UU Advokat dan Prospek Pembentukan Organisasi Advokat di Indonesia*

20151120_184603_Fotor

Oleh Binziad Kadafi

Latar Belakang

Jika ditilik sejarahnya, fungsi advokat sebenarnya tidak lahir secara genuine dari kultur hukum masyarakat Indonesia. Fungsi ini baru muncul sejalan dengan ditransplantasikannya sistem hukum dan peradilan barat oleh pemerintah Hindia Belanda. Karenanya, isu eksklusivitas (keberjarakan) selalu ada saat kita membicarakan kaitan antara profesi ini dengan (kepentingan) masyarakat, di samping isu ketidakpercayaan (distrust) yang disebabkan oleh pandangan masyarakat terhadap praktek-praktek non-etis yang ditampilkan oleh sebagian advokat belakangan ini.

Sebenarnya transplantasi sistem peradilan barat ke Indonesia tidak otomatis mengintroduksi fungsi advokat di dalamnya. Sebagai bukti, pemerintah Hindia Belanda sengaja memberlakukan Herziene Indonesisch Reglement yang tidak mengenal fungsi advokat sebagai hukum acara bagi kalangan pribumi, bukannya Reglement op de Strafvordering (SV) dan Reglement op de Rechtsvordering (RV) yang memang dikhususkan buat masyarakat golongan Eropa di Hindia Belanda.

HIR dibentuk dengan cara pandang yang “menggampangkan” permasalahan hukum masyarakat pribumi, karena itu aturannya dibuat sangat sederhana. Semua proses beracara juga dipusatkan pada kewenangan (diskresi) hakim. Selain berwenang mengadili, hakim dalam HIR juga berwenang menyusun surat dakwaan (bukan jaksa), serta memberi nasehat hukum kepada terdakwa atau pihak-pihak yang berperkara (bukan advokat atau ahli hukum lain yang kompeten).

Sentralisasi wewenang pada hakim diperburuk oleh kualifikasi para pelaku peradilan di HIR yang tidak ditentukan secara memadai. Hanya hakim yang disyaratkan memiliki keahlian hukum tertentu, sementara fungsi jaksa cukup dijalankan oleh pejabat pamong praja rendahan, dan nasehat hukum (jika bukan hakim yang melakukan) bisa diberikan oleh siapa saja selama disetujui pihak berperkara.

Sebagai bandingannya, pemberlakuan SV dan RV didasarkan pada pengakuan akan kultur hukum masyarakat Eropa yang sudah industrialis. Kedua ketentuan hukum acara tersebut cukup gamblang menjabarkan prinsip-prinsip peradilan modern. Hakim, jaksa, dan advokat harus berasal dari mereka yang menyandang status sarjana hukum, serta masing-masing diberi fungsi yang jelas untuk saling mengawasi dan saling mengimbangi.

Meski HIR tidak mengintroduksi fungsi advokat, tetapi karena permasalahan hukum masyarakat harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan Belanda agar dapat memenuhi standard legal formal, maka mau tidak mau profesi advokat pun mulai dikenal (sebagian) masyarakat Indonesia. Perkenalan profesi advokat dengan masyarakat pribumi diawali dalam wujud pokrol bambu, yaitu sekelompok orang yang menjembatani ketidaktahuan masyarakat dengan bagaimana berjalannya mekanisme peradilan Belanda. Mereka banyak memberi konsultasi, pendampingan, dan menjadi kuasa pihak berperkara dengan bekal pengetahuan seadanya, seringkali sebagai mata pencarian. Tetapi tidak jarang jasa yang mereka berikan dikembangkan menjadi jasa perantara kepentingan masyarakat dengan pejabat-pejabat di lingkungan pengadilan, memanfaatkan kedekatan yang dimiliki atau yang sudah dibangun sebelumnya.

Cukup lama proses transformasi praktek pokrol bambu menjadi praktek advokat profesional sebagaimana kita kenal sekarang. Hal ini selain disebabkan oleh kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang menutup pendidikan hukum bagi kaum pribumi kebanyakan, juga merupakan dampak tidak langsung dari pemberlakuan HIR. Praktek pokrol bambu yang tidak dihargai secara sosial (terutama dari kaca mata pemerintah Hindia Belanda dan golongan elit masyarakat), secara yuridis memang dan terus diberi ruang untuk tumbuh oleh HIR.

Dari pembedaan hukum acara saja telah dihasilkan perbedaan mencolok, yaitu berkembang majunya advokat (dalam pengertian profesional) di pengadilan-pengadilan yang menyelesaikan sengketa masyarakat Eropa (Raad van Justitie), dan mandegnya pelembagaan profesi tersebut di pengadilan-pengadilan pribumi (Landraad).[1] Jika bagi advokat Eropa dibuat pengaturan lanjutan berupa Reglement op de Rechterlijk Organisatie (RO) yang tujuannya mengintegrasikan fungsi advokat sebagai unsur penting dari administrasi peradilan secara keseluruhan, maka pokrol bambu diatur dengan Stbl. 1927-496 yang dasarnya adalah pikiran negatif tentang praktek pokrol bambu. Stbl. 1927-496 bertujuan melindungi masyarakat dari “penipuan” yang mungkin dilakukan pokrol bambu.

Sebenarnya pemerintah RI setelah kemerdekaan memiliki peluang untuk mengubah politik hukum yang diskriminatif di atas dengan merancang sistem peradilan yang menghargai perkembangan kultur hukum masyarakat, atau paling tidak mengakui secara lebih tegas hak-hak masyarakat di dalamnya. Tetapi cara pandang yang keliru terhadap kondisi objektif saat itu, antara lain tentang minimnya sumber daya manusia di bidang hukum (yang dinilai tidak cukup mengisi besarnya fungsi-fungsi yang ada dalam sistem peradilan), dan sifat kesederhanaan HIR yang dirasa lebih familiar bagi para sarjana hukum pribumi yang ada, membuat pemerintah memilih untuk melanggengkan hukum acara peninggalan Hindia Belanda tersebut.

Ditambah lagi, keinginan Indonesia yang baru merdeka untuk diakui sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang “beradab” (bahwa salah satu cirinya adalah ketentuan hukum yang dikodifikasikan), semakin memuluskan pilihan tersebut. Lantaran pranata legislasi negara belum mapan, para founding fathers “terpaksa” memakai produk-produk hukum kolonial sebagai kendaraan menuju kodifikasi dan unifikasi hukum.

Beberapa tahun sesudah kemerdekaan, sebenarnya secara gradual masalah yang melatari pilihan pemerintah di atas berhasil dipecahkan. Pendirian fakultas-fakultas hukum di beberapa daerah berhasil mencetak tidak sedikit sarjana/ahli hukum. Gagasan pembaruan hukum mulai marak dilontarkan, yang berarti kemampuan para ahli hukum untuk menyesuaikan diri dengan sistem peradilan yang semula dianggap rumit sekalipun sudah jauh meningkat. Lebih lanjut, kapasitas sistem ketatanegaraan juga telah memungkinkan dibentuknya peraturan perundang-undangan baru. Namun hal itu tidak kunjung menggerakkan pemerintah untuk menggantikan HIR dengan ketentuan yang lebih tegas menjamin hak-hak masyarakat dalam proses peradilan, terutama hak menerima nasehat/bantuan hukum yang kompeten, serta lebih menghargai kualifikasi dan lebih imbang mengatur hubungan fungsional antar pelaku peradilan.

Jika kita mau lebih teliti, tidak sulit mengidentifikasi titik temu antara cara pandang pemerintah terhadap kondisi objektif bidang hukum di awal kemerdekaan dengan keengganan mengganti HIR dan ketentuan hukum yang tidak demokratis lainnya setelah kondisi tersebut relatif membaik. Titik temunya tidak lain terletak pada kepentingan kekuasaan. Pengendalian potensi kritis masyarakat yang difasilitasi oleh HIR dan sebagian instrumen hukum peninggalan Belanda mau tidak mau harus diakui sejalan dengan kepentingan kekuasaan pemerintah. Termasuk pengendalian potensi advokat untuk ambil peran lebih jelas dalam sistem peradilan, yang secara hitungan politik bisa membahayakan stabilitas kekuasaan.

Satu-persatu undang-undang pokok dan organik di bidang peradilan pasca-merdeka diberlakukan, lengkap dengan fluktuasinya yang kadang menunjukkan pergerakan positif, kadang justru berbalik arah sesuai tarik-ulur kepentingan pemerintah di dalamnya. Mulai dari UU No. 1 tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Jalannya Mahkamah Agung Indonesia yang mengakui hak pemohon kasasi mendapatkan bantuan hukum, UU No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengintroduksi hak bantuan hukum bagi masyarakat walau dengan batasan-batasan ketat, hingga UU No. 13 tahun 1965 yang merubah UU Mahkamah Agung sebelumnya dengan membenarkan intervensi langsung Presiden sebagai pemimpin besar revolusi ke dalam jalannya peradilan.

Yang jelas, pengaturan hukum positif tentang jasa dan bantuan hukum selalu dilekatkan secara simbolis dan tidak pernah dioperasionalkan. Sehingga tidak keliru jika dikatakan bahwa pada masa tersebut, tidak ada kebijakan yang pasti tentang jasa dan bantuan hukum maupun tentang profesi advokat yang berfungsi menyediakannya. Akses masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya dalam sistem peradilan sering diabaikan, begitu halnya ruang gerak advokat yang tetap dibiarkan sempit dan serba terbatas.

Sementara di sisi lain formalisasi prosedur penyelesaian sengketa lewat peradilan makin menguatkan kebutuhan masyarakat akan fungsi nasehat/bantuan hukum. Kebutuhan ini dideteksi dari makin akrabnya masyarakat terhadap peran pokrol bambu yang memang lebih terjangkau. Pada prakteknya pun advokat profesional mulai mendapatkan tempat di tengah masyarakat. Di banyak kota besar bermunculan kantor-kantor advokat profesional pribumi, menggantikan advokat-advokat Belanda yang semakin berkurang jumlahnya menjelang dan sesudah 1960-an. Mereka secara berimbang melayani kepentingan hukum perusahaan-perusahaan Belanda dan kepentingan hukum masyarakat pada umumnya. Berbagai organisasi yang menaungi para advokat (Balie van Advocaten) pun banyak berdiri, termasuk Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) yang didirikan pada 1963.

