku surut seperti halnya hukum pidana materiil.[6] Malah, kembali menurut Manoppo, asas legalitas juga mengikat segala sistem hukum, baik hukum perdata dan hukum administrasi negara.[7]

Untuk memperkuat dalilnya, Manoppo sengaja menghadirkan dua orang ahli dalam persidangan MK, yaitu Indriyanto Senoadji dan Andi Hamzah. Dalam keterangannya Senoadji menegaskan bahwa asas legalitas dan larangan pemberlakuan surut juga mengikat hukum pidana formil. Dengan begitu, tambah Senoadji, tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum 27 Desember 2002 hanya bisa diselidiki, disidik, dan dituntut oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Di samping itu dalam pandangan Senoadji, sekalipun tindak pidana korupsi memiliki karakter sebagai extraordinary crime, tetap saja hal itu tidak bisa mengecualikan asas legalitas.[8]

Senada dengan Senoadji, Andi Hamzah menerangkan bahwa hukum acara pidana pun terikat asas legalitas. Bahkan asas legalitas hukum acara pidana yang dimuat dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih keras dibanding KUHP.[9]  Dalam keterangannya pula Andi Hamzah tidak mengakui korupsi sebagai extraordinary crime melainkan kejahatan biasa yang sama dengan mencuri, sehingga tidak bisa dikecualikan dari asas legalitas.[10]

Upaya menarik asas legalitas (atau lebih tepatnya asas nonretroaktif) keluar dari konteks hukum pidana materiil memang sudah saya duga akan dilakukan Manoppo. Nyaris tidak ada pilihan lain untuk melegitimasi permohonannya. Sebab Pasal 68 UU KPK yang dia persoalkan memang mengatur soal pengambilalihan perkara korupsi oleh KPK dari Kepolisian atau Kejaksaan. Hal itu jelas berada di luar wilayah hukum pidana materiil.

Sementara berbagai dasar hukum mengenai asas nonretroaktif di Indonesia, termasuk yang digunakan Manoppo dalam permohonannya, berasal dari bahasan hukum pidana materiil. Berbagai permohonan judicial review UU yang pernah diajukan ke MK dengan alasan melanggar asas nonretroaktif pun, seluruhnya merupakan persoalan hukum pidana materiil. Mulai dari judicial review atas UU Nomor 16 Tahun 2003,[11] (perkara nomor 013/PUU-I/2003) yang diajukan Masykur Abdul Kadir, hingga judicial review atas UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (perkara nomor 065/PUU-II/2004) yang diajukan Abilio Jose Osorio Soares.

Bahkan sekalipun Andi Hamzah menyatakan di depan MK bahwa asas  legalitas juga dimiliki hukum pidana formil, tetap saja asas dalam Pasal 3 KUHAP tersebut berbeda pengertian dan tujuannya dari asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Bantahan ini antara lain disampaikan oleh Komariah Emong Sapardjaja, ahli yang diajukan KPK dalam persidangan MK.[12] Pendapat Andi Hamzah sendiri di media dan forum yang berbeda juga bisa dipakai mendukung bantahan ini.

Dalam bukunya yang berjudul ”Asas-Asas Hukum Pidana”, Andi Hamzah mengartikan asas legalitas dalam KUHP dengan rumusan: ”…[T]idak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang mendahuluinya.” Dua kesimpulan yang ditarik Andi Hamzah dari rumusan tersebut adalah:

1.     Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam undang-undang pidana.

2.     Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut dengan satu kekecualian yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.[13]

Begitu pula dalam diskusi publik tentang “Masa Depan KPK Pasca Putusan MK” yang diadakan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) di Jakarta pada 28 Februari 2005, Andi Hamzah melengkapi pernyataannya di depan MK soal asas legalitas dalam KUHAP yang lebih kuat dibanding asas legalitas dalam KUHP. Menurut Andi Hamzah, maksud pernyataannya tersebut adalah: Jika pidana dan pemidanaan bisa diatur dalam peraturan di bawah UU[14] sesuai terminologi “perundang-undangan” yang digunakan Pasal 1 ayat (1) KUHP, maka peradilan pidana hanya boleh diatur dengan undang-undang, sesuai terminologi “undang-undang” yang dipakai Pasal 3 KUHAP.[15]

Karena itu barangkali dasar hukum yang paling relevan digunakan Manoppo dalam menggugat keberlakuan UU KPK berdasarkan asas nonretroaktif adalah Pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB). Suatu ketentuan tentang perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah Belanda pada 30 April 1847 (Staatsblaad 1847 No.23). Ketentuan yang berlaku bagi perundang-undangan secara umum tersebut berbunyi: ”Undang-undang hanya berlaku untuk waktu kemudian dan tidak berlaku surut.”

Hanya saja, sejalan dengan diundangkannya UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), bisa dikatakan bahwa Pasal 2 AB sudah dikesampingkan, atau paling tidak, dilengkapi oleh norma UU tersebut. Memang Pasal 57 Bab Ketentuan Penutup UU P3 tidak secara tegas mencabut AB. Tetapi Penjelasan Umum UU tersebut menyatakan:

…[S]epanjang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, ketentuan AB tidak lagi berlaku secara utuh karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional.”

UU P3 pun mengatur soal keberlakuan perundang-undangan dari sudut waktu, yang mengesampingkan, atau setidaknya harus dibaca secara berdampingan dengan Pasal 2 AB. Pasal 50 UU itu mengatur:

Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.”

Di satu sisi, kalimat “…[K]ecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,” dalam Pasal 50 UU P3 bukan berarti memberi peluang pemberlakuan perundang-undangan secara retroaktif. Justru ketentuan tersebut dibuat untuk memungkinkan adanya masa tunggu bagi pemberlakuan perundang-undangan, sebagaimana Penjelasan Pasal 50 menyatakan:

Berlakunya peraturan perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut.”

Tetapi di sisi yang lain, Pasal 50 UU P3 juga tidak bisa begitu saja dijadikan dalil yang melarang berlaku surutnya peraturan perundang-undangan secara mutlak. Sebab asas nonretroaktif tidak masuk dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, maupun asas materi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU P3.

Asas legalitas (seperti sebutan Manoppo terhadap asas nonretroaktif dalam permohonannya) justru dikenali oleh Pasal 6 ayat (2) UU P3 sebagai asas spesifik dalam hukum pidana, atau ”asas lain sesuai bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.”[16] Yang oleh Penjelasan Pasal 6 ayat (2) dicontohkan antara lain:

”a. Dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tidak bersalah.

b.   Dalam hukum perdata, misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, asas kebebasan berkontrak, dan itikad baik.[17]

Karena itulah Manoppo sampai memerlukan diri untuk menggunakan Pasal 72 UU KPK yang menyatakan, ”Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,”[18] sembari mengambil contoh Pasal 51 UU Pengadilan HAM mengenai hal sama, guna meyakinkan bahwa hukum yang bisa diterima adalah hukum prospektif atau mengikat ke depan, terlepas mengatur soal pidana materiil atau tidak.[19]

Putusan MK atas Permohonan Judicial Review UU Nomor 16 Tahun 2003

Agaknya ada alasan lain di luar dasar hukum dalam konstitusi dan perundang-undangan yang membuat Manoppo dan para kuasa hukumnya yakin ada peluang untuk mempermasalahkan asas nonretroaktif UU di luar aturan pidana materiil. Jika ditilik dari dalil-dalil awal Manoppo dalam permohonannya, alasan tersebut cukup mudah ditemukan, yaitu bunyi pertimbangan MK sendiri dalam putusannya atas perkara nomor 013/PUU-I/2003 mengenai pengujian UU Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom Bali.[20]

Dalam putusan itu, MK mengabulkan permohonan Masykur Abdul Kadir, terpidana terorisme bom Bali dengan menyatakan bahwa UU Nomor 16 Tahun 2003 bertentangan dengan Amandemen Kedua UUD RI Tahun 1945 khususnya Pasal 28I ayat (1). MK menyatakan UU tersebut tidak punya kekuatan hukum mengikat karenanya.

