VCAT dan Pentingnya Prosedur Small Claims bagi Akses terhadap Keadilan

Oleh Binziad Kadafi

Sekelumit Gambaran Umum mengenai VCAT

Tujuan besar di balik pendirian Victoria Civil & Administrative Tribunal (VCAT) oleh konstitusi dan UU negara bagian Victoria adalah memperluas akses masyarakat pada keadilan (fair and efficient justice for all Victorians), sekaligus membantu mengurangi beban perkara yang masuk ke pengadilan.[1] Karena itulah VCAT sangat dikenal oleh masyarakat di Victoria, Australia. Setiap tahun, setidaknya 2 juta orang di Victoria berinteraksi dengan VCAT, lebih banyak dari interaksi yang dimiliki oleh pengadilan mana pun di Victoria. VCAT juga mendapat sorotan yang cukup luas dari berbagai media di Australia. Kadang liputan media yang diperoleh sangat baik, meski kadang juga bersifat kritis atas kebijakan dan kinerja VCAT.

Ketua VCAT adalah hakim aktif pada Mahkamah Agung (Supreme Court) Victoria. Alasan mengapa VCAT harus dipimpin oleh seorang hakim agung adalah untuk menegaskan bahwa VCAT merupakan bagian dari sistem peradilan Victoria, juga untuk menegaskan bahwa VCAT adalah lembaga yang serius dan memiliki otoritas yang kuat. Selain Ketua, VCAT memiliki 220 orang penyelesai sengketa (disebut decision makers), yang terdiri dari hakim serta anggota tribunal. Anggota tribunal di VCAT tidak hanya berlatar belakang profesi hukum, namun juga berasal dari profesi lain seperti arsitek, konsultan konstruksi, dokter, dan lain-lain. Tidak semua decision makers di VCAT bekerja penuh waktu. Lebih dari separuh (173 orang) bekerja secara ad hoc, yaitu bertugas ketika dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara tertentu. Para decision makers tersebut dibantu oleh sekitar 441 orang staf, yang separuhnya merupakan staf kepaniteraan (registry staff).

Rata-rata permohonan penyelesaian sengketa yang masuk ke VCAT setiap tahunnya berjumlah 90.000 permohonan. Setidaknya terdapat 250 permohonan penyelesaian sengketa yang didaftarkan ke VCAT setiap hari. Sengketa yang terkait dengan sewa menyewa rumah tinggal (residential tenancies) merupakan proporsi terbesar dari perkara yang masuk ke VCAT. Sengketa umumnya meliputi perbedaan pandangan antara penyewa dan pemilik rumah mengenai uang sewa, persyaratan sewa, dan lain-lain. Selain itu sengketa juga mencakup soal jual beli dan hak-hak konsumen. Perkara semacam ini ditangani oleh divisi perdata (civil) dari VCAT.

Sementara sengketa yang paling kontroversial biasanya yang terkait dengan perencanaan ruang dan lingkungan hidup (planning & environment). Sengketa mengenai izin mendirikan bangunan (IMB) adalah satu contoh dari perkara di kategori ini. Di samping itu banyak pula sengketa soal pungutan pajak oleh negara, penerbitan izin usaha, pendaftaran profesi, hak masyarakat memperoleh informasi dari lembaga-lembaga negara (freedom of information), hingga sengketa mengenai hasil proses pendisiplinan (disciplinary proceedings) di profesi tertentu atau di industri tertentu. Perkara-perkara ini ditangani oleh divisi tata usaha negara (administrative) dari VCAT. Sengketa yang berhubungan dengan kebijakan anti diskriminasi (baik berdasarkan karakter fisik, ras, dan budaya) juga masuk dalam yurisdiksi VCAT. Perkara jenis ini ditangani oleh divisi hak asasi manusia (human rights) VCAT.

Secara lebih rinci, di bawah 3 divisi (civil, administrative, dan human rights), terdapat 16 wilayah sengketa hukum (listings) yang masuk dalam yurisdiksi VCAT, yaitu:

  1. Anti diskriminasi (anti discrimination);
  2. Sengketa perdata (civil disputes);
  3. Hak memperoleh informasi dan komisi investigasi kecelakaan transportasi (freedom of information-Transport Accident Commission) serta gugatan lainnya;
  4. Kesehatan dan kerahasiaan (health and privacy);
  5. Penilaian harga tanah (land valuation);
  6. Kesehatan mental (mental health);
  7. Perencanaan dan lingkungan hidup (planning & environment);
  8. Sewa-menyewa toko (retail tenancies);
  9. Peraturan usaha (business regulation);
  10. Sengketa antara pemilik rumah dengan arsitek atau kontraktor yang membangun rumah (domestic buildings);
  11. Pengampuan terhadap penyandang disabilitas (guardians-administrator);
  12. Akses terhadap properti dan air bersama (joint property and water);
  13. Jasa hukum (legal practice);
  14. Sengketa dengan perkumpulan pemilik properti (owners corporations);
  15. Sewa-menyewa rumah (residential tenancies); dan
  16. Pungutan pajak negara (state taxation).