Karenanya guna mengisi kekosongan hukum di tingkatan operasional, akibat tidak jelasnya fungsi advokat dalam perundang-undangan[2] sedangkan praktek pemberian jasa dan bantuan hukum secara empirik terus dijalankan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Kehakiman RI No. 1 tahun 1965 tentang Pokrol sebagai acuan awal. Pengaturan ini kemudian diikuti oleh berbagai peraturan Mahkamah Agung dan Pengadilan-pengadilan Tinggi di bawahnya tentang pendaftaran advokat dan pengacara.

Memasuki era 1970-an, sesungguhnya ada sedikit titik terang bagi kejelasan fungsi advokat. Lewat pemberlakuan UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pemerintah melebarkan pintu bagi advokat untuk masuk dalam sistem kekuasaan kehakiman. Selain menjamin hak setiap orang yang berperkara untuk mendapatkan bantuan hukum, Pasal 38 UU tersebut juga mengamanatkan diaturnya undang-undang tersendiri mengenai bantuan hukum.[3]

Tetapi hingga periode 80-an, amanat tersebut tidak pernah direalisasikan, kecuali dicakup sebagian muatannya melalui pemberlakuan KUHAP (UU No. 8 tahun 1981). Dalam KUHAP memang beberapa hal tentang bantuan hukum oleh advokat (penasehat hukum) ikut diatur, seperti: hak advokat (penasehat hukum) untuk menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan; hak untuk menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu dalam rangka pembelaan perkara; serta hak untuk mengirimkan dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki.

Tidak begitu lama advokat merasakan pengaruh positif pemberlakuan KUHAP khususnya di lingkungan peradilan pidana, beberapa undang-undang yang diberlakukan kemudian ternyata mendatangkan pukulan telak bagi kemandirian advokat secara lembaga. UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung misalnya, semakin menguatkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap advokat oleh Mahkamah Agung dan pemerintah.

Hal itu ditambah lagi dengan UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang menundukkan (fait accomply) organisasi-organisasi advokat yang ada saat itu ke dalam wilayah pembinaan pemerintah. Dengan status barunya selaku organisasi masyarakat, setiap saat organisasi advokat dapat dibekukan jika dinilai oleh penguasa telah “melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum.”[4]

Prosedur pengawasan advokat sendiri kemudian dirinci dalam UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Bahkan materi pengaturannya diperluas hingga ke tingkat penindakan dengan melibatkan para Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan pengawasan secara operasional. Pengaturan inilah yang kemudian menimbulkan ketegangan dalam hubungan antara advokat dengan hakim di lapangan. Ketegangan yang akhirnya berbenturan pada tahun 1986, yaitu antara advokat Adnan Buyung Nasution dengan majelis hakim yang menangani perkara HR Dharsono.

Langsung atau tidak, kejadian tersebut memicu lahirnya SKB Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/005/SKB/VII/1987, No. M.03-PR.08.95 tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Penasehat Hukum. SKB ini –sebagaimana UU yang menjadi payungnya– secara signifikan mensub-ordinatkan advokat berikut organisasinya terhadap pejabat pengadilan dan pemerintah. Malah SKB ini lalu dijadikan salah satu pranata hukum bagi contempt of court di Indonesia.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang lahir berikutnya, relatif tidak membawa perubahan penting bagi kebutuhan advokat. UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan UU No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, kesemuanya secara sporadis menyinggung fungsi advokat. Walau ada sedikit kontribusi UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang makin melembagakan kegiatan profesi advokat di bidang non-litigasi.

Upaya Memperoleh UU Khusus tentang Advokat

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, selama ini advokat selalu menjadi “anak bawang” dalam sistem hukum dan sistem peradilan. Seluruh peraturan perundang-undangan di bidang peradilan tidak tegas mengakui fungsi advokat, malah sebagian mendatangkan intervensi eksternal oleh pemerintah dan birokrasi peradilan. Penghargaan terhadap fungsi advokat biasanya baru datang bersamaan dengan diintroduksinya prinsip-prinsip peradilan yang baik, seperti ketika dibentuknya UU Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP. Prinsip-prinsip itu pun masuk lebih karena kuatnya desakan internasional terhadap pemerintah.

Oleh sebab itu lantaran diatur secara simbolis, maka permasalahan tentang fungsi advokat tidak pernah secara nyata diselesaikan, sebagaimana tidak pernah nyatanya penyelesaian masalah-masalah yang menghambat terciptanya fair trial. Sebab upaya mempertegas pengakuan negara terhadap fungsi advokat dalam sistem peradilan bisa dilakukan dan hanya dibenarkan, apabila didasari oleh upaya mendesak sebesar-besarnya pengakuan negara terhadap kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan peradilan.

Memang secara garis besar, perjuangan advokat Indonesia untuk mengegolkan UU tentang profesinya dilatari oleh faktor ketidakseimbangan hubungan fungsional dalam sistem peradilan. Bahwa advokat dalam praktek sering mendapatkan perlakuan tidak layak dari unsur peradilan formal (hakim, jaksa, polisi, panitera) saat menjalankan profesinya. Namun dalam perkembangannya, ternyata bukan itu faktor utama.

Sebab terbukti, ketidakjelasan fungsi, ketidakpastian kebijakan, baik tentang rekrutmen dan pendaftaran, sampai macetnya pengawasan dan penindakan, belakangan malah menjadi tambang emas bagi sebagian advokat. Sekalipun SKB tahun 1987 (yang sering dijadikan simbol intervensi pemerintah dan peradilan terhadap urusan profesi) secara formal berlaku, pada realisasinya para hakim di pengadilan-pengadilan tidak cukup waktu untuk menegakkan ketentuannya. Hasilnya, advokat dapat leluasa menjalankan praktek profesi dengan cara-cara tidak etis yang kadang menyinggung batasan-batasan hukum, tanpa pengawasan yang berarti.

Agaknya faktor yang paling menentukan perjuangan mendapatkan UU Advokat, adalah polarisasi di kalangan advokat yang semakin kuat. Konflik internal di tubuh organisasi advokat menyeruak silih berganti, bersamaan dengan terus bermainnya kepentingan pemerintah untuk melemahkan organisasi advokat. Sehingga komunitas profesi yang kuat yang mampu meletakkan fungsi profesi dalam kerangka sistem peradilan tidak pernah terwujud di Indonesia. Dan akhirnya mereka mulai mencari bantuan pihak luar untuk ikut menyelesaikan persoalannya, dalam hal ini pilihan jatuh pada negara, melalui UU Advokat.

Bermodalkan amanat Pasal 38 UU No. 14 Tahun 1970 para advokat mengawali gerakan mengegolkan undang-undang khusus yang mengatur profesinya.[5] Pada kongres Peradin yang kedua tahun 1969, Peradin Jawa Tengah mulai memperkenalkan naskah RUU Profesi Advokat.[6] Hal ini berlanjut hingga Kongres Peradin tahun 1973. RUU Pokok Advokat yang dibicarakan dalam Kongres 1973 merupakan hasil godokan Peradin-Peradin di Jawa Tengah, dengan membandingkan undang-undang sejenis yang ada di negara-negara lain seperti India, Jepang, RRC, dan Muangthai, termasuk juga Belanda.[7]

Adapun terhentinya gerakan Peradin, lebih disebabkan oleh melemahnya organisasi tersebut di tahun-tahun berikutnya. Apalagi saat itu tidak sedikit pimpinan dan anggota Peradin yang menolak usulan tersebut. Diwakili oleh Yap Thiam Hien, mereka percaya bahwa keberadaan UU Advokat malah potensial semakin membahayakan kemandirian advokat sendiri.

Setelah terbentuknya Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) pada 1985, upaya mengusung RUU Advokat kembali dilakukan. Namun kala itu political will pemerintah tidak cukup memadai untuk membawa gagasan tersebut secara resmi dalam proses legislasi. RUU Advokat bahkan sempat beberapa kali berubah, baik nama maupun konsep pengaturannya.

Hingga pada 2000, satu klausul dalam Letter of Intent antara pemerintah RI dengan International Monetary Fund (IMF) menyerukan perlunya diajukan RUU tentang Profesi Advokat ke DPR-RI, agar seluruh advokat yang berpraktek di Pengadilan disyaratkan untuk memiliki izin praktek, dan menaati ketentuan kode etik profesi yang seragam.[8] Dalam rangka melaksanakan klausul tersebut, pemerintah akhirnya membentuk tim perumus RUU tentang Profesi Advokat yang dipimpin oleh HAS Natabaya (mantan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional) sebagai ketua dan Adnan Buyung Nasution sebagai wakil ketua, dengan merangkul perwakilan dari beberapa organisasi advokat yang ada, seperti Ikadin, Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), dan Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI). Tim Perumus berhasil menyelesaikan tugasnya pada September 2000, dengan mengajukan RUU yang dibuat kepada pimpinan DPR RI melalui surat No. R.19/PU/9/2000.[9]

Sikap terhadap Keberadaan UU tentang Advokat

Sebenarnya sampai saat ini pun belum pernah dicapai kesepakatan bulat dan tuntas di antara para advokat mengenai perlu tidaknya profesi mereka diatur dalam undang-undang tersendiri. Selalu terdapat dua pandangan yang saling berseberangan. Pandangan pertama, sebagai pandangan mayoritas di kalangan advokat, menyatakan bahwa undang-undang advokat mutlak diperlukan untuk menyetarakan status antara profesi advokat dengan unsur-unsur peradilan lainnya (seperti polisi, jaksa, dan hakim). Tanpa status yang setara, advokat akan terus menjadi “anak bawang” dalam proses peradilan, dan selalu dipandang sama swastanya dengan klien yang diwakili. Akibatnya, advokat tidak dapat menjalankan perannya secara optimal karena rentan terhadap tindak diskriminasi, intervensi, dan represi baik dari polisi, jaksa, maupun hakim.

