PROSPEKTIVITAS HUKUM A LA MAHKAMAH KONSTITUSI Catatan terhadap Putusan MK Nomor 069/PUU-II/2004 tentang Judicial Review UU KPK*

20151120_194301_Fotor

Oleh Binziad Kadafi

Pendahuluan

Entah apa yang membuat banyak hal sangat terlambat di negeri ini. Untuk membahas secara utuh landasan teori tentang keberlakuan hukum dari sudut waktu pun, kita juga terlambat. Padahal teori tersebut sudah harus dipelajari mahasiswa fakultas hukum di masa awal kuliahnya, karena memang tercantum sebagai norma awal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebuah aturan hukum peninggalan Belanda yang telah ratusan tahun usianya.

Hasilnya, keterlambatan itu berkembang jadi batu sandungan di lapangan. Justru ketika negeri ini sedang terengah-engah mengejar ketertinggalannya dalam penegakan hukum, juga dalam pengembangan konstitusionalisme.

Dalam penegakan hukum, hampir setiap orang di negeri ini paham bahwa pemberantasan korupsi jadi salah satu pekerjaan rumah yang sangat berat. Praktek korupsi selama ini sulit disentuh hukum. Sementara dalam pengembangan konstitusionalisme, sistem ketatanegaraan baru mulai diintroduksi dengan makin menegaskan pemisahan kekuasaan, terus melembagakan checks and balances antarcabang-cabang kekuasaan negara, serta mengakui hak-hak warga negara dengan jangkauan yang lebih luas.

Tulisan ini akan mengulas bagaimana ketegangan dalam interaksi antara dua institusi yang lahir dari upaya mengefektifkan pemberantasan korupsi (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi—disingkat KPK dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi—disingkat Pengadilan Korupsi) serta institusi yang dibentuk untuk menjaga konstitusi (Mahkamah Konstitusi—disingkat MK). Bukan kebetulan ulasan akan berfokus pada pertimbangan MK soal keberlakuan UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) dari sudut waktu, yang karena landasan teorinya terlambat dibahas secara tuntas di negeri ini, dibuat sangat unik serta berpotensi mempengaruhi kewenangan KPK dan Pengadilan Korupsi.

Judicial Review atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK

Masalah berawal ketika KPK melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dalam pengadaan Helikopter MI-2 milik Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Tindak pidana korupsi tersebut menempatkan Abdullah Puteh (Gubernur NAD) dan Bram H.D. Manoppo (Direktur PT. Putra Pobiagan Mandiri, rekanan Puteh dalam pengadaan helikopter) sebagai tersangka. Puteh sudah disidang oleh Pengadilan Korupsi, sedang Manoppo belum.

Bersamaan dengan proses peradilan Puteh itu, Manoppo mengajukan judicial review terhadap UU KPK ke MK. Secara sempit, permohonan judicial review dimintakan terhadap Pasal 68 UU KPK yang berbunyi:

Semua tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 .

Menurut Manoppo, Pasal tersebut membuka peluang bagi KPK menjalankan kewenangannya secara retroaktif, yaitu surut ke belakang terhadap perkara-perkara korupsi yang terjadi sebelum UU KPK berlaku. Pemberlakuan surut itulah yang menurut Manoppo menimpa dirinya. Dalam logika Manoppo, KPK dibentuk berdasarkan UU KPK yang berlaku mulai 27 Desember 2002. Sementara tindak pidana korupsi yang disangkakan padanya terjadi antara tahun 2001 hingga Juli 2002.[1]

Secara langsung atau tidak, Manoppo sebenarnya berkepentingan agar MK memutus bahwa seluruh ketentuan dalam UU KPK hanya dapat diterapkan terhadap perkara korupsi yang terjadi setelah UU KPK secara resmi berlaku. Karena kewenangan menyelidik, menyidik dan menuntut tindak pidana korupsi sebelum 27 Desember 2002 menurutnya, hanya dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

Manoppo mendalilkan bahwa Pasal 68 UU KPK bertentangan dengan Amandemen Kedua UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1) yang berbunyi:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.[2]

Aturan konstitusi yang dikenal sebagai asas nonretroaktif tersebut, memang sejalan dan merupakan bagian dari asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas tersebut oleh Manoppo dan penasehat hukumnya disebut sebagai karakteristik setiap negara demokrasi yang mengakui prinsip rule of law.[3]

