Kerancuan Pengertian Soal Gratifikasi

ImageOleh Binziad Kadafi

Dua pegawai negeri sipil (PNS) dan dua pegawai magang di lingkup Pemerintahan Kabupaten X, Provinsi Y, terpaksa dipecat dari instansinya setelah terbukti menerima gratifikasi senilai Rp. Z.” Demikian pemberitaan sebuah media yang belum lama terbit. Masih banyak kalimat serupa, yang dengan mudah kita dapati dari berbagai sumber. Tidak hanya di artikel media cetak, kadang juga dari mulut para penegak hukum di media elektronik.

Hal tersebut menunjukkan kerancuan mengenai konsep gratifikasi selama ini di masyarakat pada umumnya, bahkan di komunitas hukum. Ada dua masalah yang muncul ketika istilah gratifikasi digunakan sembarang dalam kalimat seperti di atas. Masalah pertama, seolah-olah cukup dengan menerima gratifikasi saja, seseorang sudah dianggap melakukan perbuatan haram dan tidak bermoral, sehingga layak dipecat. Masalah kedua, jika ternyata yang diterima adalah suap, pengkategoriannya sebagai gratifikasi telah menjadikan tindakan tersebut less serious, mampu menariknya keluar dari wilayah hukum untuk masuk ke wilayah etika, sehingga cukup dijatuhi sanksi pemecatan.

Istilah gratifikasi pertama kali dikenal dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Gratifikasi dalam Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) UU No. 20/2001 diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yang sifatnya masih netral. Pemberian dalam bentuk apa pun, dengan nilai berapapun, dan dari siapa pun, kepada seorang pegawai negeri/penyelenggara negara, merupakan gratifikasi. Dengan demikian, dalam konstruksi Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) UU tersebut, warisan yang diterima oleh seorang pegawai negeri dari orang tuanya adalah gratifikasi. Begitu halnya nafkah yang diberikan seorang suami kepada isterinya yang kebetulan penyelenggara negara, adalah gratifikasi. Termasuk juga sepotong tempe goreng yang diterima seorang pegawai negeri dari rekan karib satu ruangannya saat mereka saling bertukar menu bekal makan siang, adalah gratifikasi. Karena itulah perlu ditegaskan, gratifikasi masih bersifat netral.

Gratifikasi akan menjelma menjadi suap, yang tentu saja tidak lagi netral, dan mengandung sifat jahat (malum in se), ketika pemberian dalam arti luas tersebut berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerimanya. Terlepas dari motif pemberi, yang memang tidak terlalu jadi fokus dalam konstruksi pengaturan gratifikasi, untuk dikatakan sebagai suap, si penerima harus tahu secara sadar bahwa apa yang diterimanya memang berhubungan dengan jabatan sekaligus bertentangan dengan kewajibannya.

Namun yang jadi persoalan, tidak semua pegawai negeri/penyelenggara negara ketika menerima sesuatu, punya kesempatan, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang sama untuk menilai secara sadar bahwa apa yang diterimanya berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya. Sebagai contoh, ketika seorang pegawai negeri menerima diskon dan bonus akhir tahun yang cukup signifikan dari show room tempatnya mencicil mobil, atau menerima voucher dalam jumlah besar dari supermarket tempatnya biasa berbelanja kebutuhan sehari-hari, belum tentu yang bersangkutan punya kesempatan, pengetahuan, dan kebijaksanaan untuk tahu bahwa diskon, bonus, dan voucher yang diterimanya sebenarnya berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya.

Boleh saja jika sekilas disikapi bahwa diskon, bonus, dan voucher semacam itu merupakan hal wajar dalam transaksi sehari-hari sehingga sulit dikategorikan sebagai suap. Lalu bagaimana jika pegawai negeri itu adalah staf kantor walikota, dan belakangan diketahui bahwa kantornya sedang memproses penyegelan gedung show room yang bersangkutan karena salah peruntukan? Atau bagaimana jika pegawai negeri itu adalah panitera pengadilan, dan belakangan terungkap dialah yang bertanggungjawab atas perkara sengketa tanah antara supermarket tersebut dengan pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah?

Malah bukan mustahil ditemukan contoh kasus lain. Misalnya si pegawai negeri tidak tahu menahu ada uang sejumlah Rp. 50 juta disetorkan ke rekeningnya oleh pengirim yang tidak jelas identitasnya. Baru satu minggu kemudian dia tahu bahwa ada uang masuk ke tabungannya, dan baru satu minggu setelah itu dia tahu bahwa uang dikirim oleh pimpinan perusahaan vendor yang sedang mengikuti proses tender di instansinya.

Apabila pegawai negeri di atas punya mental teladan, maka jika semua potensi hubungan dan pertentangan antara berbagai pemberian tersebut dengan jabatannya diketahui sedari awal, pastilah gratifikasi tersebut akan tegas dia tolak, atau minimal dia pertanyakan. Untuk pegawai negeri semacam inilah pengaturan gratifikasi dalam Pasal 12 C UU No. 20/2001 dan Pasal 16-18 UU No. 30/2002 tentang KPK dibuat. Yaitu pegawai negeri yang menerima pemberian, dan berkeinginan mengetahui keabsahan pemberian tersebut, namun lantaran keterbatasan kesempatan, pengetahuan, dan kebijaksanaan, belum atau tidak mampu menentukan apakah pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya.