Sedang pandangan kedua justru berusaha mempertahankan advokat sebagai profesi swasta dengan karakter pentingnya, yaitu kebebasan dan otonomi pengaturan (self regulation). Sehingga tanpa undang-undang sekalipun, para advokat sebenarnya dapat masuk ke dalam sistem peradilan, berbekal kepercayaan masyarakat untuk memberikan jasa hukum. Apalagi pandangan ini dilengkapi dengan kekuatiran bahwa adanya undang-undang ¾sekuat apa pun jaminannya terhadap kemandirian advokat¾ dapat membuka saluran intervensi negara, paling tidak melalui mekanisme legislasi. Ketika sepak terjang advokat dinilai tidak menyenangkan misalnya, pemerintah bisa saja mengajukan amandemen atas undang-undang tersebut dan menggerogoti sedikit demi sedikit kemandirian yang sebelumnya diberikan.[10]

Tetapi apabila diklarifikasi dengan pendapat para advokat, pengguna jasa advokat, dan anggota masyarakat lainnya, survei yang pernah diadakan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia pada 2000 di lima kota di Indonesia (Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Samarinda), kecenderungan terhadap pandangan pertama lebih terwakili. Diungkapkan bahwa:[11]

  1. Sebanyak 99,5 persen dari 396 advokat yang diwawancarai di kota-kota tersebut, menyatakan perlunya keberadaan UU Advokat. Lebih jauh mengenai substansi yang diinginkan, paling tidak 34,6 persen responden memandang jaminan terhadap kemandirian profesi sebagai aturan dasar yang harus disediakan undang-undang. Pada urutan kedua, 24,6 persen responden berpendapat bahwa pengaturan tentang fungsi yang lebih jelas bagi advokat dalam sistem peradilan dapat menjadi titik terang bagi keterpurukan advokat selama ini. Di samping memperketat seleksi dan proses rekrutmen bagi calon advokat dalam memasuki dunia profesi (17,3 persen), serta pemanfaatan proses pembentukan undang-undang Advokat sebagai momentum bagi konsolidasi dan restrukturisasi organisasi advokat (21,6 persen).
  2. Dari 260 orang klien yang ditemui di pengadilan-pengadilan, mayoritas (91 persen) menyetujui dibentuknya undang-undang Advokat, yang menurut mereka apabila diundangkan, harus mampu memastikan kualitas advokat yang berpraktek di lapangan (56,8 persen), serta diperlukan guna mempertegas perlindungan hak-hak mereka selaku pengguna jasa advokat (88 persen).
  3. Komposisi yang sama ditemukan pada respon 579 orang anggota masyarakat umum yang berdomisili di kota-kota tersebut, di mana 70,6 persen di antaranya menyatakan perlunya keberadaan undang-undang Advokat. Kalangan masyarakat yang menyatakan perlu adanya undang-undang Advokat kebanyakan mendasarkan pendapatnya agar advokat lebih teratur (37,9 persen). Sedangkan sisanya menyatakan undang-undang Advokat diperlukan untuk melindungi pengguna jasa advokat (37,3 persen) dan untuk melindungi advokat sendiri (24,8 persen).

Memang pada dasarnya keberadaan undang-undang tentang profesi advokat bukanlah hal tabu. Banyak negara, seperti Malaysia dan Singapura yang bertetangga dengan Indonesia; Belanda yang mewariskan sistem hukum civil law di Indonesia; India yang juga negara berkembang dan berpenduduk besar seperti Indonesia; atau Jepang yang punya organisasi advokat beragam sama dengan Indonesia; semuanya memiliki undang-undang tentang advokat. Bahkan Amerika Serikat yang sangat ketat menjamin kebebasan profesi advokatnya, juga memiliki pengaturan tersendiri tentang advokat walau hanya di tingkat negara bagian. Meskipun sebagian pengaturan di Amerika Serikat dibentuk sendiri oleh organisasi advokat, namun pengaturan tersebut setidaknya harus mendapat pengesahan dari Mahkamah Agung negara bagian untuk bisa diberlakukan.

Hanya saja yang paling membedakan antara pengaturan di negara-negara tersebut dengan konsep pengaturan UU Advokat yang ada di Indonesia adalah pendekatan yang digunakan, baik secara yuridis, filosofis, maupun sosiologis. Di negara-negara tersebut, tujuan diaturnya profesi advokat adalah untuk menyediakan struktur profesi hukum yang jelas agar dapat memperkuat akuntabilitas publik dari penyelenggaraan peradilan (administration of justice), yaitu menjamin hak-hak hukum klien aktual (klien yang tengah diwakili) maupun masyarakat secara luas. Advokat diyakini sebagai unsur vital bagi pencarian kebenaran materiil dalam proses peradilan, terutama dari sudut kepentingan hukum klien dan rasa keadilan masyarakat.

Pengaturan juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari jasa hukum yang diberikan advokat di bawah standard. Atau secara garis besar, pendekatan yang dipakai adalah perlindungan kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan masyarakat pada umumnya, baik dalam proses peradilan maupun dari advokat yang bertindak menyimpang.

Negara-negara tersebut mempertemukan pengaturan di atas dengan karakter self regulating profesi advokat pada keberadaan organisasi advokat yang sehat dan diakui kemandiriannya. Organisasi advokat diserahi otonomi untuk menjaga kualitas jasa hukum, mengatur berbagai urusan profesi, dan mendisiplinkan anggota profesi, lepas dari intervensi pengadilan maupun pemerintah. Tetapi tentu saja dengan akuntabilitas yang dijaga.

Dengan begitu, peran profesi advokat dapat dijalankan secara lebih luas, tidak hanya terbatas dalam sistem peradilan, tetapi juga dalam konteks rule of law. Lantaran di mana pun, peradilan yang mandiri mensyaratkan adanya profesi advokat yang mandiri pula. Para advokat melalui organisasinya di banyak negara terbukti dapat menjadi watchdog yang efektif terhadap kebijakan negara, khususnya di bidang hukum dan peradilan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Deborah L. Rhode,[12] bahwa masalah pertama yang mendorong lahirnya pengaturan eksternal terhadap profesi advokat adalah besarnya risiko yang harus ditanggung klien jika harus menerima jasa hukum yang tidak kompeten dan tidak etis. Para advokat tidak terikat untuk terus menyediakan jasa hukum yang berkualitas, kecuali jika ada aturan tentang standard minimum yang harus dipenuhi.

Masalah kedua adalah keberadaan advokat penumpang gelap (free riders) yang mengambil keuntungan dari nama baik profesi di mata publik, tetapi mereka sendiri tidak peduli akan standard perilaku yang harus dijaga untuk mempertahankan nama baik tersebut. Tanpa adanya pengaturan maupun lembaga yang memastikan standard perilaku tersebut dipatuhi, advokat secara individu akan kehilangan tekanan untuk mematuhinya. Mereka bisa menikmati reputasi profesi sambil menghindar dari kewajiban-kewajiban profesi. Hasil akhirnya, kembali publiklah yang paling dirugikan.

Sedangkan masalah ketiga, yang justru paling penting, adalah aspek sosial dari hubungan profesional antara advokat dengan kliennya. Jika klien menyewa advokat untuk memanipulasi proses pencarian kebenaran dan advokat menerimanya, kepentingan publik juga tetap akan terganggu walaupun hubungan tersebut sudah saling menguntungkan. Sebab ada kepentingan lebih besar yang harus dijaga, yaitu rasa keadilan masyarakat yang mensyaratkan bahwa setiap penyelesaian perkara hukum, harus dilakukan secara jujur dan “adil”.

Pembahasan UU tentang Advokat

Sejak diajukan pemerintah pada 28 September 2000 hingga disetujui Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Maret 2003 UU tentang Advokat memang melalui tahap pembahasan yang sangat lama. Ada beberapa asumsi yang berkembang mengenai berlarutnya pembahasan UU yang telah disuarakan para advokat sejak Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) 1969 tersebut.

Asumsi pertama (yang sering dilontarkan kalangan advokat) adalah konflik kepentingan sebagian anggota DPR terhadap sebagian materi UU Advokat, yaitu menyangkut rangkap jabatan, batas umur maksimal untuk bisa diangkat menjadi advokat, dan boleh tidaknya sarjana syariah menjadi advokat. Asumsi tentang konflik kepentingan terhadap pengaturan rangkap jabatan misalnya, cukup berdasar. Tidak sedikit anggota Komisi II DPR yang masih aktif berpraktek sebagai advokat.

Asumsi kedua adalah tidak jelasnya skala prioritas yang digunakan baik oleh DPR maupun pemerintah dalam membahas undang-undang. Penentuan prioritas seringkali dibuat berdasarkan pertimbangan politis dan kuantitas undang-undang yang dihasilkan, bukan pada urgensi suatu perundang-undangan bagi masyarakat dan kualitas pengaturannya. Karenanya tidak heran jika pada masa-masa sidang sebelumnya seringkali rapat Panitia Kerja RUU Advokat harus dibatalkan hanya dengan alasan tidak kuorum, lantaran sedikitnya anggota yang hadir akibat disibukkan oleh agenda-agenda yang lain. Tidak heran pula untuk menutupinya, pada masa sidang terakhir sebelum disetujui, Panitia Kerja memaksakan pembahasan UU Advokat dengan mekanisme yang “dipercepat”, antara lain dengan meniadakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang seharusnya digunakan sebagai acuan.

Asumsi ketiga adalah pertanyaan besar yang muncul di kalangan anggota Komisi II DPR (bahkan di kalangan advokat sendiri) mengenai kesiapan organisasi advokat yang ada untuk menjalankan kewenangan yang akan diberikan oleh undang-undang. Walaupun beberapa organisasi advokat yang bergabung dalam Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) telah menorehkan prestasi sejak KKAI didirikan, antara lain penyelenggaraan ujian pengacara praktek pada 2002 yang relatif lebih baik dari ujian-ujian sebelumnya; pembentukan kode etik bersama; dan komitmen untuk membentuk Dewan Kehormatan bersama, hal tersebut tidak cukup untuk menunjukkan konsolidasi mereka keluar.

Mengingat signifikansi peran organisasi advokat dalam implementasi UU Advokat, maka kesepakatan-kesepakatan mendasar tentang bentuk, struktur, fungsi, akuntabilitas, hingga demokratisasi organisasi advokat ke depan, serta proses inkorporasi (pencapaiannya) harus didahulukan. Apalagi UU Advokat punya karakter spesifik, di mana implementing agency-nya adalah organisasi advokat yang notabene merupakan badan swasta, bukan organ negara.

Asumsi keempat adalah materi pengaturan UU Advokat yang memang rumit dan saling terkait dengan masalah hukum dan peradilan lainnya. Asumsi ini telah dirasakan sendiri oleh sebagian anggota DPR ketika Panitia Kerja dan pemerintah berencana menyelesaikan pembahasan dalam waktu 2 (dua) hari secara maraton di hotel Horison Jakarta pada pertengahan Juli 2002. Mereka meyakini tercapainya rencana tersebut, mengingat pembahasan secara konsinyasi menjanjikan tingkat kehadiran anggota yang optimal. Namun ternyata rapat tersebut hanya berhasil membahas sedikit masalah dari ratusan daftar inventarisasi masalah yang diajukan fraksi-fraksi, itu pun sebagian hanya dijadikan catatan untuk dirumuskan kemudian.