Dalam pertimbangan putusan itu, MK antara lain menyebutkan bahwa UU Nomor 16 Tahun 2003 memang diberlakukan surut. Menurut MK hal itu tidak diperlukan. Alasannya, unsur dan jenis kejahatan terorisme telah dimuat dalam UU sebelumnya dan merupakan jenis kejahatan yang diancam dengan pidana berat.[21] Sementara pemberlakuan surut hanya dibolehkan pada perkara pelanggaran HAM berat sebagai kejahatan yang serius.[22] Peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 sendiri belum masuk kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dapat dikenai prinsip hukum retroaktif, karena masih bisa ditangkal dengan ketentuan hukum pidana yang ada.[23]

MK juga menyatakan bahwa pemberlakuan suatu kaidah hukum terhadap peristiwa hukum yang bersifat konkrit—sebagaimana terjadi pada UU Nomor 16 Tahun 2003—tidak dapat dibenarkan untuk dituangkan dalam produk legislatif (UU). Sebab hal itu merupakan materiel sphere pengadilan dalam menerapkan suatu kaidah hukum umum dan abstrak. Dan karenanya dapat bertentangan dengan prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan yang dianut dalam konstitusi.[24]

Jika kita cermati, sebenarnya berbagai dasar hukum Indonesia soal asas nonretroaktif yang dijadikan pertimbangan MK dalam putusan itu lebih condong pada ketentuan hukum pidana materiil.[25] Perbandingan dengan negara lain dan berbagai instrumen HAM yang dikutip MK dalam putusannya, juga berbicara soal hukum pidana materiil.[26] Tetapi entah kenapa, terlepas dari pokok perkara dan dasar-dasar pertimbangan tersebut, ada sebuah paragraf dalam materi pertimbangan MK yang sengaja atau tidak, mencoba memperluas ruang lingkup berlakunya asas nonretroaktif untuk mencakup tidak hanya hukum pidana materiil.

Pertimbangan tersebut dimuat dalam halaman 38 dari Putusan MK atas UU Nomor 16 Tahun 2003, yang bunyinya:

Bahwa pada dasarnya hukum itu harus berlaku ke depan (prospectively). Adalah tidak fair jika seseorang dihukum karena perbuatan yang pada saat dilakukannya merupakan perbuatan yang sah. Adalah tidak fair pula jika pada diri seseorang diberlakukan suatu ketentuan hukum yang lebih berat terhadap suatu perbuatan yang ketika dilakukannya diancam oleh ketentuan hukum yang lebih ringan, baik yang berkenaan dengan hukum acara (procedural), maupun hukum material (substance).[27]

Pertimbangan MK inilah yang kemudian dijadikan dalil awal Manoppo dalam mengajukan permohonan judicial review atas UU KPK.

Putusan MK atas Judicial Review UU KPK

Kembali pada Putusan MK atas Perkara No. 069/PUU-II/2004, yaitu permohonan judicial review atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Banyak pihak, terutama KPK, yang merasa lega sesaat setelah putusan dibacakan. Dalam pandangan mereka yang cuma sebentar itu, satu lagi upaya membonsai proses pemberantasan tindak pidana korupsi—sebagaimana berulang kali terjadi pada lembaga-lembaga yang punya kewenangan memberantas korupsi[28], telah diakhiri.

Pandangan itu wajar, sebab sedikitnya ada dua orang hakim MK yang menyatakan Manoppo tidak memiliki legal standing guna bertindak selaku pemohon. Lantaran penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap Manoppo bukanlah pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 jo Pasal 9 UU KPK. Penyelidikan dan penyidikan terhadap Manoppo adalah tindakan baru yang dilakukan KPK berdasarkan Pasal 6 huruf c UU KPK. Sebelumnya, Manoppo tidak pernah diperiksa baik oleh Kepolisian maupun Kejaksaan.[29] Karena itu, Manoppo dinilai tidak memiliki kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 68 UU KPK. Konsekuensi logisnya, Manoppo tidak punya legal standing untuk mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 68 UU KPK tersebut.[30]

Selain pendapat berbeda soal legal standing tersebut pun, secara bulat majelis hakim MK menyatakan menolak permohonan Manoppo. Pertimbangan yang paling utama adalah, di mata MK Pasal 68 UU No. 30/2002 tidak mengandung asas retroaktif.[31]

Akan tetapi, setelah mengkaji lebih jauh poin-poin pertimbangan yang digunakan MK untuk sampai pada putusan tersebut, banyak pihak, terutama KPK, harus menarik kembali apresiasinya. Sebab meski pokok permohonan Manoppo ditolak, namun kepentingan yang ada di balik itu, yakni membatasi kewenangan KPK, justru terakomodasi dalam pertimbangan MK. Secara tidak langsung hal itu berpotensi membatasi pula kewenangan Pengadilan Korupsi terhadap perkara Puteh yang tengah diperiksanya.[32]

Ada materi pertimbangan MK yang terlalu jauh menafsirkan bagaimana seharusnya UU KPK berlaku ke depan atau prospektif. Tanpa diminta Manoppo, MK mencantumkan pertimbangan tentang kaitan antara Pasal 68, Pasal 72, dan Pasal 70 UU KPK.

MK memulai pertimbangannya dengan menjelaskan maksud dari Pasal 72 UU KPK yang berbunyi, ”Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.” Karena tanggal pengundangannya adalah 27 Desember 2002,  maka UU KPK berlaku sejak 27 Desember 2002.[33] Sampai pada kalimat ini, sebenarnya tidak ada masalah dengan pernyataan MK tersebut. Namun pertimbangan itu jadi problematik, ketika MK melanjutkannya dengan menyatakan bahwa, keseluruhan UU KPK hanya dapat diberlakukan terhadap peristiwa pidana dengan tempus delicti setelah tanggal pengundangannya. Secara argumentum a contrario, menurut MK, UU KPK tidak berlaku terhadap peristiwa pidana yang terjadi sebelum UU KPK diundangkan.[34]

Sedangkan mengenai Pasal 70 UU KPK yang berbunyi, ”Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah undang-undang ini diundangkan”, MK menjelaskannya sebagai tenggat kapan tugas dan kewenangan KPK sudah harus dilaksanakan. Sebagai tambahan atas pendapatnya bahwa Pasal 68 UU KPK tidak mengandung asas nonretroaktif, MK menyatakan bahwa KPK hanya dapat mengambil alih penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi setelah diundangkannnya UU KPK (vide Pasal 72) sampai dengan terbentuknya KPK (vide Pasal 70). Yaitu antara 27 Desember 2002 sampai 27 Desember 2003.[35]

Kontroversi Putusan MK atas Judicial Review UU KPK

Tak pelak, putusan MK atas permohonan judicial review Manoppo mengundang kontroversi tidak hanya di komunitas hukum, tapi juga di masyarakat luas. Sikap pro-kontra bermunculan. Praktisi hukum Amir Syamsuddin misalnya, menilai wajar putusan MK tersebut dengan alasan UU KPK memang tidak memuat ketentuan berlaku surut. Sehingga menurutnya, UU KPK perlu diamandemen guna menegaskan kehendak pembentuk UU untuk memberlakukannya secara retroaktif.[36]

Akademisi hukum Satjipto Rahardjo melihat putusan MK dari sisi yang lain, yaitu dengan menggugat keberanian MK membebaskan diri dari teknikalitas, prosedur, doktrin, serta asas konvensional yang membelenggu bangsa Indonesia untuk keluar dari penderitaan, terutama penderitaan akibat praktek korupsi yang semakin parah. Rahardjo juga menuntut semangat MK dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga konstitusi, untuk menjadikan konstitusi sebagai living constitution, yaitu bervisi ke depan, bagaimana membawa bangsa menuju kesejahteraan dan kebahagiaan.[37]

