Reformasi Peradilan dan Problematika Penegakan Hukum di Indonesia

20151120_185825_Fotor

Oleh Binziad Kadafi

Wiraswasta dan sengketa usahanya*

Kita sebagai bangsa Indonesia baru saja memiliki Presiden (dan Wakil Presiden) RI terpilih 2014-2019 berdasarkan keputusan KPU pada 22 Juli 2014, dan kemenangan KPU dalam sengketa Pilpres di MK pada 21 Agustus 2014 yang mengukuhkan keterpilihan itu. Rakyat Indonesia sudah sering mendapat kabar soal layaknya Joko Widodo (Jokowi) menjadi Presiden RI. Terutama dari berbagai capaian yang banyak diungkap pendukungnya saat Jokowi menjabat Walikota Surakarta maupun Gubernur DKI Jakarta. Rakyat Indonesia juga banyak mendengar soal apa yang dijanjikan akan dilakukan Jokowi setelah menjadi Presiden RI, setidaknya dari rangkaian debat capres yang saat itu seru diikuti di televisi, maupun dari dokumen program Capres Cawapres yang diunggah di situs KPU.

Tetapi mungkin belum banyak yang tahu lebih detail masa-masa ketika Jokowi menjadi pengusaha mebel kelas menengah di Solo dulu. Masih jarang yang mengulasnya. Bisa dibayangkan, pasti banyak kontrak kerjasama produksi dan penjualan yang ditandatangani di masa itu. Pasti banyak pula perjanjian pengangkutan atau distribusi yang dihasilkan dengan mitra bisnisnya. Tentu saja kontrak kerja dengan pegawai bukan hal yang asing bagi pengusaha seperti Jokowi.

Dari berbagai rangkaian aktivitas usaha itu, sebagai pengusaha Jokowi pasti pernah berselisih, berbeda pendapat, entah dengan konsumen, distributor, pegawai, atau mitra usaha. Entah perselisihan yang kecil, sedang, atau lebih signifikan. Mungkin layak jika kita sebagai bagian dari komunitas hukum Indonesia untuk bertanya. Apakah yang bersangkutan pernah ke pengadilan untuk menyelesaikannya?

Pertanyaan sama mungkin layak diajukan ke jutaan pengusaha kecil dan menengah di Indonesia lainnya. Apakah mereka pernah mengajukan perselisihan dalam usahanya untuk diselesaikan di pengadilan? Saya bisa prediksi 2 kemungkinan jawabannya. Pernah, tetapi jarang sekali, atau tidak pernah sama sekali.

Keengganan ke pengadilan perdata

Kenapa begitu? Pasti karena Jokowi dan banyak pengusaha lain seringkali memilih membiarkan sengketa-sengketa tersebut berakhir dengan sendirinya, tanpa penyelesaian, dengan menganggapnya sebagai risiko bisnis atau cobaan Tuhan. Atau karena para pengusaha itu berupaya dengan sumberdaya yang ada untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dan kadang dengan bantuan pihak ketiga seperti penyedia jasa hukum, atau malah penyedia jasa penagihan.

Atau jika mereka sudah sangat personal dalam mendekati perselisihan tersebut, dan karenanya butuh pihak ketiga yang lebih otoritatif untuk ikut menyelesaikan masalah, tetap bukan pengadilan yang dituju pertama kali. Melainkan biasanya ke Kepolisian dengan membuat laporan penipuan, penggelapan, atau perbuatan tidak menyenangkan. Pasal-pasal pidana yang kerap dikenakan pada perbuatan yang sebenarnya muncul dari sengketa murni perdata. Apakah dengan itu masalahnya selesai? Bisa jadi ya, namun kemungkinan besar tidak.

Prediksi itu bisa saya ambil karena didukung oleh data resmi. Pada Februari 2014, Mahkamah Agung (MA) merilis data profil perkara yang masuk ke pengadilan seluruh Indonesia sepanjang 2013 dalam laporan tahunannya. Terlepas dari beberapa data menggembirakan, seperti MA yang berhasil memutus jumlah perkara tertinggi dan menyisakan tunggakan perkara terendah sepanjang sejarahnya, ada data yang pantas membuat kita mengernyitkan kening.