Catatan Kritis terhadap UU tentang Advokat

Sementara konsep pengaturan UU tentang Advokat yang pada 6 Maret 2003 disetujui DPR-RI memiliki banyak kelemahan yang sifatnya mendasar. Apabila diklasifikasikan, kelemahan tersebut meliputi: (a) kekeliruan pendekatan norma yang dipakai; (b) orientasi yang lebih pada perlindungan kepentingan advokat; (c) masih kuatnya campur tangan pemerintah; (d) kaburnya sketsa organisasi advokat yang ingin dibangun; (e) minimnya akuntabilitas jika dihadapkan dengan kewenangan organisasi advokat; dan (f) menimbulkan beberapa masalah baru.

a. Kekeliruan Pendekatan Norma yang Dipakai

Mengenai pendekatan norma, beberapa rumusan pasal dalam UU tentang Advokat sangat kentara lebih mengedepankan “norma status” ketimbang “norma fungsional”. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Advokat adalah penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Alih-alih menjamin, status “penegak hukum” sebenarnya malah dapat menghilangkan sifat kebebasan dan kemandirian profesi.

Status “penegak hukum” hanya tepat diberikan pada polisi dan jaksa[13] yang memang merupakan wakil pemerintah dalam sistem peradilan. Keduanya menjalankan tugas pemerintah menegakkan hukum yang berlaku, dan untuk itu diberi kewenangan melakukan upaya paksa. Karenanya ketika menjalankan tugas, baik polisi maupun jaksa sepenuhnya terikat pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang bersifat legal formal, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Adapun advokat, walau sama terikatnya pada ketentuan hukum positif, mereka harus diberi ruang untuk mengembangkan diskursus tentang hukum bahkan mengkritisi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentu saja atas nama masyarakat yang diwakili kepentingannya.

Memang terdapat karakter bebas yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (1). Tetapi bebas yang dimaksud di sini diartikan oleh penjelasan Pasal 5 ayat (1) jo. penjelasan Pasal 14, sebagai “tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi,” bukan bebas untuk bersikap kritis atau bahkan untuk menolak keberlakuan suatu produk perundang-undangan yang dinilai tidak “adil”.

Adapun norma fungsional (yang seharusnya dipakai sebagai pendekatan pengaturan UU Advokat) adalah norma yang mengharuskan adanya fungsi perwakilan kepentingan warga negara dalam sistem dan proses peradilan. Fungsi perwakilan tersebut harus diturunkan secara jelas, serta akan menjadi ruang lingkup tanggungjawab dan bagian dari jasa hukum yang diberikan advokat. Dengan sendirinya, tanpa harus mempersoalkan atau dipersoalkan statusnya, para advokat dapat leluasa memberikan jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan, apabila materi UU Advokat ditekankan pada norma fungsional. Sebab yang dilindungi UU adalah fungsi advokat, yang berarti perlindungan hak masyarakat untuk mendapat bantuan hukum dalam keseluruhan proses peradilan, bukan perlindungan terhadap advokat sebagai person atau jabatan, yang mungkin disalahgunakan.

Sayangnya norma fungsional dalam UU Advokat hanya tercermin pada ketentuan umum tentang jasa hukum (Pasal 1 angka 2). Yaitu ketentuan yang mendefinisikan jasa hukum sebagai kegiatan: “memberikan konsultasi hukum; menjalankan kuasa; mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.” Tidak ada pengaturan lain yang mengikuti definisi tersebut, seperti bagaimana menempatkan fungsi advokat dalam konteks penyelenggaraan peradilan, agar unsur-unsur lain dalam penyelenggaran peradilan (polisi, panitera, jaksa, hakim) mengakui dan menghormati fungsi tersebut, sebagai koreksi atas ketidakseimbangan (imbalance) yang selama ini terjadi.

Semestinya pengertian jasa hukum dapat diturunkan dalam berbagai ketentuan yang lebih detail, karena turunan inilah yang akan menjadi pegangan tentang apa fungsi advokat sebenarnya. Sekurang-kurangnya jasa hukum harus meliputi kegiatan:

  1. Memberikan konsultasi terhadap permasalahan dan kepentingan hukum klien;
  2. Menyusun perjanjian atau mewakili klien dalam mengadakan perjanjian dengan pihak lain;
  3. Mendampingi klien yang diperiksa, ditangkap atau ditahan oleh aparat penegak hukum baik atas tuduhan melakukan tindak pidana atau tidak;
  4. Mempersiapkan serta menyampaikan pembelaan dan dokumen hukum lain yang disyaratkan dalam proses peradilan;
  5. Mempersiapkan serta menyampaikan instrumen-instrumen hukum untuk melakukan tindakan hukum atau memenuhi prosedur hukum tertentu bagi kepentingan hukum klien; serta
  6. Mewakili dan mendampingi kepentingan hukum klien di dalam maupun di luar pengadilan atau tribunal.

Pada poin –c- dari turunan jasa hukum di atas misalnya, terkandung substansi yang mengoreksi ketentuan hukum positif tentang pendampingan klien dalam pemeriksaan suatu perkara pidana. Sesuai bunyi Pasal 54 KUHAP, sebenarnya hak didampingi bagi seseorang yang terlibat perkara pidana baru ada setelah orang yang bersangkutan menjadi tersangka, hal ini tidak sesuai lagi dengan aturan-aturan universal hak asasi manusia sehingga perlu diubah. Sebab dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, sebelum seseorang dijadikan tersangka suatu perkara pidana oleh penyidik, yang bersangkutan harus menempuh lebih dulu beberapa tahap pemeriksaan permulaan.

Jika dikaitkan dengan isi Pasal 54 KUHAP, pada tahap-tahap pemeriksaan tersebut, penyidik dapat menolak kehadiran advokat secara sah berdasarkan undang-undang. Dengan memasukkan poin –c- sebagai salah satu fungsi advokat, maka setiap orang yang telah diperiksa walau belum berstatus sebagai tersangka, tetap dijamin haknya untuk didampingi advokat. Salah satu jalan keluar bagi masalah perlindungan saksi juga bisa didapat dalam norma fungsional ini. [14]

b. Orientasi pada Perlindungan Advokat

Ketimbang melindungi dan menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan, agaknya UU tentang Advokat lebih mengedepankan perlindungan kepentingan advokat. Hal itu tercermin dari ketentuan Pasal 16 yang memberi kekebalan hukum kepada advokat saat menjalankan profesinya untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Ditambah kebebasan advokat dalam menjalankan profesi di dalam maupun di luar pengadilan seperti diatur Pasal 14 dan Pasal 15.

Memang advokat mutlak membutuhkan perlindungan agar fungsinya bisa optimal dilaksanakan. Apalagi nature profesi ini seringkali menempatkannya dalam posisi berseberangan dengan penguasa. Namun kebutuhan akan perlindungan tersebut sama sekali tidak membenarkan advokat untuk melanggar hukum dengan dalih menjalankan profesi, apalagi menjadikan advokat kebal hukum.

Pemilahan yang tegas terhadap fungsi advokat harus dilakukan, yaitu pada fungsi mana praktek profesi advokat mesti dilindungi, dan pada fungsi mana adanya perlindungan (atau kekebal hukum) malah bisa mengganggu fungsi yang dijalankan unsur peradilan lainnya. Hal-hal seperti kebebasan mengemukakan fakta, pendapat, dan pernyataan di pengadilan, serta kewajiban menjaga kerahasiaan informasi klien harus dilindungi. Tetapi kekebalan bagi penyimpangan (etika ataupun hukum) yang dilakukan dalam kegiatan profesi jelas sangat membahayakan, seperti menyembunyikan klien atau membiarkan klien atas sepengetahuannya menghindar dari proses hukum (obstruction of justice).

Seharusnya perlindungan hukum bagi advokat dalam menjalankan profesinya bermuara pada perlindungan hak-hak masyarakat dalam proses peradilan, yang apabila tidak dipenuhi, dapat mengganggu keseimbangan dan akuntabilitas peradilan secara keseluruhan. Sebagai perbandingan, UU Advokat Jepang (Japan Legal Practitioners Act 1949) lebih dulu menyatakan misi profesi advokat (yang berpihak pada kepentingan masyarakat) dalam Pasal 1, yaitu:

  • A practicing attorney is entrusted with a mission to protect fundamental human rights and to realize social justice.
  • A practicing attorney shall, in keeping with the mission specified in the preceding paragraph, sincerely perform his duties and endeavor to maintain the social order and to improve the legal system.

Sementara orientasi UU tentang Advokat yang lebih berfokus untuk melindungi kepentingan advokat, sudah ditunjukkan sejak awal oleh “konsiderans mengingat” yang hanya memuat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD RI tentang tugas DPR dan Presiden dalam membentuk undang-undang. Bukannya Pasal 28D ayat (1) UUD RI yang menentukan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Padahal jelas-jelas ketentuan tersebut merupakan dasar bagi hak warga negara untuk mendapatkan bantuan dan pendampingan hukum, yang dalam konteks profesi advokat, bisa dijadikan dasar untuk masuk ke dalam sistem kekuasaan kehakiman dalam rangka mewakili kepentingan warga negara.

Tidak hanya kekeliruan orientasi, penekanan UU tentang Advokat pada perlindungan advokat juga bisa mendatangkan kerancuan sistemik. Salah satunya ditunjukkan oleh Pasal 17 yang menjamin hak advokat untuk: “…[M]emperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut, yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Hak ini merupakan revolusi besar atas sistem pembuktian, dan bisa merugikan. Sebab hak atas informasi ini tidak membedakan antara “informasi privat” dengan “informasi publik”. Bukan cuma instansi pemerintah atau badan publik yang (memang) wajib memberikan informasi publik yang dimiliki, pihak-pihak lain, (bisa diartikan sebagai individu seperti pihak lawan atau pihak ketiga dalam suatu perkara) juga terikat untuk menyampaikan informasi yang dipandang perlu oleh advokat.

Tetapi terlepas dari berbagai bentuk perlindungan yang diberikan bagi pelaksanaan fungsi advokat, dampak hukum yang bisa timbul akibat pelanggaran terhadapnya tidak diatur sama sekali. Dalam Bab XI tentang ketentuan pidana UU Advokat, tidak diatur sanksi pidana bagi pihak-pihak (terutama aparat penegak hukum) yang melakukan tekanan, ancaman, hambatan, atau menciptakan rasa takut, bagi advokat saat menjalankan fungsinya. Padahal sanksi tersebut bisa jadi jawaban bagi tindak represi yang kerap ditemukan advokat selama ini. Tetapi tentu saja perlu dipilah secara ketat fungsi-fungsi mana yang harus dilindungi, dengan berpijak pada kepentingan masyarakat dalam proses peradilan yang mutlak wajib dilindungi.