Sedangkan aktivis organisasi nonpemerintah, Bambang Widjojanto, mengangkat berbagai pernyataan di masyarakat bahwa putusan MK misleading dalam mengartikan asas nonretroaktif pada UU KPK, serta tidak memahami semangat dan filosofi pembentukan KPK. Sambil mengaitkannya dengan dinamika lain dalam pemberantasan korupsi, Widjojanto menguatirkan berbagai dinamika tersebut justru mendorong kebangkitan korupsi besar-besaran di masa yang akan datang.[38]

Komentar juga datang dari Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, yang mengatakan bahwa demi keadilan orang banyak, asas nonretroaktif seharusnya bisa ditembus. Bagir Manan menegaskan, jangan sampai untuk menjamin keadilan satu orang, keadilan bagi korban yang banyak, menjadi terabaikan.[39]

Ada pula pendapat psikiater Limas Sutanto, yang menyatakan putusan MK akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang amnestik. Yaitu bangsa yang mudah melupakan kejahatan yang terjadi di masa lalu.[40]

Belum lagi beberapa peristiwa yang mengikuti keluarnya putusan tersebut, seperti demonstrasi sekelompok massa yang menuntut pergantian pimpinan KPK karena dianggap tidak mengerti hukum. Kelompok massa tersebut menyambut baik putusan MK yang menetapkan bahwa KPK tidak berwenang menangani perkara sebelum 27 Desember 2002.[41]

Pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan putusan MK tersebut pun segera meresponnya sesuai posisi masing-masing. KPK misalnya, walau menyatakan menghormati putusan MK, namun berbulat tekad untuk tetap menangani berbagai perkara korupsi, meski terjadi sebelum 27 Desember 2002.[42] Tim kuasa hukum Abdullah Puteh segera mengajukan putusan MK tersebut sebagai bukti di persidangan Pengadilan Korupsi dengan harapan majelis hakim menghentikan persidangan, serta agar pemeriksaan dan penahanan Puteh dibatalkan karena dianggap tidak mempunyai landasan hukum.[43]

Namun yang menarik, kontroversi juga ternyata terjadi di internal MK sendiri. Tak lama setelah putusan MK tersebut dibacakan, Ketua MK Jimly Asshiddiqie segera memberi pernyataan pada pers untuk menegaskan bahwa yang mengikat dari putusan MK adalah isi putusan, bukan pertimbangannya.[44] Bahkan kisah di balik penyusunan putusan MK tersebut sempat tersebar di media massa.[45]

Polemik di internal MK jadi makin menarik karena tidak ada dissenting opinion atau pernyataan berbeda pendapat di antara anggota majelis hakim MK mengenai isi pertimbangan putusan tersebut soal prospektivitas UU Nomor 30 Tahun 2002, di luar perbedaan pendapat soal legal standing Manoppo. Padahal dalam dua putusan atas permohonan judicial review lainnya dengan dasar konstitusional yang sama, selalu ada anggota majelis hakim MK yang menyatakan perbedaan pendapat.

Seperti Maruarar Siahaan, I Dewa Gede Palguna, HAS Natabaya, dan Harjono dalam putusan atas perkara No. 013/PUU-I/2003 tentang permohonan judicial review terhadap UU Nomor 16 Tahun 2003. Pada intinya mereka berpendapat pemberlakuan surut UU Pemberantasan Terorisme terhadap peristiwa peledakan bom Bali, tidak bertentangan dengan konstitusi karena sifatnya terbatas dan dilakukan demi tegaknya keadilan.[46]

Atau Achmad Roestandi, Laica Marzuki, dan Abdul Mukhtie Fadjar dalam putusan atas perkara No. 065/PUU-II/2004 tentang permohonan judicial review terhadap UU Pengadilan HAM. Mereka berpendapat seharusnya Pasal 43 yang memungkinkan UU tersebut diberlakukan secara retroaktif, dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.[47]

Esensi dari berbagai kontroversi menyusul keluarnya putusan MK atas permohonan judicial review UU KPK, mengantarkan kita pada beberapa pertanyaan. Pertama, apakah tepat jika MK menyatakan bahwa asas nonretroaktif tidak hanya berlaku dalam konteks hukum pidana materiil? Kedua, jika UU No. 30/2002 tentang KPK memang benar harus bersifat prospektif, atau tidak boleh retroaktif, apakah hal itu berarti bahwa KPK hanya dapat menangani perkara korupsi yang terjadi setelah 27 Desember 2002—tanggal pengundangan UU KPK—seperti pendapat MK?

Ketiga, mengapa dalam pertimbangannya MK harus menyatakan bahwa sekalipun tindakan KPK terhadap Manoppo dapat dinilai sebagai tindakan yang retroaktif, hal tersebut tidak berkaitan dengan konstitusionalitas UU KPK, melainkan masalah penerapan UU yang bukan kewenangan MK? Atau secara “argumentum a contrario”, jika masalah penerapan UU bukan kewenangan MK, mengapa MK harus memasukkan pertimbangan tentang masalah tersebut dalam putusannya?

Asas Nonretroaktif dan Hukum Acara Pidana

Ketika suatu perundang-undangan diberlakukan, ia dapat mempengaruhi individu dengan salah satu dari tiga cara berikut. Jika perundang-undangan tersebut murni prospektif, maka ketentuan di dalamnya hanya memberi dampak bagi perilaku atau peristiwa hukum yang terjadi di masa depan, setelah tanggal berlakunya perundang-undangan tersebut.

Apabila ada perundang-undangan baru yang memberi konsekuensi baru bagi perilaku atau peristiwa hukum yang terjadi sebelum tanggal pemberlakuannya, maka perundang-undangan tersebut dikatakan retroaktif.[48] Perundang-undangan yang retroaktif sendiri dapat diklasifikasikan ke dalam retroaktif primer dan retroaktif sekunder.

Perundang-undangan yang retroaktif primer mengubah konsekuensi hukum dari tindakan masa lalu. Tindakan yang sebelumnya legal pada saat dilakukan, dapat dijadikan tidak legal oleh perundang-undangan yang baru.[49] Retroaktif primer menurut Black’s Law Dictionary diklasifikasikan sebagai ‘true retroactivity’, yaitu pemberlakuan perundang-undangan yang baru terhadap tindakan atau transaksi yang telah selesai sebelum perundang-undangan tersebut diberlakukan.[50] Retroaktif primer mengubah seluruh konsekuensi hukum dari tindakan-tindakan yang diatur, terlepas kapan konsekuensi hukum tersebut didapatkan.

Sementara perundang-undangan yang retroaktif sekunder menentukan konsekuensi hukum dari tindakan masa lalu setelah tanggal pemberlakuannya. Dalam Black’s Law Dictionary, retroaktif sekunder dikategorikan sebagai ‘quasi retroactivity’ yang terjadi ketika perundang-undangan baru diberlakukan pada tindakan atau transaksi yang sedang dalam proses penyelesaian.[51] Retroaktif sekunder juga bisa disebut sebagai retrospektif. Perundang-undangan dikatakan retrospektif ketika ia hanya mengubah konsekuensi hukum dari tindakan di masa lalu setelah tanggal pemberlakuannya, dan membiarkan atau tidak mengubah konsekuensi hukum yang telah ada sebelum tanggal tersebut.