Jumlah perkara perdata gugatan yang masuk ke hampir empat ratus pengadilan umum di seluruh Indonesia pada 2013 hanyalah 17,258 perkara. Jumlah itu kecil sekali jika dibandingkan dengan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia yang pada 2014 berdasarkan data Kementerian Koperasi & UMKM mencapai 56,5 juta. Gugatan perdata yang ditangani pengadilan umum hanya 0,03% dari populasi yang paling potensial membawanya. Jumlah itu jauh lebih kecil lagi jika dibandingkan jumlah penduduk Indonesia yang pada 2010 saja mencapai 237,641,326 orang. Gugatan perdata di pengadilan umum hanya diajukan oleh 0,007% penduduk Indonesia.

Padahal di gugatan perdatalah interaksi antara masyarakat dengan sistem hukum dan lembaga peradilan menemukan bentuk yang genuine. Di gugatan perdata, masyarakat secara sukarela membawa masalahnya untuk diselesaikan di pengadilan. Tidak seperti di perkara pidana yang mengharuskan mereka berurusan dengan hukum dan pengadilan karena berhadapan dengan upaya paksa oleh aparat penegak hukum, atau di perkara yang terkait administrasi perizinan yang memang harus ditempuh lantaran diwajibkan oleh negara.

Padahal di perkara perdatalah pengadilan bisa memasuki berbagai wilayah privat untuk memberi keadilan karena memang diundang oleh para pihak dan dibutuhkan. Di perkara perdatalah kontribusi pengadilan sebagai lembaga negara yang independen sangat kuat terasa bagi perbaikan ekonomi negara, iklim usaha, dan kesejahteraan masyarakat.

Persepsi masyarakat

Kenapa kecil jumlahnya? Mungkin karena begitu banyak orang yang berbagi pandangan bahwa berperkara di pengadilan itu lama. Walau MA sebagai pengadilan tertinggi telah beberapa kali mempersingkat batas waktu penyelesaian perkara di setiap tingkatan pengadilan. Mungkin karena meluasnya kesan bahwa berperkara di pengadilan itu mahal. Walau MA juga sudah menetapkan standar biaya perkara agar lebih terjangkau. Bisa jadi juga karena maraknya pemberitaan yang lalu jadi memori kolektif publik bahwa proses berperkara di pengadilan masih diwarnai korupsi. Meski untuk mengendalikannya, KPK sudah banyak menjalankan operasi pemberantasan korupsi, termasuk operasi tangkap tangan terhadap pelaku peradilan yang diduga bersalah.

Atau lantaran maraknya anggapan bahwa sulit memenangkan perkara di pengadilan, apalagi bagi masyarakat umum, serta pengusaha kecil dan menengah seperti Jokowi saat di Solo dulu, ketika harus berhadapan dengan orang berpengaruh atau perusahaan besar. Walaupun sekali lagi, Komisi Yudisial dan MA yang Ketuanya akan sering dijumpai sang Presiden terpilih dalam acara protokol kenegaraan nanti, sudah menggariskan dan menjalankan mekanisme pengawasan perilaku hakim agar etis dan tidak memihak.

Lalu sekalipun para pengusaha kecil menengah itu memenangi perkara, apakah masalahnya selesai? Bisa jadi ya, namun kemungkinan besar tidak. Sebab banyak contoh jika orang kecil menang perkara, putusannya tetap sulit dilaksanakan, karena mahal, berbelit, dan tidak jarang harus melibatkan keringat dan darah. Hingga akhirnya putusan pengadilan hanya jadi lembaran kertas, bukan jalan keluar bagi pemulihan hak yang terampas.

KLUIAH-UMUM2-480x330_Fotor

Kaitan dengan Presiden dan pemerintahannya

Jokowi mungkin bertanya, apa arti konkrit semua pertanyaan dan informasi di atas bagi jabatan Presiden yang bahkan hingga saat ini belum dia emban? Apalagi toh pengadilan merupakan lembaga independen yang harus bebas dari campur tangan eksekutif?

Namun jangan salah kira. Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang bersangkutan berpeluang besar untuk semakin menjamin independensi dan akuntabilitas peradilan. Bukankah manfaat kedua prinsip itu sudah dirasakannya saat menanti ujung dari proses panjang di MK kemarin?