Sedangkan tentang perlindungan masyarakat dari advokat yang tidak kompeten serta bertindak tidak etis, yang masuk dalam ruang lingkup pengawasan dan pendisiplinan advokat, ada beberapa langkah progresif yang diambil para pembentuk UU tentang Advokat. Pertanyaan besar tentang objektivitas pengawasan advokat oleh organisasi advokat, yaitu apakah pengawasan bisa ditindaklanjuti secara fair mengingat advokat yang diawasi adalah bagian dari organisasi advokat yang berwenang mengawasi, sedikit banyak telah dijawab melalui Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2). Disebutkan di dalamnya, bahwa pelaksanaan pengawasan sehari-hari terhadap advokat dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk organisasi advokat. Komisi Pengawas tersebut beranggotakan unsur advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat.

Begitu pula dengan mekanisme peradilan profesi. UU ini melalui Pasal 27 ayat (4) mencoba memperbaiki mekanisme peradilan profesi yang sering dinilai pihak luar sebagai terlalu lambat, terlalu rahasia, terlalu lunak, dan terlalu berpihak. Memang Dewan Kehormatan yang merupakan unsur kelengkapan organisasi advokat ditentukan hanya terdiri atas unsur advokat. Tetapi komposisi keanggotaan Majelis Kehormatan yang dibentuk oleh Dewan Kehormatan untuk memeriksa advokat secara ad-hoc akan diisi oleh pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan unsur masyarakat.

Kedua langkah yang bertujuan supaya praktek pengawasan dan peradilan profesi tidak selalu diselubungi semangat esprit de corps tersebut, sebenarnya relatif terlambat diintroduksi di Indonesia. Banyak negara telah sejak lama melibatkan unsur masyarakat yang biasa disebut lay members (orang awam) dalam mekanisme internal profesi. Selain dipandang sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas publik ke dalam urusan profesi, pelibatan masyarakat juga dimaksudkan untuk mengedukasi anggota profesi dan anggota masyarakat tentang bagaimana seharusnya hubungan antara profesi dengan masyarakat diletakkan.

Meski banyak dampak positif yang dihasilkan oleh keberadaan lay members, namun belakangan muncul kritik keras di beberapa negara tentang peran lay members yang tidak optimal. Lay members pada akhirnya cenderung berubah menjadi good will ambassadors, yaitu duta masyarakat yang dipilih di antara orang-orang yang punya persepsi dan hubungan baik tentang profesi, sehingga tidak bisa kritis. Kecenderungan ini banyak diakibatkan oleh tidak jelasnya kriteria lay members dan mekanisme pemilihannya yang sangat bergantung pada kehendak organisasi profesi.

Kecenderungan tersebut juga sangat mungkin terjadi di Indonesia pascapemberlakuan UU Advokat, jika tidak ada perbaikan yang dilakukan organisasi advokat guna menutupi kelemahan pengaturan UU Advokat. Antara lain dengan menetapkan kriteria lay member yang harus merepresentasikan komunitas tertentu, seperti perwakilan konsumen, anggota dewan kehormatan dari profesi lain, atau akademisi. Dengan begitu orang yang ditunjuk sebagai lay member akan terikat untuk mempertanggungjawabkan sikap yang diambilnya kepada komunitas yang diwakilinya.

Keterlibatan masyarakat dalam peradilan profesi pun tidak akan berarti banyak apabila prosedur peradilan profesi tidak dibenahi guna meningkatkan akuntabilitas publiknya. Patut dipertimbangkan agar sidang peradilan profesi dibuat terbuka, atau paling tidak, setiap putusan Majelis Kehormatan berikut pertimbangan yang mendasari putusan tersebut, harus dipastikan terbuka untuk umum sehingga dapat diakses dan diawasi oleh publik. Berbagai konsep pembaruan yang selama ini didesakkan banyak kalangan termasuk para advokat terhadap praktek peradilan, bisa diinisiasi dalam mekanisme internal profesi, seperti penerapan dissenting opinion dalam proses pengambilan putusan serta mengetatkan syarat integritas bagi anggota Dewan Kehormatan maupun Majelis Kehormatan. Para advokat harus merelakan organisasinya dijadikan forum simulasi bagi gagasan-gasan tersebut, untuk membuktikan kepada publik bahwa mereka mau dan bisa lebih cepat berubah dibanding unsur peradilan lainnya.

Satu hal lagi, UU Advokat sama sekali tidak mengintroduksi pranata mal-praktek yang seharusnya menjadi salah satu sarana pengawasan klien terhadap perilaku advokat. Lewat pranata mal-praktek, dampak dari kelalaian advokat yang selama ini harus ditanggung penuh oleh klien, juga dapat memberi akibat hukum bagi advokat. Klien yang dalam hubungan profesional berposisi lebih lemah mesti diberi hak menggugat ganti rugi apabila ada kepentingannya yang dirugikan akibat kelalaian advokat.

Sebenarnya ketentuan hukum tentang mal-praktek sedikit banyak telah dicakup dalam ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1366 Burgerlijk Wetboek (BW) tentang Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut. Termasuk juga kerugian yang disebabkan oleh “kelalaian” atau “kurang hati-hati”nya orang tersebut.

Namun seharusnya UU Advokat mengoperasionalkan ketentuan tersebut dalam praktek profesi advokat. Antara lain dengan mendefinisikan unsur “kelalaian” dan “kekuranghati-hatian” tersebut sebagai “kegagalan memenuhi standar profesi advokat” yang akan dibentuk secara partisipatif oleh organisasi advokat, dan “kegagalan memenuhi ketentuan hukum acara peradilan yang mengatur fungsi advokat di dalamnya[15]”.

c. Masih Kuatnya Campur Tangan Pemerintah

Terlepas dari orientasinya yang banyak terfokus pada perlindungan kepentingan advokat, UU Advokat ternyata belum sepenuhnya menghapuskan campur tangan pemerintah terhadap urusan profesi. Beberapa klausul mencoba untuk memformalkan interaksi antara advokat maupun organisasinya dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman. Padahal dengan mulai diterapkannya sistem satu atap bagi lembaga peradilan, patut dipertanyakan apa kepentingan pemerintah mewajibkan organisasi advokat menyampaikan salinan surat keputusan pengangkatan (Pasal 2 ayat (3)), salinan berita acara sumpah (Pasal 4 ayat (3)), salinan buku daftar anggota (Pasal 28 ayat (3)), dan laporan pertambahan atau pengurangan anggota setiap tahun (Pasal 29 ayat (4)) kepada Menteri Kehakiman?

Interaksi yang justru perlu diperkuat (dan harus “disehatkan”) adalah antara organisasi advokat dengan Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya. Sebab bagaimanapun pengadilan punya kepentingan untuk menyelenggarakan administrasi peradilan yang baik, yang salah satu komponen di dalamnya dijalankan oleh advokat, seperti distribusi tanggung jawab memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pengadilan pula yang akan turut mengimplementasikan putusan Dewan Kehormatan advokat di lapangan (khususnya putusan pemberhentian) dengan menolak para advokat yang telah dicabut izinnya untuk beracara di muka pengadilan.

Meski demikian hubungan antara organisasi advokat dengan pemerintah masih bisa dimengerti dalam konteks pengaturan advokat asing. Mengingat legalitas keberadaan advokat asing di Indonesia tidak hanya menyangkut legalitas praktek profesinya, tetapi juga berkaitan dengan legalitas keimigrasian, hubungan diplomatik dengan negara asal advokat asing yang bersangkutan, dan lain-lain, yang pengelolaannya ada di dalam wilayah kewenangan pemerintah.

Bisa dimengerti pula jika pemerintah turut diikat untuk bersama-sama advokat dan organisasinya menyelenggarakan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu yang sebenarnya memang merupakan kewajiban pemerintah terhadap warga negaranya. Lewat Peraturan Pemerintah yang diamanatkan untuk dibentuk dalam Pasal 22 ayat (2), pemerintah harus mempertegas kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya, antara lain dengan menyediakan anggaran yang memadai, memastikan jaminan bantuan hukum bagi setiap orang yang diperiksa oleh aparat penegak hukum (terutama polisi dan jaksa) melalui saluran yang ada, termasuk memberi sanksi bagi aparat penegak hukum yang menghalang-halangi hak pencari keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum.

Tetapi jika interaksi tersebut merambah pada wilayah-wilayah lain, niscaya potensi intervensi pemerintah terhadap urusan profesi advokat akan terus membayangi. Sebab sebelum disetujui menjadi undang-undang, pernah ada klausul berbahaya (Pasal 5 ayat (3) RUU Advokat) yang mewajibkan advokat untuk mendapat “izin usaha” dari pejabat berwenang sebelum menjalankan prakteknya. Tentu saja dengan klausul ini sewaktu-waktu pejabat berwenang bisa saja mencabut izin usaha advokat yang berdampak pada keabsahannya untuk berpraktek, jika sepak terjang advokat yang bersangkutan sudah tidak menyenangkan di mata “pejabat berwenang” tersebut.

Memang klausul tersebut akhirnya dihapuskan, karena identik dengan lembaga SIUPP dalam dunia pers yang sangat represif dan ditentang banyak kalangan. Tetapi sebagai gantinya, para advokat yang membuka kantor hukum atau memindahkan domisili kantor hukumnya ke daerah lain dalam wilayah RI, tetap wajib memberitahukannya kepada pengadilan negeri, organisasi advokat, dan pemerintah daerah setempat (Penjelasan Pasal 5 ayat (2)).

d. Kaburnya Sketsa Organisasi Advokat yang Ingin Dibangun

Hanya 3 (tiga) Pasal dalam UU Advokat yang mengatur secara tegas masalah organisasi advokat (Pasal 28-30), di samping beberapa Pasal lainnya yang menyinggung sebagian fungsi dan peran Organisasi Advokat, serta yang mengatur Dewan Kehormatan. Jelas pengaturan ini sangat minim. Sementara sebagaimana terjadi di banyak negara lain dan telah disinggung di muka, keberadaan organisasi advokat yang sehat dan diakui kemandiriannya (sebagai implementing agency) menjadi titik temu antara campur tangan negara melaui undang-undang dengan karakter kemandirian dan kebebasan profesi.