Ketiga cara pemberlakuan perundang-undangan ini dapat digambarkan sebagai berikut:[52]

Image

Di Amerika Serikat yang jauh lebih dulu memperdebatkan soal keberlakuan hukum dari sudut waktu, secara lebih sistematis, penyikapan terhadap retroaktivitas primer cukup jelas. MA Amerika Serikat selalu mengikuti pandangan tradisional, bahwa perundang-undangan yang berlaku secara retroaktif primer adalah tidak sah.[53]

Sementara penyikapan terhadap retroaktivitas sekunder/ retrospektivitas yang kasusnya lebih sering terjadi, terdapat beragam pandangan yang dicerminkan dari beragam putusan Pengadilan Amerika Serikat. Penyikapan yang beragam tersebut muncul terutama ketika perundang-undangan yang berlaku secara retroaktif sekunder tersebut merupakan hukum prosedural, bukan hukum substantif.[54]

Salah satu argumen yang menjustifikasi hukum prosedural untuk dapat diberlakukan secara retroaktif sekunder adalah hal itu bisa membantu memperbaiki atau mencegah ketidakadilan yang mungkin ditimbulkan oleh hukum sebelumnya. Sebagai contoh, perundang-undangan yang disebut sebagai ‘curative legislation’ dapat didorong ketika perundang-undangan tersebut secara retroaktif memperbaiki kelemahan dalam sistem administrasi yang ada. Perundang-undangan ini bisa diterima karena terdapat kepentingan publik yang kuat terhadap sistem pemerintahan yang adil. Juga karena perundang-undangan ini dianggap akan membawa hasil yang kurang lebih sama, bila pembentuk UU mengatur perundang-undangan lama secara benar.[55]

Amandemen perundang-undangan yang tujuannya ‘memperjelas’ perundang-undangan yang ada, juga dapat diberlakukan secara retroaktif sekunder. Apalagi ketika amandemen tersebut tidak mengubah konstruksi perundang-undangan terdahulu.[56]

Perundang-undangan yang mengatur soal yurisdiksi juga dinilai dapat diberlakukan secara retroaktif sekunder. MA Amerika Serikat secara reguler memberlakukan perundang-undangan yang membentuk atau menghapus yurisdiksi pengadilan, terlepas apakah yurisdiksi tersebut ada atau tidak ketika suatu perbuatan dilakukan atau ketika perkaranya diajukan ke pengadilan. Alasan pemberlakuan perundang-undangan mengenai yurisdiksi secara retroaktif adalah karena hal itu tidak mengubah hak substantif apa pun, tetapi hanya mengganti forum yang memeriksa suatu perkara.[57]

Alasan lain yang membenarkan retroaktivitas sekunder adalah sistem hukum yang sepenuhnya bersifat prospektif, dapat terlalu mengerangkeng pembentuk UU yang ingin memperbaiki status quo. Retroaktivitas sekunder mungkin diperlukan jika hukum yang lama tidak bekerja, atau menghasilkan dampak yang tidak diinginkan.[58]

Namun tetap saja label ‘substantif’ atau ‘prosedural’ merupakan kriteria yang relatif. MA Amerika Serikat maupun pengadilan di bawahnya belum sepenuhnya dapat membantu dalam mendefinisikan atau memberi batasan apakah suatu aturan hukum bersifat substantif atau tidak, sehingga terlarang untuk diberlakukan secara retroaktif sekunder.

Batasan itu pula yang dipertanyakan sekaligus dianalisa oleh Vikram David Amar, professor of law pada University of California, Hastings School of Law dalam sebuah artikelnya, A Pending Supreme Court Case Addresses Ex Post Facto Laws.[59]

Amar memulai analisanya dengan menyatakan persetujuan bahwa hukum pidana materiil yang berlaku secara retroaktif bertentangan dengan konstitusi. Menurutnya, larangan perundang-undangan untuk diberlakukan secara retroaktif (ex post facto law) dapat dijustifikasi secara kuat sekaligus sederhana dengan tiga argumen.[60]

Pertama, perundang-undangan yang retroaktif jelas melanggar prinsip pemisahan kekuasaan. Ketika legislatif membentuk perundang-undangan yang retroaktif, mereka tahu—atau setidaknya dapat mengetahui—siapa yang diubah menjadi pelaku tindak pidana atau kriminal. Padahal mengenakan sanksi pidana pada perilaku individu tertentu adalah tugas penuntut umum dan pengadilan. Legislatif seharusnya membentuk perundang-undangan yang bersifat umum, yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan perilaku individu.[61]

Justifikasi kedua, perundang-undangan yang retroaktif dapat membahayakan kemerdekaan individu. Legislatif dapat dengan mudah menggunakan UU yang bersifat retroaktif untuk menjadikan lawan-lawan politiknya sebagai ‘kriminal’ berdasarkan tindakan di masa lalu, yang pada saat itu bukan merupakan kejahatan. Kebebasan berbicara misalnya, dapat terancam di sini. Padahal kebebasan individu yang diatur dalam konstitusi Amerika Serikat memang bertujuan memberi ruang bagi setiap orang untuk tidak setuju (dissent) terhadap kebijakan pemerintah atau negara.[62]

Justifikasi ketiga, perundang-undangan yang retroaktif jelas tidak adil dan juga berimplikasi pada konsep keadilan konstitusi (constitutional due process). Dua prinsip constitutional due process yang paling mendasar adalah: pemerintah harus memberi pesan yang memadai bagi individu tentang konsekuensi hukum dari tindakan-tindakannya. Serta, pemerintah tidak boleh merendahkan individu yang mendasarkan tindakannya secara sah pada pesan yang disampaikan pemerintah tersebut.[63]

Pendeknya, larangan atas retroaktifnya hukum pidana materiil adalah gambaran bahwa konstitusi melarang ketidakadilan, terutama yang sistematis sifatnya. Pemerintah harus memperlakukan warganya, bahkan pelaku tindak pidana sekalipun, dengan cara-cara yang terhormat, penuh penghargaan, dan didasari kejujuran.[64]

Tetapi bagaimana tepatnya asas nonretroaktif tersebut ditafsirkan? Ketika perundang-undangan menyatakan perilaku yang di masa lalu sah sebagai tindak pidana di masa sekarang, itu adalah retroaktif. Lalu bagaimana dengan perundang-undangan yang membawa perubahan tidak sedrastis itu? Antara lain perundang-undangan yang bersifat nonsubstantif atau prosedural sesuai bahasan dalam bagian ini.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut Amar lebih dulu melihat pada tujuan dibentuknya suatu perundang-undangan. Ketika suatu perundang-undangan dibentuk untuk mengatasi kesulitan-kesulitan praktis yang dihadapi dalam mengungkap kebenaran, bukannya untuk memaafkan atau menghapuskan suatu tindak pidana, maka tidak ada isu retroaktivitas di sini.[65]

Amar antara lain mengambil contoh soal tindak pidana yang tidak bisa diajukan di masa lalu karena keterbatasan kemampuan dalam mengumpulkan bukti. Misalnya, karena kurang sempurnanya teknologi tes DNA. Tidak bisakah tindak pidana itu diajukan ke pengadilan sekarang jika terdapat kemampuan mengumpulkan bukti karena ada kemajuan dalam teknologi tes DNA? Contoh lain yang dikemukakan, pada suatu waktu kesaksian orang dewasa tentang peristiwa yang terjadi ketika mereka masih anak-anak, dinilai tidak dapat dipercaya. Tetapi ketika ilmu sosial dan data-data lain yang ada saat ini dapat mengindikasikan bahwa kesaksian tersebut bisa jadi bukti yang dipercaya, tidakkah ilmu pengetahuan dan data-data baru tersebut dapat digunakan?[66]

Faktor lain yang dilihat Amar adalah penyandaran individu pada aturan hukum yang lama, sesuai pesan pemerintah tentang konsekuensi hukum dari tindakan-tindakan individu. Aktivis politik yang mempertimbangkan bahwa pidato politiknya bukan merupakan tindak pidana, punya argumen penyandaran yang sangat baik, apabila suatu saat pemerintah mengeluarkan perundang-undangan yang menyatakan aktivitasnya sebagai kejahatan terhadap negara.[67]

Tetapi jika kita kontekskan dengan berbagai tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, para pelaku korupsi jelas tidak bersandar pada hukum acara saat menentukan melakukan korupsi atau tidak. Hanya pelaku korupsi yang bodoh yang membenarkan perbuatannya dengan mengatakan, ”Saat itu saya asumsikan penegak hukum tidak akan pernah menjerat saya karena lemahnya hukum acara.” Dan bahkan jika ia bersandar pada hal tersebut, kenapa kita harus menghargainya?