Mekanisme Beracara yang Fokus pada Self Representing Litigants

Mengingat 80% dari perkara yang masuk ke VCAT dibawa langsung oleh pihak berperkara (self representing litigants), dan hanya 20% perkara yang didampingi pengacara (biasanya pada perkara-perkara yang dinilai penting), keterampilan dalam berkomunikasi langsung dengan para pihak, serta kemampuan memimpin persidangan dengan cara yang mudah dimengerti para pihak, merupakan keharusan bagi decision makers maupun staf di VCAT. Beberapa hal yang harus dikuasai antara lain:

  1. Kemampuan menginformasikan pada para pihak mengenai pengalaman yang akan mereka dapatkan dalam penyelenggaraan rangkaian persidangan di VCAT, sifat dari persidangan, apa yang bisa diharapkan para pihak dari persidangan, serta apa yang harus mereka lakukan dalam persidangan;
  2. Kemampuan mendesain persidangan menjadi lebih informal, seperti pengaturan tempat duduk yang memutar (roundtable), dan lain-lain. Selain itu biasanya para pihak (khususnya yang tidak didampingi pengacara) akan merasa malu dan gugup dalam persidangan. Peran staf terlatih untuk membantu para pihak di aspek ini sangat krusial;
  3. Kemampuan untuk menyusun putusan (order) yang baik namun sederhana dan mudah dipahami. Putusan VCAT harus dipahami oleh para pihak, serta harus bisa menjadi panduan bagi para pihak mengenai apa yang mesti dilakukannya guna menyelesaikan sengketa secara nyata.

Secara umum fokus dan perhatian lebih pada self representing litigants, termanifestasi dalam setiap tahapan beracara di VCAT berikut ini:

1.Pengajuan Permohonan

Formulir permohonan sengaja didesain seperti kuesioner, di mana pemohon hanya perlu mencentrang kotak-kotak jawaban yang tersedia (tick the boxes). Namun demikian terdapat panduan yang disediakan VCAT bagi para pihak dalam mengisi formulir. Petunjuk praktek (practice notes) juga tersedia di website VCAT. Hal-hal yang sifatnya lebih teknis biasanya diatur dalam practice notes tersebut, seperti petunjuk mengenai kualifikasi atau peran saksi ahli.

Pengajuan permohonan di VCAT tidak dilengkapi dengan tahap pre-trial, yang biasanya di mekanisme beracara biasa digunakan oleh hakim untuk mengecek kelengkapan berkas perkara. Namun demikian sebuah sesi persidangan yang memungkinkan anggota tribunal menyampaikan arahan-arahannya pada para pihak (direction hearing), termasuk mengenai kelengkapan berkas, tetap disediakan.

2. Persidangan

Dalam menyelenggarakan persidangan, para anggota tribunal dan staf kepaniteraan di VCAT dituntut untuk benar-benar memperhatikan kepentingan dan situasi para pihak yang tidak didampingi pengacara. Kesempatan bagi para pihak untuk saling berbicara guna menjajaki berbagai kemungkinan bagi penyelesaian sengketa mereka harus diberikan secara luas.

Di persidangan ini, anggota tribunal akan memperkenalkan diri dan menjelaskan bagaimana para pihak harus memanggil anggota tribunal di sepanjang proses persidangan. Selain itu anggota tribunal akan memaparkan aturan dasar tentang bagaimana para pihak harus bersikap di persidangan.

Sebelum memasuki pembahasan perkara, anggota tribunal juga harus menjelaskan bagaimana persidangan akan dijalankan, apa yang bisa diharapkan dari persidangan, pertanyaan yang mungkin diajukan, serta jawaban seperti apa yang harus diberikan. Dalam pembahasan perkara, pada prinsipnya pemohon bertugas untuk membuktikan gugatan mereka. Hal ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa hanya perkara yang memiliki alas hak dan dasar hukum yang jelas saja yang diajukan ke VCAT oleh pemohon. Meski demikian, kewajiban untuk menghadirkan barang bukti dan saksi-saksi ke persidangan, diharapkan dari kedua belah pihak.