Seharusnya organisasi advokat yang akan menjadi penjaga kemandirian dan profesionalisme, diberi (atau membuat sendiri) aturan main yang bisa menjamin bahwa pengelolaannya akan dilakukan secara demokratis, melibatkan seluas-luasnya partisipasi anggota, terbuka, tertib, profesional, dan akuntabel, baik terhadap anggotanya maupun terhadap masyarakat. Sebagai perbandingan, UU Advokat Belanda (advocatenwet) sangat rinci menentukan hal-hal yang bersifat prosedural, seperti struktur organisasi, kewenangan masing-masing organ dalam organisasi, hak-hak anggota, rapat-rapat penting, serta penegakan disiplin para anggotanya. Atau UU Advokat Jepang (Japan Practicing Attorney Law) yang pengaturannya mengenai hal tersebut lebih umum, tetapi dibarengi dengan pengaturan mendetail tentang sistem penyelenggaraan organisasi dalam Article of Association (semacam anggaran dasar) yang dibentuk oleh para advokat sendiri. Namun yang jelas, kedua pendekatan pengaturan baik di Belanda maupun di Jepang, semata-mata demi terwujudnya sistem pengelolaan organisasi advokat yang sehat.

Adapun UU Advokat Indonesia, bahkan untuk struktur dasar yang seharusnya dimiliki organisasi advokat, sama sekali tidak disinggung. UU ini misalnya tidak menjelaskan di mana letak kedaulatan anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi advokat. Seharusnya diatur atau diperjelas nantinya keberadaan lembaga perwakilan anggota yang dipilih secara demokratis, yang berwenang menetapkan kode etik serta aturan-aturan profesi lainnya secara demokratis dan partisipatif.

Sebab untuk memenuhi prinsip good corporate governance, paling tidak harus ada organ-organ minimal dalam organisasi advokat, yang meliputi:

  1. Lembaga perwakilan anggota yang dipilih secara demokratis, yang akan memegang fungsi regulasi (pembentukan dan perubahan anggaran dasar, kode etik profesi, standar profesi, dan aturan-aturan profesi lainnya), serta sebagai dan penentu setiap pengisian jabatan dalam organisasi (pemilihan ketua, anggota dewan kehormatan, dan lain-lain);
  2. Badan eksekutif yang bakal mengeksekusi setiap kebijakan yang ditentukan lembaga perwakilan anggota;
  3. Dewan kehormatan yang bertugas memeriksa, mengadili, dan mendisiplinkan para advokat yang menyimpang.

Walaupun telah ada UU Advokat, para advokat Indonesia sebenarnya punya peluang besar untuk merancang struktur dan sistem pengelolaan organisasi yang memenuhi prinsip-prinsip di atas. Lantaran Pasal 28 ayat (3) mempercayakan penentuan mengenai susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Federasi atau Wadah Tunggal?

Sebenarnya secara implisit UU Advokat telah menentukan bentuk organisasi advokat yang harus dibentuk di Indonesia dalam 2 tahun ke depan, yaitu wadah tunggal (single bar). Hal ini bisa dilihat dari pengaturan Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan, “organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini…” Dan secara teoritis pun tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak membentuk wadah tunggal, ditinjau dari bentuk negara yang kesatuan dan sistem hukum yang berlaku sama di seluruh wilayah RI.

Tetapi dari sudut kontekstualitas, pilihan bentuk federasi juga layak dipertimbangkan. Keinginan membentuk organisasi tunggal[16] jika dikaitkan dengan sejarah panjang konflik antar organisasi, disparitas di dalam profesi, dan makin maraknya bertumbuhan organisasi-organisasi baru saat ini, mungkin kurang relevan. Secara yuridis pun, materi pengaturan Pasal 28 ayat (1) ditambah materi pengaturan di ayat (2) masih bisa diartikan secara bercabang. Bahwa yang dimaksud sebagai “organisasi advokat satu-satunya” adalah federasi organisasi advokat.

Ada beberapa kelebihan dari pilihan bentuk federasi. Dengan bentuk federasi, eksistensi setiap organisasi advokat yang ada (walau tidak diakui UU) dapat dipertahankan dengan menjadi anggota federasi. Urusan-urusan vital yang selama ini banyak menimbulkan masalah krusial, seperti ujian sertifikasi, pengangkatan, pembentukan kode etik profesi dan aturan-aturan profesi lainnya, pengisian jabatan dalam organ-organ federasi (yang meliputi anggota lembaga perwakilan, pimpinan badan eksekutif, dan anggota dewan kehormatan), hingga pendisiplinan advokat, diserahkan pada federasi. Urusan sisanya, seperti pendidikan berkelanjutan bagi anggota dan pembelaan anggota, dapat dijalankan oleh masing-masing organisasi advokat secara otonom, namun dengan acuan yang ditetapkan federasi.

Organisasi advokat (Ikadin, AAI, IPHI, AKHI, HKHPM, SPI, dan lain-lain) yang mampu berbenah diri dan memperbaiki citranya (dengan menyediakan program-program yang penting bagi pelaksanaan profesi advokat) bisa menarik simpati untuk mempertahankan para anggotanya, maupun merekrut anggota-anggota baru. Secara proporsional, makin banyak mereka mendapatkan anggota, makin besar pula jumlah wakilnya yang diutus dalam lembaga perwakilan tingkat federasi berdasarkan pilihan anggota. Dan karenanya, semakin besar peluang mereka untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan di tingkat federasi. Dengan skema ini, kompetisi yang sehat akan timbul, perbedaan tidak akan menjelma menjadi konflik, melainkan jadi faktor yang saling menguatkan.

Hak berserikat dan berkumpul akan terjamin dengan sendirinya. Karena para advokat diberi hak untuk berpindah keanggotaan organisasi, menggabungkan organisasinya dengan organisasi lain, membubarkan organisasinya, bahkan membentuk organisasi baru. Namun semuanya terikat pada kriteria tentang organisasi advokat yang sehat yang ditentukan secara objektif oleh lembaga perwakilan federasi.

Bentuk federasi juga punya beberapa kelemahan. Antara lain jika tidak dikelola dengan benar, malah semakin melembagakan konflik yang ada dan rentan untuk dipecah-belah. Identitas yang dibawa para advokat nantinya bisa jadi tetap identitas organisasi tempatnya berasal. Begitu halnya perdebatan yang terjadi dalam forum-forum federasi, potensial untuk terus berkutat pada kepentingan organisasi asal, bukan kepentingan profesi advokat secara keseluruhan.

Sedangkan bentuk wadah tunggal lebih memungkinkan terbentuknya kesamaan identitas dan kesatuan cara pandang. Sejak awal para advokat “dipaksa” untuk menanggalkan kepentingan-kepentingan sektoralnya untuk memikirkan kepentingan (dan “tanggungjawab”) profesi yang lebih besar. Secara organisasional, tidak ada duplikasi kebijakan dan duplikasi sumberdaya (yang mungkin bermuara pada perselisihan serta pemborosan) hingga ke tingkat yang paling bawah. Para advokat akan mengusung dan terikat pada kebijakan yang telah disepakati bersama. Para advokat juga akan mengunakan secara bersama sumberdaya yang sama. Jika dibutuhkan pembedaan atas karakter-karakter tertentu (terutama spesialisasi) yang memang sulit dipersamakan, organisasi advokat tunggal tersebut dapat membentuk kompartemen-kompartemen guna mengakomodasikannya.

Bentuk wadah tunggal pun tidak otomatis membahayakan hak advokat untuk berserikat dan berkumpul. Para advokat tetap dapat membentuk organisasi atau perkumpulan berdasarkan kesamaan visi, interest, dan lain-lain. Hanya saja organisasi advokat yang diakui oleh negara hanyalah organisasi advokat tunggal tersebut, berikut organ-organnya. Sementara organisasi atau perkumpulan yang dibentuk para advokat selain itu, bukan cuma dijamin haknya, malah bisa memainkan peran sebagai oposisi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil organisasi advokat tunggal dari luar, untuk memperkuat peran oposisional para anggotanya sebagai individu dari dalam.

Apa pun bentuk organisasi yang dipilih nantinya, tentu dengan terlebih dulu mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pilihan, keberadaan lembaga perwakilan advokat berikut tata cara pemilihan dan tata tertib pengambilan keputusannya mutlak dibutuhkan. Lembaga perwakilan tersebut merupakan cerminan dari kedaulatan para advokat atas organisasinya. Di lembaga tersebutlah setiap potensi, kepentingan, dan cara pandang yang ada akan terwakili. Merekalah yang akan menentukan sketsa organisasi advokat yang akan dibangun, dan menjadi embrio dari pembentukan organisasi advokat secara keseluruhan.

e. Minimnya Akuntabilitas versus Kewenangan Organisasi Advokat

Minimnya akuntabilitas organisasi advokat jika dibandingkan dengan kewenangan yang diberikan, bisa ditunjukkan oleh ketentuan beberapa Pasal. Para pembuat UU Advokat terburu-buru menyerahkan otoritas sedemikian besar kepada organisasi advokat, tanpa memastikan bahwa pengelolaannya akan dilakukan secara independen, profesional, transparan, demokratis, dan objektif.

Pasal 3 ayat (1) huruf –f- misalnya, menyerahkan kewenangan menguji calon advokat pada organisasi advokat. Selain itu organisasi advokat juga diberi kewenangan untuk melakukan pengangkatan (Pasal 2 ayat (2)). Memberi kewenangan pada organisasi advokat untuk melakukan pengangkatan advokat merupakan manifestasi dari jaminan kemandirian profesi. Hal ini bahkan wujud konkrit dari karakter self regulating profesi. Namun untuk menguji, tentu saja prinsip objektivitas berpotensi dilanggar.

Karena pengalaman selama ini, ketika ujian diselenggarakan secara sentralistis oleh pengadilan tanpa ada keterlibatan organisasi advokat, yang muncul adalah praktek jual beli kelulusan. Baru ketika ujian diselenggarakan bersama antara MA dan KKAI pada 2002 mulai dirasakan perbaikan signifikan (walaupun tidak menjadikannya bebas dari masalah). Sebab ada mekanisme checks and balances yang intensif antara kedua lembaga tersebut sepanjang penyelenggaraan ujian. Dikuatirkan, praktek-praktek curang dapat muncul lagi ketika kewenangan kembali disentralkan hanya pada satu lembaga, dalam hal ini organisasi advokat.

Dari aspek kompetensi, boleh jadi para advokat menguasai betul seluk beluk praktek profesi yang membuat mereka layak untuk menguji calon advokat dari sisi tersebut. Akan tetapi materi pengujian lainnya, metodologi pengujian, dan mekanisme evaluasinya, membutuhkan pertanggungjawaban akademis (kompetensi) tersendiri. Peran akademisi hukum menjadi vital guna mengisi kebutuhan akan kompetensi metode penyelenggaraan ujian yang memenuhi kriteria akademis.

