Putusan MK tentang Judicial Review UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 & Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana

Oleh Binziad Kadafi

Ajaran Melawan Hukum

1.1.    Melawan Hukum Materiil

Belum tentu suatu perbuatan yang memenuhi rumusan pidana suatu undang-undang itu bersifat melawan hukum. Hukum dalam ajaran ini bukan hanya undang-undang (hukum tertulis), tetapi juga kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Menurut ajaran ini sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tindak pidana. Sesuai Memorie van Toelichting, sesungguhnya sifat melawan hukum merupakan unsur dari tindak pidana. Pada beberapa Pasal, kata “melawan hukum” secara jelas masuk dalam rumusan, karena tanpa ditambahkannya kata itu, bisa jadi orang yang sebenarnya hanya menggunakan haknya bisa dipidana, semata-mata karena memenuhi rumusan Pasal.

Misalnya dalam Pasal 406 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan….” Jika kata “melawan hukum” tidak masuk dalam rumusan tersebut, maka pemborong rumah, yang harus menghancurkan rumah lama kliennya untuk membangun rumah baru, bisa terkena Pasal tersebut.

Dalam ajaran melawan hukum materiil:

  1. Meski sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dalam tindak pidana, namun sifat melawan hukum tidak harus dibuktikan, tergantung rumusan delik. Jika dicantumkan sebagai unsur harus dibuktikan, jika tidak tercantum, tidak perlu dibuktikan.
  2. Jika sifat melawan hukum tidak dirumuskan, diam-diam dianggap ada, kecuali terdakwa membuktikan sebaliknya.

Ajaran melawan hukum materiil sendiri bisa dibagi dua:

1. Negatif

Perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik, tetapi tidak terbukti sifat melawan hukumnya, bisa dibebaskan. Ada beberapa yurisprudensi yang menggunakan ajaran melawan hukum materiil negatif.

Salah satunya Putusan MA No. 42K/Kr/1965, tanggal 8 Januari 1966. ME sebagai pegawai negeri menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk melakukan pelanggaran. Awalnya ME diputus bersalah. Namun oleh Mahkamah Agung putusan tersebut dibatalkan. Menurut MA suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifatnya sebagai melawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan UU, tetapi juga berdasarkan asas keadilan atau asas hukum tidak tertulis, seperti: (1) negara tidak dirugikan; (2)  kepentingan umum dilayani; dan (3) terdakwa sendiri tidak dapat untung.

2. Positif

Perbuatan yang tidak memenuhi unsur-unsur delik, tetapi bersifat melawan hukum, dapat dipidana. Meski banyak yang tidak setuju dengan ajaran ini karena bertentangan dengan Asas Legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP), namun ada pula beberapa yurisprudensi yang menggunakan ajaran melawan hukum materiil positif. Seperti Putusan PN Mataram tanggal 29 Oktober 1987 dalam kasus hubungan kelamin antara ayah dengan anak perempuannya yang sudah dewasa. Menurut KUHP, tindakan tersebut tidak dapat dipidana, karena KUHP hanya mengenal tindakan sumbang, yaitu hubungan kelamin antara ayah dengan anak perempuannya yang belum dewasa. Tetapi majelis hakim memutuskan untuk menggunakan delik adat “gamia gamana” dan para terdakwa menerimanya.

1.2. Melawan Hukum Formil

Menurut ajaran ini, perbuatan yang bersifat melawan hukum hanyalah perbuatan yang melanggar UU. Sifat melawan hukum tidak selalu jadi unsur tindak pidana, hanya ketika suatu Pasal menyebutkannya. Karenanya, unsur melawan hukum dalam suatu delik harus diartikan secara formil, yaitu pelanggaran terhadap UU. Pengecualian sifat melawan hukum pun harus diatur dengan UU. Beberapa putusan terhadap perkara-perkara korupsi yang dibuat MA belakangan ini, banyak pula yang menggunakan pendekatan ajaran melawan hukum formil.

Putusan MK

Pada 24 Juli 2006, MK lewat Putusan No. 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa sebagian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pasal 2 ayat (1)  UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 sendiri berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Adapun sebagian Penjelasannya yang dicabut MK berbunyi:

“Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.”

Dalam pertimbangannya, MK berpendapat bahwa Penjelasan tersebut telah melahirkan norma baru, yaitu norma untuk menggunakan ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam UU secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Konsep melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijk) yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat sebagai norma keadilan, menurut MK merupakan ukuran yang tidak pasti. Karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Apa pengaruh putusan MK terhadap penanganan perkara pidana, khususnya korupsi?

Secara formil, pengaruh dari putusan MK hanya mencabut sebagian isi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001. Penjelasan suatu Pasal sendiri sebenarnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sesuai UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Penjelasan hanya merupakan tafsiran resmi pembentuk UU atas norma tertentu dalam batang tubuh. Penjelasan juga tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Penjelasan juga tidak boleh memuat perubahan terselubung atas ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan.

Dengan demikian, kualitas dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 secara formil tidak berkurang dengan keluarnya Putusan MK. Pasal tersebut tetap memuat rumusan tindak pidana korupsi, yang mencantumkan “melawan hukum” sebagai salah satu unsurnya.

Karena itu, dalam prakteknya pun, penafsiran terhadap unsur “melawan hukum” dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Pengadilan, lebih sering mengacu pada Doktrin para ahli (Simons, Noyon, Langemeijer, hingga Moeljatno) dan Yurisprudensi yang ada, yang merupakan bagian dari sumber hukum selain UU. Pengadilan kadang menggunakan ajaran melawan hukum materiil, baik negatif dan positif, juga kadang menggunakan ajaran melawan hukum formil. Praktek tersebut akan tetap berjalan, karena sekali lagi, kualitas Pasal 2 ayat (1) UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tidak berkurang dengan keluarnya Putusan MK.

Secara materiil Putusan MK dapat berpengaruh terhadap penerapan hukum, hanya apabila Pengadilan dan MA secara konsisten di banyak perkara mengikuti pertimbangan MK dalam mengadili tindak pidana yang memuat unsur “melawan hukum” dalam rumusan Pasalnya. Tetapi kekuatan Doktrin dan Yurisprudensi tentang sifat melawan hukum sudah sedemikian melembaga dalam praktek penegakan hukum di Indonesia, sehingga pertimbangan MK secara fakultatif hanya dapat menjadi referensi tambahan bagi hakim dalam menafsirkan dan menerapkan unsur “melawan hukum” dalam suatu tindak pidana.

Apalagi telah ada preseden di mana pertimbangan dalam Putusan MK No. 069/PUU-II/2004 mengenai permohonan judicial review Bram Manoppo terhadap UU No. 30/2002 tentang KPK yang memuat pengartian unik atas asas non-retroaktif dikesampingkan oleh Pengadilan dan MA. Pertimbangan dalam Putusan MK tersebut oleh beberapa Putusan MA dinilai: “kontradiktif, melampaui batas wewenangnya, dan dapat menghambat upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi.”

Dan hanya sedikit rumusan tindak pidana korupsi dalam UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/1001 memuat kata “melawan hukum” sebagai unsurnya. Hanya ada 2 rumusan yang memuat unsur melawan hukum, dari 30 rumusan tindak pidana korupsi. Yaitu: Pasal 2 (melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara); dan Pasal 12 huruf e (pemerasan oleh pegawai negeri). Dalam KUHP pun, hanya sedikit rumusan tindak pidana yang memuat sifat “melawan hukum” sebagai unsur tindak pidana.

Jakarta, 5 Oktober 2006

Advertisements
This entry was posted in Anti Korupsi, Hukum. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s