Caranya dengan mengoptimalkan kewenangan pemerintah dalam proses legislasi, agar setiap inisiatif legislasi yang mencoba menggerogoti kemandirian dan independensi peradilan dapat ditangkal. Setiap usulan dan produk legislasi pemerintah, khususnya yang terkait peradilan, juga perlu dijadikan media pemberantasan korupsi dengan mengatur secara ketat setiap kriteria dan prosedur dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya, guna mempersempit ruang diskresi dan menutup peluang penyimpangan.

Setelah itu menyokong lembaga peradilan (MA dan MK) dengan dukungan politik hukum dan kecukupan anggaran demi terselenggaranya peradilan yang singkat, sederhana, dan berbiaya ringan. Sudah ada beberapa rencana baik yang dicanangkan pengadilan dan pemangku kepentingannya untuk mewujudkan prinsip-prinsip peradilan ideal dan menepis persepsi negatif di atas. Namun kadang implementasinya tersendat karena kekurangan sumber daya dan tidak ada dukungan memadai ketika implementasinya harus lintas sektor. Apalagi pengadilan tidak punya kontrol terhadap alokasi sumber daya sebagaimana pemerintah.

Presiden juga bisa menjamin independensi dan akuntabilitas peradilan dengan memastikan peran pemerintah (jika ada) dalam proses pengisian jabatan di lembaga peradilan maupun lembaga pengawasnya dijalankan secara kompeten, partisipatoris, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu termasuk mengelola pengisian jabatan strategis pada birokrasi di lembaga peradilan dengan baik, di mana sosok yang diangkat adalah mereka yang berorientasi pembaruan dan mampu memperbaiki sistem kerja di lembaganya agar lebih melayani masyarakat. Bukankah di aspek itu tangan dingin Jokowi selama ini diakui, termasuk kadang oleh lawan politiknya?

Pemberantasan korupsi harus terus diprioritaskan dengan mendukung strategi pemberantasan korupsi KPK, yang antara lain berfokus pada korupsi di sistem peradilan. Presiden harus mahir memfasilitasi koordinasi yang baik dan erat antara KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya guna menjalankan strategi tersebut bersama-sama.

Pemberdayaan prosedur perdata

Yang tidak kalah penting, harus mulai dipikirkan serius jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan putusan pengadilan secara efektif dan bertanggungjawab, tidak hanya di bidang pidana yang selama ini memang sudah dilakukan Kejaksaan yang notabene bagian dari pemerintah, namun juga di perkara perdata oleh lembaga yang tepat. Lembaga tersebut harus dirancang secara hati-hati kedudukan, struktur dan komposisinya, yang didukung penuh atau jika perlu jadi bagian pemerintah pula. Ini akan jadi terobosan baru guna memecahkan kebuntuan bertahun-tahun soal mandulnya eksekusi putusan perdata.

Sebagai dampak sampingannya, apabila eksekusi perdata bisa diefektifkan, maka istilah “pasang badan” yang biasa dijadikan strategi untuk berkelit dari tanggungjawab perdata serta menghadirkan intervensi pidana dan pemidanaan ke ranah perdata, akan pelan-pelan ditinggalkan. Biarlah perkara perdata didekati dulu secara optimal dengan prosedur penyelesaian sengketa perdata, tanpa perlu dirambah, apalagi secara sembarang, oleh pendekatan pidana.

Dengan langkah-langkah tersebut harapannya ketika menemui sengketa perdata, masyarakat tidak lagi memendam masalah begitu saja yang akan jadi api dalam sekam dan menghambat produktivitas, atau dengan mudah mengkriminalisasi, suatu pendekatan yang seharusnya terus dijaga sebagai ultimum remedium, atau main hakim sendiri yang potensial membuat masalah jadi lebih buruk. Melainkan datang ke pengadilan untuk menengahi masalahnya secara resmi, kompeten, tuntas, dan berujung pada pemulihan hak atau pemenuhan kewajiban, demi terwujudnya masyarakat yang berbudaya hukum, adil, sekaligus sejahtera.

* Disampaikan pada kuliah umum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 10 September 2014. Dimuat pada Jurnal Hukum dan Kemanusiaan ‘Adliya, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2015.

Advertisements
This entry was posted in Hukum, Peradilan and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s