Karenanya, patut dipertimbangkan keberadaan sebuah Komisi Sertifikasi yang otonom, yang bertugas menguji (melakukan sertifikasi) layak tidaknya seorang calon advokat untuk diangkat berdasarkan indikator-indikator yang jelas.[17] Keberadaan dan penerimaan para advokat akan komisi ini, niscaya mampu mematahkan pendapat miring yang berkembang di mana pun, dalam dan luar negeri, bahwa advokat senior bertendensi menyalahgunakan ujian masuk profesi (bar exam) sebagai sarana untuk menahan masuknya (barrier to entry) calon-calon advokat yang bakal menjadi pesaingnya di kemudian hari.

Pun, ujian masuk profesi mesti dijamin kontinuitasnya agar tidak dengan mudah dijadikan tameng oleh organisasi advokat untuk menentukan kuota secara sepihak bagi pendatang baru dalam profesi. Pasal 3 ayat (1) huruf f UU Advokat ternyata tidak menjamin kontinuitas penyelenggaraan ujian. Hal ini bisa dijadikan alat untuk membatasi pendatang baru oleh para praktisi senior yang ada di organisasi advokat (barrier to entry). Kecenderungan itu ada dan terbukti di banyak negara, bukan cuma di Indonesia. Seharusnya dipastikan bahwa ujian advokat diselenggarakan setahun sekali atau setahun dua kali agar ada kepastian bagi para calon advokat sebagaimana telah dipraktekkan di banyak negara.

Persyaratan dan mekanisme untuk diangkat sebagai advokat yang ada dalam UU Advokat juga mengindikasikan timpangnya kewenangan versus tanggung jawab organisasi advokat. Ditentukan bahwa mereka yang ingin diangkat sebagai advokat harus memenuhi magang selama 2 (dua) tahun terus-menerus di kantor advokat (Pasal 3 ayat (1) huruf g). Penentuan syarat magang di sini dilakukan tanpa identifikasi mendalam mengenai jumlah angkatan kerja serta kesiapan kantor-kantor yang ada untuk menerima magang. Bisa dipastikan, ketentuan magang yang harus ditempuh secara terus-menerus dalam waktu 2 (dua) tahun akan menyulitkan, terutama bagi para lulusan fakultas hukum di kota-kota kecil yang tentu saja memiliki kesempatan magang yang sangat minim, akibat pemusatan kantor-kantor advokat di kota-kota besar.

Agar fairness dapat terjaga, pembebanan syarat magang kepada calon advokat harus diimbangi dengan tanggung jawab organisasi advokat untuk memfasilitasi pelaksanaannya. Agaknya hal ini juga telah diatur dalam Pasal 29 ayat (5) UU Advokat. Tetapi dalam Pasal tersebut tanggungjawab organisasi advokat untuk memfasilitasi magang hanya dibuat dalam bentuk penetapan kantor advokat yang berkewajiban menerima magang. Lalu bagaimana jika organisasi advokat tidak mampu memfasilitasi magang lantaran kantor-kantor advokat yang ada di suatu wilayah tidak sebanding dengan jumlah calon advokat yang mendaftar?

Seharusnya selain diberi tanggungjawab menyalurkan para calon advokat ke kantor-kantor hukum yang dikelola para anggotanya, organisasi advokat juga mesti diberi tanggungjawab untuk menyalurkan para calon advokat ke lembaga-lembaga bantuan hukum/Pos Bantuan Hukum yang dikelola atau diakui oleh organisasi advokat, atau diikutkan dalam pelatihan yang diadakan organisasi advokat sebagai pengganti magang, jika distribusinya ternyata menemukan hambatan. Ditambah lagi, syarat magang pun harus dibatasi agar tidak memberatkan para calon advokat secara ekonomis, dan tidak mengabaikan hak-haknya sebagai pekerja dalam masa magang (sesuai ketentuan kontrak kerja waktu tertentu) agar tidak dieksploitasi oleh kantor tempatnya magang atas alasan bargaining position-nya yang lemah.

Lebih jauh dari itu, sepertinya UU Advokat tidak terlalu mempedulikan fungsi-fungsi yang harus diemban organisasi advokat di luar sertifikasi, pengangkatan, pengawasan, dan pendisiplinan. Padahal terdapat fungsi-fungsi internal lain yang tidak kalah pentingnya, berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan advokat, serta perlindungan dan pembelaan kepentingan profesi advokat di Indonesia.

Belum lagi jika membicarakan fungsi organisasi advokat ke luar, baik terhadap sistem hukum dan peradilan maupun terhadap masyarakat. Sama sekali tidak diatur fungsi advokat secara kelembagaan dalam memperjuangkan dan menjaga integritas serta kemandirian peradilan; melindungi dan memperjuangkan kesempatan yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum; serta fungsi pendidikan masyarakat tentang hukum, proses hukum, prinsip hukum, dan hak-hak warga negara dalam sistem hukum dan peradilan.

Agar mampu meletakkan eksistensi profesi dengan tepat, baik dalam interaksinya dengan masyarakat maupun dalam hubungannya dengan negara, organisasi advokat setidaknya harus memiliki dan menjalankan fungsi-fungsi di atas, sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap kepercayaan yang diberikan masyarakat dan pengakuan yang diberikan oleh negara.

f. Masalah-masalah Baru yang Ditimbulkan

Belum terbukti perannya dalam mengatasi permasalahan yang merundung advokat selama ini, UU tentang Advokat justru telah menimbulkan masalah-masalah baru. Salah satunya adalah pengaburan standardisasi keahlian dan keterampilan hukum. Pasal 2 ayat (1) UU Advokat berikut penjelasannya telah menyejajarkan fakultas hukum, fakultas syari’ah, Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM), dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) sebagai pendidikan tinggi hukum yang setara. Padahal masing-masing lembaga pendidikan dibentuk dengan tujuan yang berbeda dan menggunakan standard yang berbeda pula dalam menentukan kualifikasi lulusannya. Apalagi UU ini hanya menggunakan “pendidikan khusus profesi advokat yang diadakan oleh organisasi advokat” sebagai media untuk mengkonversi lulusan masing-masing lembaga pendidikan ke dalam standard kualifikasi yang sama. Kapasitas organisasi advokat untuk bisa menyelenggarakan “media konversi” tersebut patut dipertanyakan, tidak hanya dari sudut kompetensi, melainkan juga objektivitasnya.

Sebenarnya pada awal pembahasan, masalah ini hanya berkisar pada boleh tidaknya sarjana syari’ah berpraktek penuh sebagai advokat di samping sarjana hukum. Pendekatan secara politis dan emosional yang digunakan DPR dan pemerintah dalam mendukung atau menolak usulan tersebutlah yang akhirnya memperluas cakupan persoalan. Dalam pola pikir pihak yang menolak, jika sarjana syari’ah diperbolehkan berpraktek sebagai advokat penuh, maka sekalian saja pintu masuk bagi sarjana hukum militer bahkan sarjana kepolisian dibuka. Sedang dalam pola pikir pihak yang mendukung, selama sarjana syari’ah diperbolehkan, tidak masalah untuk juga memperbolehkan sarjana lain.

Apabila suasana yang lebih kondusif dan cara berfikir yang lebih logis bisa dikedepankan saat memperdebatkan klausul yang krusial tersebut, sebenarnya masih ada jalan keluar untuk memecahkan persoalan. Antara lain dengan menentukan yurisdiksi berdasarkan kualifikasi dasar yang dimiliki para pihak. Advokat yang berasal dari sarjana syari’ah dibatasi hanya boleh berperkara di lingkungan peradilan agama, pengadilan lain atau tribunal yang menggunakan syariat Islam sebagai dasar penyelesaian sengketa (antara lain Mahkamah Syari’ah yang tengah dibentuk di Aceh dan Badan Arbitrase Muamalat). Sementara advokat yang berasal dari sarjana hukum, tidak boleh memasuki wilayah yurisdiksi tersebut. Jika ada salah satu pihak yang ingin lintas yurisdiksi, maka ujian sertifikasi dan pendidikan lanjutan harus bisa menjadi threshold yang menentukan. Pada titik inilah pentingnya keberadaan sebuah Komisi Sertifikasi yang objektif dan kompeten kembali mengemuka. Komisi tersebut, karena keanggotaanya yang beragam dan kualifikasinya yang memadai, akan lebih layak untuk melakukan ujian sertifikasi dan menyelenggarakan pendidikan lanjutan, ketimbang organisasi advokat semata.

Adapun sarjana hukum militer harus ditentukan sejak awal hanya boleh berpraktek di lingkungan peradilan militer dan peradilan tata usaha militer. Mengingat pada kedua wilayah kompetensi itulah (hukum pidana militer dan hukum tata usaha militer) para sarjana hukum militer dididik, di samping keterbatasan-keterbatasan lain yang ditimbulkan oleh status lulusannya sebagai anggota TNI yang memang mengarahkan mereka untuk ditugaskan sebagai hakim militer, corps hukum (CHK) atau oditurat di lingkungan peradilan militer. Sementara polisi yang sengaja dibentuk sebagai tenaga penyidik, tidak memiliki landasan argumentasi, kebutuhan, dan kualifikasi yang cukup untuk dibuka kesempatannya beracara di depan pengadilan, walaupun lulusan PTIK diberi status kesarjanaan setingkat S-1.

Masalah lain adalah penentuan syarat usia minimum 25 tahun bagi seseorang untuk dapat diangkat sebagai advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat. Penentuan ini agaknya semata didasarkan pada persyaratan generik yang juga berlaku bagi hakim dan jaksa. Baik UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maupun UU No. 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan mensyaratkan usia minimal untuk bisa diangkat sebagai hakim dan jaksa, yaitu 25 tahun.

Padahal sangat jelas perbedaan antara hakim dan jaksa dengan advokat. Jika hakim adalah pejabat negara dan jaksa adalah pegawai negeri yang memang untuk pengangkatannya perlu melewati tahapan tertentu sesuai sistem administrasi kepegawaian negara yang berlaku, maka advokat adalah profesi swasta yang bekerja atas tanggungjawab pribadi, bukan pegawai siapa-siapa. Jika diukur dari sudut kecakapan pun, kriteria yuridis tentang kecakapan seseorang bertindak di hadapan hukum ditentukan (jauh) lebih rendah dari 25 tahun. Atau jika dilihat dari usia rata-rata kelulusan mahasiswa fakultas hukum, tidak sedikit yang telah menyelesaikan studinya pada usia 20 tahun. Karenanya tidak heran apabila banyak pihak menyatakan bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d ini hanya menghasilkan kebijakan diskriminatif yang tidak perlu.