Setelah berbagai pertanyaan diajukan dan berbagai jawaban disampaikan, para pihak diberi kesempatan terakhir oleh anggota tribunal untuk berbicara. Setelah itu anggota tribunal akan mengambil putusan (order) dan menuliskannya. Ketika pertimbangan dituliskan dalam putusan, harus dijelaskan di situ siapa yang bertanggungjawab secara hukum melakukan apa, dan apa tanggungjawab hukumnya.

3. Eksekusi Putusan VCAT

Saat penyampaian putusan, anggota tribunal akan menjelaskan kepada para pihak isi putusan tersebut secara rinci, dan menerangkan bahwa jika pihak yang kalah tidak menjalankan putusan, pihak yang menang bisa pergi ke pengadilan (dalam hal ini Magistrate Court) untuk mendapatkan perintah eksekusi putusan. VCAT tidak bertanggungjawab terhadap eksekusi putusannya. Hal itu menjadi tanggungjawab pihak untuk meminta perintah eksekusi dari pengadilan bermodalkan putusan VCAT, khususnya jika pihak yang kalah tidak secara sukarela melaksanakan putusan.

Namun umumnya pihak yang kalah akan melaksanakan putusan secara sukarela, karena ada ancaman contempt of court jika mereka berusaha mengelak dari melaksanakan putusan. Lagipula upaya untuk mendapatkan perintah eksekusi pengadilan juga memakan biaya yang tidak kecil, yang nantinya akan dibebankan kepada pihak yang kalah jika mereka tidak secara sukarela melaksanakan apa yang diperintahkan dalam order VCAT.

4. Banding terhadap Putusan VCAT

Banding terhadap putusan VCAT harus diajukan ke Mahkamah Agung (Supreme Court) Victoria. Banding hanya bisa diajukan jika ada isu hukum yang dipersoalkan (question of law), bukan terkait fakta. Permohonan banding atas putusan VCAT akan menempuh prosedur seleksi (leave application) di Mahkamah Agung Victoria. Leave application akan diperiksa oleh hakim tunggal di Mahkamah Agung Victoria. Kesimpulannya bisa berupa penolakan permohonan banding, permohonan banding diterima (yang artinya perkara akan diperiksa oleh Mahkamah Agung Victoria), atau perintah agar putusan dikirim kembali ke VCAT untuk diperiksa ulang.

Mediasi di VCAT

Mediasi adalah fungsi VCAT yang diakui paling penting, semata-mata karena pendekatan mediasi dinilai berhasil dalam penyelesaian sengketa oleh VCAT. Ada beberapa jenis mediasi yang dijalankan VCAT, yaitu traditional (mediasi konvensional oleh mediator yang disepakati para pihak) dan judge led mediation (mediasi yang dipimpin oleh hakim). Jenis mediasi terakhir dinilai banyak kalangan sebagai mediasi yang lebih proaktif dan evaluatif. Sebab dalam mediasi jenis ini, hakim yang menjadi mediator akan menyampaikan pada para pihak, diminta atau tidak, mengenai berbagai kekurangan dalam perkara mereka (gugatan dan jawaban).

Di VCAT terdapat panel mediators, yaitu mediator yang bisa dimintai bantuan untuk memberikan penyelesaian sengketa secara alternatif berdasarkan kebutuhan kasus tertentu (case to case basis). Di samping itu, VCAT dari waktu ke waktu terus mendorong para stafnya untuk bisa mendapatkan pelatihan sebagai mediator, dan memperoleh akreditasi sebagai mediator resmi. Dengan demikian, diharapkan prosedur mediasi bisa menjadi prosedur yang melembaga di VCAT, dan dijalankan oleh staf VCAT sendiri, sebagaimana yang diterapkan pula di Pengadilan Federal Australia, di mana banyak staf kepaniteraannya telah memperoleh akreditasi untuk memediasi perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Federal.