UU memberi saluran bagi mereka untuk dalam waktu 30 hari sejak pemberian diterima, meminta bantuan pihak ketiga yang kompeten, dalam hal ini KPK, membuat penilaian atas pemberian tersebut dengan menyampaikan laporan gratifikasi. Manfaat/insentifnya bagi pegawai negeri/penyelenggara negara yang melapor (berdasarkan UU) paling tidak ada dua. Pertama, mendapatkan dasar peniadaan pidana, jika gratifikasi yang diterimanya ternyata memang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban (yang kita kenal sebagai dua unsur utama suap). Atau kedua, menerima gratifikasi tersebut secara halal dan legal jika ternyata KPK melalui analisanya menyatakan apa yang diterimanya bukanlah suap.

Secara sederhana, mekanisme pelaporan gratifikasi disediakan negara bagi penyelenggara negara yang masih memiliki moralitas dan kesadaran, sehingga karenanya mengalami dilema moral dan mempertanyakan apakah gratifikasi yang diterimanya masuk kategori suap atau bukan. Penyelenggara negara yang bermoral tinggi namun memiliki keterbatasan kesempatan, pengetahuan, dan kebijaksanaan inilah yang diberi insentif oleh negara berupa berbagai keringanan hukum yang telah dijelaskan di atas.

Adapun penyelenggara negara yang sudah meyakini, baik berdasarkan ukuran moralitas, pengetahuan, maupun kesadarannya, bahwa pemberian yang diterimanya bukanlah suap, mekanisme pelaporan gratifikasi tidak relevan baginya. Mereka bisa menerima dan memanfaatkan gratifikasi tersebut secara langsung. Karena pada dasarnya sifat gratifikasi adalah netral, apalagi jika diyakini dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa tidak ada unsur suap di dalamnya, yang antara lain bisa diindikasikan lewat ukuran kewajaran. Bisa dibayangkan betapa repotnya jika seluruh penyelenggara negara yang meminjam uang dari bank atau koperasi di kantornya, hingga menerima pemberian dari suami/isteri/orangtua, harus membuat laporan gratifikasi dan harus dianalisa oleh KPK. Selain itu, mekanisme pelaporan gratifikasi pun bisa disalahgunakan sebagai ajang pamer penyelenggara negara yang jelas-jelas menerima pemberian yang sah, namun tetap melapor ke KPK dengan harapan menerima publisitas dari pengumuman atas status laporan gratifikasinya oleh KPK.

Namun lantaran tidak menerima insentif dari negara, penyelenggara negara yang meyakini dan dapat mempertanggungjawabkan bahwa gratifikasi yang diterimanya adalah sah sekalipun, tetap harus bersiap menghadapi tuntutan hukum jika ternyata kemudian keyakinannya tersebut meleset. Antara lain jika pemberian yang diterima dari suami/isteri/orangtua misalnya, ternyata berasal dari pihak ketiga pemberi suap. Mereka harus tahu bahwa modus menyuap melalui anggota keluarga semakin sering digunakan dari waktu ke waktu.

Yang pasti, mekanisme pelaporan gratifikasi berikut insentif hukum yang dikandung jelas-jelas tidak berlaku bagi penyelenggara negara yang sudah secara sempurna melakukan delik suap, yaitu mereka yang dengan sengaja menerima gratifikasi yang diketahuinya berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya. Janganlah mekanisme gratifikasi disalahgunakan sebagai masa tenggang bagi para koruptor tersebut untuk menimbang-nimbang untung rugi antara menyimpan suap yang diterimanya atau melaporkannya ke KPK. Jangan pula mekanisme gratifikasi diselewengkan menjadi periode ekstra bagi para koruptor tersebut untuk kucing-kucingan dengan penegak hukum, yang apabila hampir tertangkap, lalu dilaporkan ke KPK untuk bebas dari jeratan hukum. Secara ekstrem, jika mekanisme gratifikasi juga diberlakukan bagi para pelaku delik suap yang sempurna, bisa-bisa mereka yang tertangkap tangan saat menerima suap akan menolak ditangkap, dengan alasan diberi waktu 30 hari oleh UU untuk melaporkan suap yang diterimanya sebagai gratifikasi ke KPK.

Karena itu semestinya laporan gratifikasi yang jelas-jelas sudah memenuhi semua unsur delik suap (dengan unsur paling utama: “kesengajaan”), ditolak saja. Bagi laporan gratifikasi semacam ini, sudah seharusnya ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan, bukannya dengan mekanisme pelaporan gratifikasi. Di sisi lain, laporan gratifikasi yang sudah melampaui batas waktu 30 hari yang ditentukan UU juga semestinya ditolak. Jika ada laporan semacam ini, penyelidikan seharusnya dilakukan, yang kemudian bisa dihentikan jika tidak ditemukan bukti-bukti awal yang menjurus ke tindak pidana suap.

Advertisements
This entry was posted in Anti Korupsi, Hukum and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s