Masalah terakhir adalah keputusan pembentuk UU Advokat untuk menutup sama sekali peluang bagi dosen fakultas hukum negeri untuk bisa berpraktek sebagai advokat. Bahkan peluang berpraktek sebagai advokat non-litigasi yang sebelumnya pernah diberikan dalam rumusan RUU Advokat, juga ikut ditutup. Dalam Pasal 3 ayat (3) RUU Advokat pernah diatur bahwa syarat bukan pegawai negeri tidak berlaku bagi advokat yang menjalankan profesi di bidang non-litigasi yang berkarya di lembaga pendidikan di bidang hukum.

Tidak terlalu jelas alasan keputusan menutup peluang tersebut. Sebab dalam sejarah bantuan hukum di Indonesia, justru fakultas-fakultas hukum pernah diserahi tanggungjawab besar untuk mendukung penyelenggaraan bantuan hukum cuma-cuma melalui berbagai Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang dikelola para pengajarnya. Tanggungjawab tersebut diberikan selain atas pertimbangan konsep tridharma perguruan tinggi yang salah satunya mengedepankan aspek pengabdian pada masyarakat, juga lantaran fakultas hukum dituntut untuk selalu mengaitkan aspek teoritis dengan aspek praktis dalam pengajaran bagi mahasiswanya. Ditilik dari potensi conflict of interest pun, status sebagai pengajar sebenarnya tidak terlalu membahayakan kemandirian profesi. Apalagi profesi pengajar sendiri juga memiliki kemandiriannya, yaitu kemandirian akademik atau independensi keilmuan. Dan jika ternyata terjadi penyalahgunaan, pranata pendisiplinan profesi advokat dapat bekerja sekaligus dengan pranata pendisiplinan akademik.

Tetapi memang harus ada indikator objektif, bahwa peluang berpraktek bagi para pengajar benar-benar membawa pengaruh positif bagi kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan fakultas-fakultas hukum negeri. Karakter pengabdian masyarakat juga harus dijadikan ukuran, untuk menghindarkan komersialisasi praktek profesi oleh para pengajar. Sebab pernah terjadi penyimpangan, di mana sebuah LKBH fakultas hukum menangani perkara gugatan perdata bernilai milyaran rupiah. Adapun tentang kaitan antara dunia akademik dengan dunia praktek, sebagai perbandingan, California Bar Association di Amerika Serikat sejak lama membuka kesempatan bagi para mahasiswa fakultas hukum mendapatkan izin praktek sementara untuk bisa menjalankan profesi advokat dalam waktu tertentu dari masa studinya, di bawah bimbingan para pengajar fakultas hukum yang bersangkutan, yang juga berpraktek sebagai advokat.

Penutup

Terlepas dari kelemahan-kelemahan yang ada dalam UU Advokat, agenda paling penting bagi para advokat Indonesia saat ini adalah memulai usaha serius untuk menciptakan organisasi advokat yang sehat. Masa transisi pembentukan (inkorporasi) organisasi advokat harus bisa dikelola dengan benar. Langkah strategis yang bisa ditempuh adalah dengan menentukan mekanisme yang dapat mengoptimalkan peran berbagai organisasi advokat tingkat pusat dan daerah yang diserahi kewenangan transisi serta peran seluruh advokat secara individual dalam proses inkorporasi tersebut.

Seharusnya terbuka lebar kesempatan bagi para advokat untuk mulai menetapkan visi dan misi profesi advokat ke depan, memilih bentuk organisasi advokat yang dinilai tepat bagi Indonesia, merancang struktur organisasi advokat yang akan memenuhi prinsip good governance, menyusun pola hubungan antarorgan dalam organisasi advokat dan sistem pengelolaannya, serta mengakomodasikan fungsi-fungsi tambahan yang memang sudah semestinya diemban organisasi advokat. Hasil kesepakatan tentang agenda-agenda tersebut lalu dituangkan secara komprehensif dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi advokat, yang mengikat untuk dijalankan seluruh organisasi advokat dan para advokat yang ada tanpa reserve.

Dengan mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tersebut akan dilakukan proses pengisian jabatan lewat cara-cara yang demokratis. Dari situ konsolidasi organisasi advokat Indonesia akan dimulai, organ-organ kelengkapan organisasi akan mulai bekerja, sistem pengelolaan organisasi akan disempurnakan, dan kebutuhan minimum guna menopang kerja awal organisasi akan terus diupayakan lewat sistem yang baru. Setelah fungsi-fungsi organisasi advokat dijalankan satu persatu secara bertahap, setelah dukungan anggota berhasil ditingkatkan, dan setelah simpati masyarakat berhasil diraih, yang kesemuanya sangat mungkin dilakukan dalam waktu kurang dari 2 tahun, barulah organisasi advokat dapat memberi tekanan yang berarti pada negara untuk membenahi sistem hukum dan peradilan, antara lain dengan memperbaiki produk legislasinya, bukan hanya UU Advokat, tetapi juga peraturan perundang-undangan lain yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, hukum, dan keadilan.

Daftar Pustaka

Kadafi, Binziad, et.al. 2001. Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Kadafi, Binziad, et.al. 2004. Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia: Keharusan atau Tantangan. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Kendall, Patricia J. 2001. Inventory Assessment of Indonesian Bar Association. USAID/ELIPS Bridge Project.

Lev, Daniel S. 1990. Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan. Jakarta: LP3ES.

Rhode, Deborah L. 2000. In the Interest of Justice: Reforming the Legal Profession. New York: Oxford University Press: 2000).

Wirjanto, Soemarno P. 1979. Profesi Advokat. Bandung: Penerbit Alumni.

* Pernah dipublikasikan dalam Surowidjojo, Arief T. (ed). 2004. Pembaharuan Hukum: Kumpulan Pemikiran Alumni FHUI. Jakarta: ILUNI-FHUI. Dikembangkan dari Kadafi, Binziad. (2002). RUU tentang Profesi Advokat dan Sejarah Pengaturan Advokat di Indonesia. Jurnal Teropong Vol. 1 No. 6.

[1] Fakta empirik ini secara tidak langsung bisa diartikan sebagai mandegnya penerapan prinsip fair trial dalam sistem peradilan pribumi.

[2] Perlu dicatat, bahwa pada masa ini pula praktek konsultan hukum non-litigasi (yang menambah polarisasi di kalangan advokat tidak lagi sekedar advokat-pokrol bambu) mulai muncul. Sebab pada 1967, pemerintah mengundangkan UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dengan adanya undang-undang ini, para advokat dimungkinkan menjadi penyedia jasa hukum bagi masuknya investasi asing dalam sistem perekonomian yang dibangun pemerintah. Tumbuh dan membesarnya jumlah konsultan hukum dan advokat profesional perlahan-lahan menyingkirkan keberadaan pokrol bambu.

[3] Sebenarnya amanat ini hanya mempertegas materi UU Kekuasaan Kehakiman sebelumnya (UU No. 19 tahun 1964) yang juga memerintahkan dibentuknya undang-undang tersendiri tentang bantuan hukum dalam penjelasannya.

[4] Salah satu akibat dari penerapan UU Ormas adalah campur tangan pemerintah ke dalam Peradin, sampai akhirnya organisasi yang pernah menandai masa kejayaan advokat di Indonesia tersebut terus dilemahkan, dan tenggelam sama sekali. Lebih lanjut tentang sejarah organisasi advokat di Indonesia, lihat Binziad Kadafi, et.al., Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001).

[5] Malah pada 1962 (menjelang pembahasan UU No. 19 tahun 1964) sesungguhnya sudah ditemukan sebuah draf Rencana Undang-Undang tentang Bantuan Hukum, namun draf tersebut disusun oleh Departemen Kehakiman RI. Lihat Soemarno P. Wirjanto, Profesi Advokat, (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), hlm. 41.

[6] Ibid., hlm. 48.

[7] Lihat Wirjanto, op.cit., hlm. 97.

[8] Patricia J. Kendall, “Inventory Assessment of Indonesian Bar Association” (Laporan penelitian yang dikerjakan untuk USAID/ELIPS Bridge Project, Maret 2001), hlm. 4. Terjemahan bebas dari penulis.

[9] Ibid.

[10] Seperti yang pernah dirasakan para advokat Malaysia.

[11] Lihat Kadafi, op.cit., hlm. 93-95.

[12] Deborah L. Rhode, In the Interest of Justice: Reforming the Legal Profession, (Oxford University Press: 2000), hlm. 144-145. Terjemahan bebas.

[13] Walau sebenarnya jaksa pun membutuhkan kemandirian tersendiri dari pemerintah, yang diskursusnya mulai digulirkan dalam RUU tentang Kejaksaan RI yang diajukan Badan Legislasi DPR RI pada akhir 2002.

[14] Kadafi, op.cit., hlm. 109.

[15] Misalnya kelalaian advokat untuk mengajukan memori banding bagi kepentingan hukum klien yang dalam KUHAP dibatasi jangka waktunya yaitu 7 hari sesudah putusan hakim (Pasal 233 ayat (2) UU No. 8 tahun 1981).

[16] Ketentuan Peralihan UU Advokat menyerahkan kewenangan transisi kepada Ikadin, AAI, IPHI, AKHI, HKHPM, SPI, HAPI dan APSI untuk membentuk organisasi advokat tunggal yang dimaksud dalam waktu 2 tahun. Belum pernah dipaparkan indikator yang dipakai dalam memilih organisasi-organisasi tersebut, sebagaimana tidak ada mekanisme verifikasi guna mengetahui keunggulan komparatif satu sama lain, bahkan kelayakan organisasi tertentu untuk memegang kewenangan transisi tersebut.

[17] Komisi Sertifikasi tersebut akan diisi oleh perwakilan advokat, hakim agung, dan akademisi. Dengan komposisi keanggotaan yang beragam, komisi tersebut diharapkan mampu bertindak secara lebih objektif dalam menentukan pantas tidaknya seseorang dari sudut kemampuan dan moral untuk menyandang profesi advokat. Keberadaan akademisi sangat signifikan untuk mengaitkan antara kondisi di dunia praktek hukum sebagai dasar pengambilan kebijakannya di bidang pendidikan hukum, yang merupakan sumber personalia bagi profesi advokat di masa depan.

Advertisements
This entry was posted in Hukum, Legal Profession, Peradilan and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s