Ketika ada perubahan dalam hukum acara pidana, misalnya, tidak otomatis aturan-aturan dasar tentang tindak pidananya ikut dirubah. Praktek korupsi sejak kapan pun adalah tindak pidana. Setiap orang di negara ini sangat mengetahui hal itu. Korupsi adalah tindak pidana yang malum in se, yang sifat kejahatannya melekat dan jelas pada tindakan tersebut.[68] Lewat perubahan hukum acara pidana, negara hanya mengubah kapan dan bagaimana tindakan korupsi yang secara inheren memang salah tersebut dapat dibuktikan di pengadilan. Bukan mengubah hukum dasar tentang apa yang tergolong tindak pidana dan apa yang bukan.

Jika di tengah proses penyelesaian perkara pidana tertentu terjadi perubahan hukum acara pidana, validitas dari langkah-langkah prosedural yang telah diambil sesuai status hukumnya, ditentukan berdasar ketentuan lama. Sedang langkah-langkah prosedural ke depan, diatur berdasar hukum acara pidana yang baru. Karena itulah, saat KUHAP diundangkan, Pasal 284 KUHAP mengatur bahwa:

”(1) Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini.

 (2)   Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bahkan ketika negara membentuk atau mengubah ketentuan hukum pidana materiil dan memberlakukannya secara retroaktif pun, cap melanggar konstitusi tetap bisa dikecualikan. Pengecualian yang pertama adalah seperti yang dinyatakan MK dalam putusannya tentang permohonan judicial review atas UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pengecualian itu dimuat dalam beberapa instrumen hak asasi manusia internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Pasal 15 ayat (2) ICCPR mengatur bahwa asas nonretroaktif bisa dikesampingkan, jika tindakan seseorang pada saat dilakukannya memang merupakan kejahatan menurut prinsip-prinsip hukum umum, yang diakui oleh community of nations.[69]

Pengecualian lain justru termuat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa jika undang-undang diubah setelah suatu perbuatan dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya. Suatu undang-undang baru dapat berlaku surut dan mengecualikan asas nonretroaktif seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, jika lebih menguntungkan tersangka, dalam artian sanksinya lebih rendah.[70]

Kedua asas tersebut, asas nonretroaktif dan pengecualiannya yaitu mengenakan sanksi yang lebih ringan bagi tersangka, adalah prinsip awal dari hukum pidana materiil. Adapun hukum acara pidana memiliki asas atau prinsipnya sendiri. Menurut Yahya Harahap, asas atau prinsip hukum acara pidana tersebut tercantum dalam KUHAP yang meliputi: asas legalitas—yang berbeda dari asas legalitas dalam KUHP sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya; asas keseimbangan; asas praduga tidak bersalah; prinsip pembatasan penahanan; asas ganti rugi dan rehabilitasi; asas penggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugi; asas unifikasi; prinsip diferensiasi fungsional; prinsip saling koordinasi; asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan; serta prinsip peradilan terbuka untuk umum.[71] Atau, terlepas dari kelemahan pengaturannya dalam KUHAP, asas-asas tersebutlah yang jadi racikan dari prinsip fair trial dalam hukum acara pidana.

Bila ada tindakan penegak hukum (sebagai materi utama pengaturan hukum acara) yang dinilai bermasalah, asas yang harus digunakan untuk mengujinya adalah asas-asas dalam hukum acara pidana sendiri. Mulai dari asas legalitas, yaitu apakah tindakan penegak hukum tersebut berada di luar ketentuan hukum atau dilakukan secara sewenang-wenang. Apabila penegak hukum bertindak sesuai kewenangannya berdasarkan hukum acara pidana yang ada, maka keabsahan tindakan tersebut harus dilindungi dengan status atau konsekuensi hukum yang pasti. Sementara jika penegak hukum bertindak di luar kewenangan yang diatur dalam hukum acara pidana, maka ketidakabsahan tindakan tersebut pun harus diperjelas dengan pembatalan dan sanksi. Pembatalan juga berpengaruh terhadap perkara yang tengah ditangani seorang penegak hukum, bahwa akibat perbuatan tersebut bagi hukum, dianggap tidak ada oleh pengadilan. Bahkan pada kondisi tertentu, tindakan tersebut dapat menimbulkan hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi.

Memang, Harahap juga menyatakan bahwa untuk mengetahui sejauh mana daya jangkau berlakunya hukum acara pidana, hal itu perlu dicari pada asas-asas hukum yang terdapat pada hukum pidana Indonesia. Tanpa mengurangi asas-asas dalam hukum pidana khusus, tambahnya, asas-asas yang paling rinci diatur dan dapat dijumpai dalam KUHP. Tetapi ruang lingkup berlakunya KUHAP berdasarkan asas-asas dalam KUHP, hanya meliputi ruang lingkup yang terdapat pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP.[72] Pasal 1 KUHP tidak disebut Yahya Harahap sebagai penentu daya jangkau berlakunya KUHAP.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, bisa dikatakan belum ada acuan yang jelas, baik menurut perundang-undangan maupun doktrin yang berkembang di Indonesia, soal apakah asas nonretroaktif juga mengikat hukum acara pidana. Di Amerika Serikat dan di negara lain, masalah ini masih terus jadi perdebatan. Yang dikembangkan di sana adalah kriteria-kriteria objektif sebagai pisau analisa untuk menilai konstitusionalitas hukum acara pidana—atau lebih luas lagi, hukum prosedural—yang berlaku secara retroaktif sekunder. Tetapi perdebatan itu pun tidak pernah lebih jauh dari soal hukum pembuktian (legal rules of evidence).[73]

Tetapi yang jelas, perubahan hukum acara pidana menjadi masalah apabila poin-poin perubahannya mengurangi racikan prinsip fair trial. Bukannya ketika perubahan hukum acara pidana itu setelah tanggal berlakunya, diberlakukan pada perkara pidana yang tengah diperiksa oleh penegak hukum, apalagi pada perkara pidana yang belum diperiksa sama sekali, terlepas kapan pun tempus delicti perkara pidana tersebut selama belum daluwarsa.

Prospektivitas Hukum a la Mahkamah Konstitusi

Putusan akhir MK dalam perkara judicial review terhadap UU KPK adalah menolak permohonan pemohon Bram H.D. Manoppo. Sebab di mata MK, Pasal 68 UU KPK tidak mengandung asas retroaktif.[74] Dengan demikian, UU KPK bersifat prospektif atau berlaku ke depan.

Tetapi yang membuat banyak orang menelan ludah, definisi prospektivitas UU KPK dibuat sangat unik dalam pertimbangan MK. Sambil mengaitkannya dengan Pasal 72 dalam Bab XII tentang Ketentuan Penutup, yang berbunyi ”Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”, MK mengartikan prospektivitas UU KPK sebagai ”tidak berlakunya UU ini terhadap peristiwa pidana yang tempus delicti-nya terjadi sebelum UU a quo diundangkan.”[75]

Lalu apa sebenarnya maksud dari Ketentuan Penutup yang ada dalam setiap produk perundang-undangan, sehingga mampu mengantarkan MK pada definisi prospektivitas hukum yang ‘unik’ tersebut?

Ketentuan penutup, khususnya ketentuan tentang mulai berlakunya suatu perundang-undangan, dimaksudkan supaya orang mengetahui secara tepat tanggal sebuah perundang-undangan mulai berlaku secara efektif. Suatu rancangan perundang-undangan selalu mulai berlaku pada saat tertentu setelah instansi-instansi yang berwenang menyetujui rancangan perundang-undangan tersebut.[76] Pemberlakuan rancangan perundang-undangan bisa melalui beberapa cara, yaitu bila tidak ditentukan lain, maka mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Atau dapat juga ditentukan sendiri, misalnya tanggal tertentu atau diserahkan pada peraturan pemerintah.[77]

Ketentuan penutup, khususnya ketentuan tentang kapan mulai berlakunya perundang-undangan, sebagaimana Pasal 72 UU KPK, hanya memperjelas tanggal pemberlakuan suatu perundang-undangan, berikut prosedur formil bagi pemberlakuannya. Bahkan perundang-undangan yang diberlakukan secara retroaktif sekalipun, harus diketahui kapan pemberlakuan surut tersebut dimulai, yang diindikasikan lewat tanggal pemberlakuannya. Ketentuan tersebut tidak mengatur soal ruang lingkup keberlakuan perundang-undangan. Sebab ruang lingkup keberlakuan UU KPK misalnya, diatur dalam batang tubuh UU tersebut, yang antara lain mengatur mengenai kewenangan KPK dan prosedur bagi KPK untuk menjalankan kewenangannya.