Prosedur Small Claims di VCAT

Mengingat jumlah perkara yang masuk ke VCAT juga sangat besar, mau tidak mau VCAT yang sebenarnya merupakan bagian dari strategi besar untuk mengurangi beban perkara di pengadilan, juga harus menyusun strategi untuk menyelesaikan beban perkaranya sendiri secara efisien dan efektif. Dalam alur penyelesaian perkara yang dibentuknya, setelah sebuah permohonan masuk ke VCAT, akan ada proses penilaian mengenai ke mana seharusnya permohonan tersebut diteruskan. Pilihannya bisa ke prosedur injunction, atau ke prosedur small claims (sengketa ringan) jika nilai sengketa kurang dari AUD 10.000, atau ke prosedur standard claims (sengketa biasa), jika nilai sengketa lebih dari AUD 10.000.

Prosedur small claims di VCAT diterapkan khususnya dalam sengketa perdata. Nilai sengketa ditentukan oleh UU harus di bawah AUD 10.000 (sekitar Rp. 100 juta). Awalnya prosedur yang cepat dan murah untuk sengketa perdata ringan ini diatur dalam Small Claims Act 1973 (Vic), yang kemudian diamandemen pada Oktober 2003. Saat ini pengaturan mengenai small claims dimuat dalam Australian Consumer Law and Fair Trading Act 2012 (Vic), yang merupakan amandemen atas Fair Trading Act 1999 (Vic).

Sebenarnya nilai kerugian di bawah AUD 10,000 yang jadi batasan dari prosedur small claims tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena di balik itu, jika misalnya suatu kerugian didasarkan pada suatu kontrak jual beli suatu produk yang bermasalah, bisa jadi banyak kerugian lain yang serupa yang dialami oleh konsumen lain. Dengan sendirinya situasi dapat menjadikan jumlah kerugian yang terlibat karena kontrak yang bermasalah tersebut, sangat luar biasa besarnya.

Dalam prosedur small claims, setiap perkara diusahakan untuk didengar secara cepat, praktis, namun adil. Terdapat beberapa fitur dari prosedur small claims yang menjadikannya berbeda dari prosedur biasa, yaitu:

  1. Prosedur ini memungkinkan penggugat untuk mencabut gugatannya tanpa harus meminta persetujuan dari tergugat;
  2. Gugatan balik dari tergugat/termohon tidak diperbolehkan, karena penerapannya akan bertentangan dengan salah satu tujuan dasar small claims, yaitu sederhana dan tidak rumit;
  3. Tidak ada putusan sela (interlocutary) yang perlu dikeluarkan anggota tribunal, agar perkara bisa dituntaskan dalam waktu cepat;
  4. Ada batasan waktu yang harus dipenuhi para pihak dan VCAT untuk menyelesaikan sengketa;
  5. Penggunaan prosedur mediasi sangat didorong, dan anggota tribunal dapat menjalankan peran mediasi tersebut, yang jika gagal akan berlanjut ke persidangan (full hearing);
  6. Para pihak di sini dianjurkan untuk tidak menggunakan jasa pengacara, khususnya untuk menjadikan small claims benar-benar sebagai prosedur penyelesaian sengketa yang murah;
  7. Inspeksi/kunjungan lapangan dalam mempertimbangkan perkara tidak dianjurkan. Sebab inspeksi lapangan agar adil harus dihadiri kedua belah pihak, yang artinya rumit dan akan memakan biaya, yang berlawanan dengan semangat kesederhanaan dan karakter murah dari small claims;
  8. Biaya perkara biasanya dibebankan kepada penggugat yang kalah. Hal ini dibuat untuk mendorong agar penggugat benar-benar mempertimbangkan dengan matang alas hak dan dasar hukumnya sebelum mengajukan gugatan.

Contoh perkara yang masuk dalam prosedur small claims sebagaimana yang diceritakan Ian Lulham adalah perkara di mana terdapat seorang calon pengantin yang menuntut ganti rugi kepada pengusaha dry clean karena baju pengantin yang akan dikenakannya rusak karena salah penanganan oleh jasa dry clean tersebut. Atau di perkara lain, ada gugatan ganti rugi dari seorang calon pengantin yang batal menjalani prosesi pernikahan karena diantar ke tempat yang salah oleh penyedia jasa mobil pengantin yang disewanya.

Yang jelas, perkara-perkara sederhana semacam ini umumnya bisa diperiksa dan diputus dalam waktu kurang dari 2 jam lewat prosedur small claims. Putusan yang adil atas perkara-perkara perdata sederhana ini bisa didapat pencari keadilan secara nyaman, cepat, dan murah, dengan diterapkannya prosedur small claims yang sudah hampir memasuki usia 40 tahun di Victoria, Australia.

12 Oktober 2012

[1] Tulisan ini juga pernah dimuat di website Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.

Advertisements
This entry was posted in Peradilan and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s