Jika setiap ketentuan pemberlakuan dalam suatu UU yang berbunyi ”Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”, ditafsirkan sebagai prospektivitas a la MK, lalu bagaimana MK mempertahankan argumennya dalam putusan permohonan judicial review atas UU Pengadilan HAM? Jelas bahwa MK mengakui UU Pengadilan HAM mengandung asas retroaktif. Jelas pula bahwa MK membenarkan retroaktivitas tersebut. Padahal sangat jelas bahwa Pasal 51 UU Pengadilan HAM juga mengatur soal pemberlakuan yang bunyinya sama dengan Pasal 72 UU KPK, yaitu ”Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”.

Pun, definisi soal prospektivitas hukum dalam permohonan judicial review UU KPK tersebut, dibuat tanpa alasan yang jelas. Ketidakjelasan ini bisa disimpulkan dari dua fakta: Pertama, MK menyadari penuh bahwa definisi yang menyentuh soal penerapan hukum tersebut bukan merupakan wewenangnya. Sebab MK sendiri menyatakan, bahwa sekalipun tindakan yang dilakukan KPK terhadap Bram Manoppo adalah tindakan yang retroaktif, hal tersebut tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas UU KPK, melainkan masalah penerapan UU. Dan itu bukan wewenang MK.[78] Kedua, tentu saja seharusnya MK menyadari pula bahwa definisi tersebut tidak dimintakan oleh Manoppo dalam permohonannya.

Dengan demikian, MK membuat definisi soal prospektivitas penerapan hukum yang unik, a la MK, namun kemudian melemparkannya pada Pengadilan Korupsi, selaku lembaga yang punya kewenangan menilai benar tidaknya penerapan UU KPK. Dan hasilnya, sebagaimana juga telah diprediksi banyak kalangan, materi pertimbangan dalam putusan MK tersebut sedikit banyak mempengaruhi putusan Pengadilan Korupsi terhadap perkara Abdullah Puteh. Juga berpengaruh pada putusan Pengadilan Korupsi berikutnya: perkara Mohammad Harun Let Let dan Captain Tarcisius Walla.

Selalu ada pendapat berbeda (dissenting opinion) dari hakim karir dalam kedua putusan Pengadilan Korupsi tersebut, yang menggunakan logika sama seperti logika yang dilemparkan MK. Pendapat berbeda tersebut menyatakan bahwa KPK tidak berwenang menyelidik, menyidik dan menuntut tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum 27 Desember 2002.

Tetapi untungnya, pendapat para hakim ad hoc selaku mayoritas anggota majelis hakim yang akhirnya jadi putusan, berpegang pada alasan bahwa tidak ada isu retroaktivitas dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK.[79] Dan sebenarnya cukup dengan menggunakan asas legalitas dalam hukum acara pidana, Pengadilan Korupsi sudah bisa menilai bahwa tindakan KPK adalah sah. Sebab KPK melakukan penuntutan dengan dasar hukum pidana materiil KUHP, UU No. 3 tahun 1971, UU No. 31 tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang sudah berlaku pada saat tindak pidana korupsi yang dituntut tersebut terjadi. Dan yang paling jelas, KPK menjalankan kewenangannya menyelidik, menyidik, dan menuntut kedua tindak pidana korupsi tersebut setelah tanggal berlakunya UU KPK dan setelah terbentuknya KPK.[80] Tidak ada isu retroaktivitas di sini.

Penutup

Harus diakui bahwa sistem perundang-undangan di Indonesia belum secara tegas mengatur soal daya ikat asas nonretroaktif bagi perundang-undangan di luar hukum pidana materiil. Tentunya hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi para jurist, untuk mengangkat lagi ke permukaan debat akademik soal keberlakuan hukum dari sudut waktu. Debat akademik tersebut bisa dirujuk pada berbagai doktrin hukum yang ada maupun yang terus berkembang tidak hanya di Indonesia, namun juga di negara-negara lain. Bisa juga dirujuk pada atau dengan mengkritisi yurisprudensi yang ada. Harapan terbesar tentu saja ditujukan pada kalangan akademisi, agar seperti yang dinyatakan Satjipto Rahardjo, dari debat akademik itu mereka bisa menyuplai gagasan, konsep, teori, dan doktrinasi ‘baru’ bagi praktisi yang berjuang menegakkan hukum di fron terdepan, utamanya dalam pemberantasan korupsi.[81]

Sehingga ketika muncul kasus hukum konkrit yang terkait (atau dikait-kaitkan) dengan isu tersebut, pisau analisa setidaknya sudah tersedia, apakah isu retroaktivitas layak dipersoalkan dalam kasus hukum tersebut. Dengan perspektif yang tidak cuma pro tersangka, terdakwa, atau para pihak yang berkepentingan langsung, melainkan juga pro korban dan rasa keadilan masyarakat yang bisa terganggu apabila kasus hukum tersebut tidak disikapi secara objektif, misalnya hanya menggunakan pendekatan yang positivistik. Asas-asas yang hidup dan diakui dalam setiap bidang hukum yang jadi bahasan pun tetap mesti jadi pisau analisa utama.

Meski demikian, karakter prospektif/nonretroaktif pada produk perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 AB dan Pasal 50 UU Nomor 10 Tahun 2004 tetap layak dipertahankan. Biarkanlah prospektivitas menjadi asas dasar, sementara retroaktivitas jadi pengecualiannya, yang hanya bisa dibenarkan dengan menggunakan berbagai pisau analisa hasil debat akademik, yang harus kita akui selama ini terlambat kita lakukan. Sebab, seperti yang ditakutkan dari sejarahnya, kekuasaan untuk mengesampingkan asas nonretroaktif di tangan yang salah, dengan tujuan yang salah, di bidang hukum yang salah, dan dalam kondisi yang salah, tetap saja bisa jadi pedang yang berkelebat mencari korban ke mana-mana.

* Tulisan ini pernah dimuat di jurnal hukum “JENTERA” PSHK edisi 09/Mei 2005 dengan tema ‘Korupsi’.

Bibliografi

Amar, Vikram David. A Pending Supreme Court Case Addresses Ex Post Facto Laws, http://writ.corporate.findlaw.com/amar/20030404.html. Diakses pada 24 Mei 2005.

Detik.com (www.detik.com), 21 Februari 2005. “Kisah di Balik Putusan MK Soal Kewenangan KPK”.

Garner, Bryan A. ed. “Black’s Law Dictionary,” 7th edition. St. Paul, Minn.: West Group, 1999.

Hamzah, Andi. “Asas-Asas Hukum Pidana”. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

Harahap, Yahya. “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan”. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Indrati, Maria Farida. “Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya”. Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum UI, 1996.

Kompas. “KPK Didemo, Massa Minta Pimpinan KPK Diganti”, 24 Februari 2005.

______. “Ketua MA: Asas Nonretroaktif Bisa Ditembus demi Keadilan”, 19 Februari 2005.

Koran Tempo, 10 Juli 2001.

______. “Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi, Puteh Minta Persidangan Dihentikan”, 17 Februari 2005.

Laitos, Jan G. “Legislative Retroactivity”, http://law.wustl.edu/journal/52/159.pdf. Diakses pada 30 Maret 2005.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan atas Perkara No. 013/PUU-I/2003.

______. Putusan atas perkara No. 065/PUU-II/2004.

______. Putusan atas Perkara No. 069/PUU-II/2004.

Rahardjo, Satjipto. “Mengadili Korupsi, Mengapa Dipersulit?”, Harian Kompas, 1 Maret 2005.

______. “Berantas Korupsi, Berpikirlah Luar Biasa”, harian Kompas, 14 April 2005.

Remmelink, Jan. “Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Robinson, William M. “The Olde and Improved Ex Post Facto Clause” http://www.sdap.org/downloads/research/criminal/expost.pdf. Diakses pada 12 Mei 2005.

Sastrawidjaja, Sofjan. Hukum Pidana I, Bandung: CV. Armico, 1990.

Seidman, Ann. et.al. “Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis, Sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang”. Jakarta: ELIPS, 2002.

Sellinger, Steve. “The Case Against Civil Ex Post Facto Law”, Cato Journal, vol. 15. No. 2-3, 1995/96.

Sinar Harapan, 27 Februari 2005. “Putus Dulu, Kontroversi Kemudian”.

Soesilo, R. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal.” Bogor: Politeia, 1996.

Sutanto, Limas. “Kita Dipaksa Jadi Bangsa Amnestik”, Harian Kompas, 19 Februari 2005.

Syamsuddin, Amir. “KPK dan Asas Retroaktif”, Harian Kompas, 24 Februari 2005.

Widjojanto, Bambang. “Kebangkitan Mega Korupsi”, Harian Kompas, 15 Maret 2005.


[1]              Lihat Putusan MK atas Perkara No. 069/PUU-II/2004, hlm. 9.

[2]              Lihat ibid., hlm. 10. Penekanan dengan penebalan kalimat oleh Penulis.

[3]              Lihat ibid., hlm. 3.

[4]              Lihat ibid., hlm. 13. Penekanan dengan penebalan kalimat oleh Penulis.

[5]              Lihat ibid.

[6]              Lihat ibid., hlm. 2.

[7]              Lihat ibid., hlm. 3.

[8]              Lihat ibid., hlm. 15-21.

[9]              Lihat ibid., hlm. 22.

[10]           Lihat ibid., hlm. 23-24.

[11]           UU tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom Bali

[12]           Lihat Putusan MK atas Perkara No. 069/PUU-II/2004, hlm. 54-55.

[13]           Lihat Andi Hamzah, “Asas-Asas Hukum Pidana”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 39.

[14]           Berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

[15]           Lihat juga Jan Remmelink, “Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 357-358.

[16]           Penekanan dengan penebalan kalimat oleh penulis.

[17]           Penekanan dengan penebalan kalimat oleh penulis.

[18]           Lihat Putusan MK atas Perkara No. 069/PUU-II/2004, hlm. 4.

[19]           Ibid.

[20]           Lihat ibid., hlm. 3-4.

[21]           Lihat Putusan MK atas Perkara No. 013/PUU-I/2003, hlm. 43.

[22]           Lihat ibid.

[23]           Lihat ibid., hlm. 44.

[24]           Lihat ibid., hlm. 45.

[25]           Dasar hukum tersebut meliputi Pasal 1 ayat (1) KUHP, Pasal 4 dan Pasal 18 ayat (2) UU No. 39/1999 tentang HAM, Pasal 6 AB, dan Pasal 28 I ayat (1) UUD RI 1945. Lihat ibid., hlm. 41-42.

[26]           MK sengaja membuat perbandingan soal asas legalitas dengan mengutip Article I Section 9 Konstitusi Amerika Serikat, serta mempertimbangkan instrumen HAM universal seperti Article 11 (2) UN Universal Declaration of Human Rights, Article 7 European Convention for the Protection of Human Rights, Article 4 dan 15 UN International Covenant on Civil and Political Rights, Article 9 American Convention on Human Rights, serta Rome Statute of the International Criminal Court. Lihat ibid., hlm. 38-41.

[27]           Lihat ibid., hlm. 38. Penekanan dengan penebalan kalimat oleh penulis.

[28]           Kasus terakhir terjadi pada Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), yang akhirnya harus dibubarkan karena putusan MA nomor 03/P/HUM/2000 tanggal 23 Maret 2001 mengabulkan permohonan judicial review terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan TGPTPK. Dalam putusannya, majelis hakim MA yang diketuai Paulus Effendi Lotulung menyatakan PP tersebut tidak sah dan tidak berlaku untuk umum. Koran Tempo, 10 Juli 2001.

[29]           Lihat Putusan MK atas Perkara No. 069/PUU-II/2004, hlm. 66.

[30]           Lihat ibid., hlm. 67.

[31]           Lihat ibid., hlm. 73.

[32]           Kepentingan ini cukup jelas diindikasikan oleh beberapa hal. Pertama, Manoppo adalah tersangka pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum UU KPK dibentuk, yang terkait erat dengan tersangka lain dalam perkara yang sama, yaitu Abdullah Puteh, Gubernur NAD. Kedua, permohonan judicial review yang diajukan Manoppo ke MK, hampir bersamaan waktunya dengan proses persidangan Puteh di Pengadilan Korupsi. Ketiga, sebagian anggota tim kuasa hukum Manoppo dalam permohonan judicial review adalah anggota tim kuasa hukum Puteh dalam persidangan perkara korupsi di Pengadilan Korupsi. Keempat, Indriyanto Senoadji, ahli yang diajukan Manoppo di persidangan MK adalah anggota tim kuasa hukum Puteh. Hal ini juga dicatat dalam halaman 35-36 Putusan MK atas Perkara No. 069/PUU-II/2004. Kelima, tidak lama berselang keluarnya Putusan MK, tim kuasa hukum Puteh mengajukan putusan tersebut sebagai bukti di Pengadilan Korupsi.

[33]           Lihat Putusan MK atas Perkara No. 069/PUU-II/2004, hlm. 70.

[34]           Lihat ibid., hlm. 73.

[35]           Lihat ibid., hlm. 72.

[36]           Amir Syamsuddin, “KPK dan Asas Retroaktif”, Harian Kompas, 24 Februari 2005.

[37]           Satjipto Rahardjo, “Mengadili Korupsi, Mengapa Dipersulit?”, Harian Kompas, 1 Maret 2005.

[38]           Bambang Widjojanto, “Kebangkitan Mega Korupsi”, Harian Kompas, 15 Maret 2005.

[39]           “Ketua MA: Asas Nonretroaktif Bisa Ditembus demi Keadilan”, Harian Kompas, 19 Februari 2005.

[40]           Limas Sutanto, “Kita Dipaksa Jadi Bangsa Amnestik”, Harian Kompas, 19 Februari 2005. Pendapat ini memang sejalan dengan argumentasi penolakan terhadap pemberlakuan asas nonretroaktif secara mutlak. Umumnya argumentasi tersebut berfokus pada kecenderungan pemberlakuan asas nonretroaktif secara mutlak untuk menjelma jadi impunitas terhadap kejahatan yang terjadi di masa lalu.

[41]           “KPK Didemo, Massa Minta Pimpinan KPK Diganti”, Harian Kompas, 24 Februari 2005.

[42]           “Ketua MA: Asas Nonretroaktif Bisa Ditembus demi Keadilan”, Harian Kompas, 19 Februari 2005.

[43]           “Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi, Puteh Minta Persidangan Dihentikan”, Koran Tempo, 17 Februari 2005.

[44]           “Putus Dulu, Kontroversi Kemudian”, Sinar Harapan, 27 Februari 2005.

[45]           “Kisah di Balik Putusan MK Soal Kewenangan KPK”, www.detik.com, 21 Februari 2005.

[46]           Lihat Putusan MK atas perkara No. 013/PUU-I/2003, hlm. 48-73.

[47]           Lihat Putusan MK atas perkara No. 065/PUU-II/2004, hlm. 32-35.

[48]           Lihat Jan G. Laitos, “Legislative Retroactivity”, http://law.wustl.edu/journal/52/159.pdf, hlm. 86. Terjemahan bebas oleh penulis. Diakses pada 30 Maret 2005.

[49]           Ibid. Terjemahan bebas oleh penulis.

[50]           Lihat Bryan A Garner, ed., “Black’s Law Dictionary,” 7th edition, (St. Paul, Minn.: West Group, 1999), hlm. 1318. Terjemahan bebas oleh penulis.

[51]           Garner, op.cit. Terjemahan bebas oleh penulis.

[52]           Laitos, loc.cit., hlm. 88. Terjemahan bebas oleh penulis.

[53]           Lihat Laitos, loc.cit., hlm. 89. Terjemahan bebas oleh penulis.

[54]           Lihat ibid. Terjemahan bebas oleh penulis. Di bidang hukum pidana, hukum substantif (materiil) adalah hukum yang menyatakan tindakan apa sebagai kejahatan dan menentukan sanksinya. Hukum prosedural (non substantif) adalah hukum yang mengatur langkah-langkah agar setiap orang yang melanggar hukum pidana materiil dapat dijatuhi sanksi.

[55]           Lihat ibid., hlm. 95. Terjemahan bebas oleh penulis.

[56]           Lihat ibid. Terjemahan bebas oleh penulis.

[57]           Lihat ibid., hlm. 96. Terjemahan bebas oleh penulis. Perundang-undangan soal yuridiksi juga dijadikan contoh oleh KPK, selaku pihak terkait yang turut memberi keterangan lisan dan tertulis dalam sidang permohonan judicial review UU KPK. KPK mencontohkan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2000 yang mengatur peralihan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Malang kepada Pengadilan Negeri Kepanjen yang baru dibentuk berdasarkan Keppres tersebut. Lihat Putusan MK atas perkara No. 069/PUU-II/2004, hlm. 44.

[58]           Walaupun ada juga kritik terhadap argumen ini. Dasar kritik adalah meski perundang-undangan yang diberlakukan secara retroaktif sekunder ditujukan memperbaiki keadaan masa lalu, tetap saja ada pihak yang dirugikan, yaitu mereka yang sudah menyandarkan perilakunya pada perundang-undangan lama. Apalagi ada potensi bahwa pendukung perundang-undangan yang berlaku secara retroaktif sekunder, bertujuan menguntungkan kelompok kepentingan tertentu dan jauh dari kepentingan publik. Lihat Laitos, loc.cit., hlm. 98-99. Terjemahan bebas oleh penulis.

[59]           Vikram David Amar, A Pending Supreme Court Case Addresses Ex Post Facto Laws, http://writ.corporate.findlaw.com/amar/20030404.html, terjemahan bebas oleh penulis. Diakses pada 24 Mei 2005.

[60]           Ibid. Terjemahan bebas oleh penulis.

[61]           Ibid. Terjemahan bebas oleh penulis.

[62]           Ibid. Terjemahan bebas oleh penulis.

[63]           Lihat Ibid. Terjemahan bebas oleh penulis.

[64]           Lihat Ibid. Terjemahan bebas oleh penulis.

[65]           Lihat Ibid. Terjemahan bebas oleh penulis. Ada pendapat lain yang menggunakan tujuan pembentukan sebagai alat untuk menguji konstitusionalitas UU yang bersifat retroaktif. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Stephen Munzer dalam tulisannya “A Theory of Retroactive Legislation (1982)”. Dalam pandangan Munzer, larangan terhadap UU yang retroaktif bersandar sepenuhnya pada keadilan dari UU yang ada sekarang, yang tidak bisa diubah secara retroaktif. Sebagai contoh, Munzer menyebutkan bahwa hukum yang membolehkan tentara Nazi untuk menghindar dari pidana karena membunuh orang-orang Yahudi, atau pemelihara budak yang terus mempertahankan budak-budaknya, tidak seharusnya kebal dari aturan hukum yang retroaktif. Contoh-contoh tersebut mengantarkan Munzer pada kesimpulan bahwa tidak boleh ada larangan total atau mutlak terhadap retroaktivitas. Munzer menyatakan bahwa asas nonretroaktif harus bisa dikesampingkan ketika hukum yang ada dipandang tidak adil. Sebagaimana dikutip dalam Steve Sellinger, “The Case Against Civil Ex Post Facto Law”, Cato Journal, vol. 15. No. 2-3 (1995/96), hlm. 202. Terjemahan bebas oleh penulis.

[66]           Lihat Amar, loc.cit. Terjemahan bebas oleh penulis.

[67]           Lihat ibid. Terjemahan bebas oleh penulis.

[68]           Bandingkan dengan tindak pidana yang malum prohibitum, yaitu tindakan yang secara moral sesungguhnya netral, tetapi dinilai salah lantaran dilarang perundang-undangan.

[69]           Argumentasi pengecualian asas nonretroaktif ini juga sejalan dengan keberatan E. Utrecht yang tulisannya mengenai hukum pidana masih digunakan oleh para akademisi dan praktisi hukum sampai sekarang. Asas nonretroaktif dikritik oleh Utrecht karena beberapa hal, yaitu: kurang melindungi kepentingan kolektif masyarakat. Akibat penerapan asas ini, yang dapat dihukum hanyalah mereka yang melakukan perbuatan yang secara tegas diatur sebagai pelanggaran ketentuan umum. Jadi, ada kemungkinan seorang yang melakukan suatu perbuatan yang pada hakekatnya merupakan kejahatan, tetapi tidak disebut oleh hukum sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum, tidak dapat dihukum. Asas nullum delictum menghalangi hakim pidana untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan, yang meskipun tidak strafbaar masih juga strafwaarding. Lihat Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana I, (Bandung: CV. Armico, 1990), hlm. 83-84.

[70]           Lihat penjelasan mengenai Pasal 1 ayat (2) KUHP dalam R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 27-28.

[71]           Lebih jelasnya lihat Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 36.

[72]           Ibid., hlm. 86.

[73]           Ada sebuah putusan bersejarah yang dikeluarkan MA Amerika Serikat pada 1798 dan hingga sekarang terus jadi rujukan pengadilan saat memeriksa dan memutus perkara yang terkait dengan isu retroaktivitas. Putusan bersejarah tersebut dibuat atas perkara Calder v. Bull. Putusan tersebut meletakkan empat kategori hukum yang terikat asas nonretroaktif, yaitu: (1) Hukum yang menjadikan suatu tindakan yang sah pada saat dilakukan, sebagai kejahatan; (2) Hukum yang meningkatkan derajat suatu kejahatan atau menjadikan kejahatan tersebut lebih berat dibanding pada saat dilakukannya; (3) Hukum yang meningkatkan/menambah sanksi pidana bagi suatu kejahatan setelah kejahatan itu dilakukan; dan (4) Hukum yang merubah aturan soal pembuktian dan mensyaratkan alat bukti yang lebih sedikit atau berbeda untuk menuntut  pelaku tindak pidana, dibandingkan dengan yang disyaratkan oleh hukum pada saat tindak pidana itu dilakukan. Jelas bahwa kategori pertama hingga ketiga masuk dalam wilayah hukum pidana materiil. Hanya kategori keempat yang merupakan bahasan hukum acara pidana. Putusan-putusan pengadilan Amerika Serikat berikutnya juga sangat kritis terhadap kategori keempat tersebut. Malah tidak sedikit putusan pengadilan yang mengesampingkan kategori keempat tersebut. Lihat William M. Robinson, “The Olde and Improved Ex Post Facto Clause” dalam http://www.sdap.org/downloads/research/criminal/expost.pdf, diakses pada 12 Mei 2005.  Terjemahan bebas oleh penulis.

[74]           Lihat Putusan MK atas Perkara No. 069/PUU-II/2004, hlm. 74.

[75]           Ibid., hlm. 70.

[76]           Ann Seidman, et.al., “Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis, Sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang”, (Jakarta: ELIPS, 2002), hlm. 406.

[77]           Maria Farida Indrati, “Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya”, (Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum UI, 1996), hlm. 185.

[78]           Lihat Putusan MK atas Perkara No. 069/PUU-II/2004, hlm. 73-74.

[79]           Hanya saja harus diingat bahwa masih ada tingkat banding yang akan ditempuh dua perkara tersebut, dan mungkin tingkat kasasi di MA.

[80]           Surat Panggilan No. Spgl-145/X/2004/P.KPK yang disampaikan KPK kepada Manoppo dibuat pada 8 Oktober 2004.

[81]           Satjipto Rahardjo, “Berantas Korupsi, Berpikirlah Luar Biasa”, harian Kompas, 14 April 2005.

Posted in Anti Korupsi, Hukum | Tagged , | Leave a comment