Pasal 68 UU KPK juga dinilai Manoppo bertentangan dengan Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pasal 4 UU HAM yang mengatur salah satu asas dasar hak asasi manusia (HAM) tersebut berbunyi:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.[4]

Oleh Manoppo Pasal 68 UU KPK disebut bertentangan pula dengan Pasal 18 ayat (2) UU HAM. Pasal 18 ayat (2) UU HAM adalah ketentuan yang meletakkan asas dasar HAM sesuai Pasal 4 UU HAM ke dalam konteks hak memperoleh keadilan. Bunyi Pasal tersebut adalah:

Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya”.[5]

Berbagai dasar hukum tersebut digunakan Manoppo untuk menguatkan dalil bahwa UU KPK, khususnya Pasal 68, tidak dapat menjadi dasar penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum 27 Desember 2002.

Berangkat dari Asas Nonretroaktif dalam Hukum Pidana Materiil

Jika permohonannya dikaji lebih cermat, jelas bahwa Manoppo dan para kuasa hukumnya berupaya kuat menarik asas nonretroaktif keluar dari konteks hukum pidana materiil. Sejak awal Manoppo menyatakan bahwa pemahaman asas legalitas (demikian Manoppo menyebut asas nonretroaktif dalam permohonannya) yang terbatas dalam konsepsi hukum pidana materiil sudah tidak diikuti. Menurutnya, hukum pidana formil atau hukum acara pidana juga memiliki asas legalitas dan larangan berlaku surut seperti halnya hukum pidana materiil.[6] Malah, kembali menurut Manoppo, asas legalitas juga mengikat segala sistem hukum, baik hukum perdata dan hukum administrasi negara.[7]

Untuk memperkuat dalilnya, Manoppo sengaja menghadirkan dua orang ahli dalam persidangan MK, yaitu Indriyanto Senoadji dan Andi Hamzah. Dalam keterangannya Senoadji menegaskan bahwa asas legalitas dan larangan pemberlakuan surut juga mengikat hukum pidana formil. Dengan begitu, tambah Senoadji, tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum 27 Desember 2002 hanya bisa diselidiki, disidik, dan dituntut oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Di samping itu dalam pandangan Senoadji, sekalipun tindak pidana korupsi memiliki karakter sebagai extraordinary crime, tetap saja hal itu tidak bisa mengecualikan asas legalitas.[8]

Senada dengan Senoadji, Andi Hamzah menerangkan bahwa hukum acara pidana pun terikat asas legalitas. Bahkan asas legalitas hukum acara pidana yang dimuat dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih keras dibanding KUHP.[9]  Dalam keterangannya pula Andi Hamzah tidak mengakui korupsi sebagai extraordinary crime melainkan kejahatan biasa yang sama dengan mencuri, sehingga tidak bisa dikecualikan dari asas legalitas.[10]

Upaya menarik asas legalitas (atau lebih tepatnya asas nonretroaktif) keluar dari konteks hukum pidana materiil memang sudah saya duga akan dilakukan Manoppo. Nyaris tidak ada pilihan lain untuk melegitimasi permohonannya. Sebab Pasal 68 UU KPK yang dia persoalkan memang mengatur soal pengambilalihan perkara korupsi oleh KPK dari Kepolisian atau Kejaksaan. Hal itu jelas berada di luar wilayah hukum pidana materiil.

Sementara berbagai dasar hukum mengenai asas nonretroaktif di Indonesia, termasuk yang digunakan Manoppo dalam permohonannya, berasal dari bahasan hukum pidana materiil. Berbagai permohonan judicial review UU yang pernah diajukan ke MK dengan alasan melanggar asas nonretroaktif pun, seluruhnya merupakan persoalan hukum pidana materiil. Mulai dari judicial review atas UU Nomor 16 Tahun 2003,[11] (perkara nomor 013/PUU-I/2003) yang diajukan Masykur Abdul Kadir, hingga judicial review atas UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (perkara nomor 065/PUU-II/2004) yang diajukan Abilio Jose Osorio Soares.

Bahkan sekalipun Andi Hamzah menyatakan di depan MK bahwa asas  legalitas juga dimiliki hukum pidana formil, tetap saja asas dalam Pasal 3 KUHAP tersebut berbeda pengertian dan tujuannya dari asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Bantahan ini antara lain disampaikan oleh Komariah Emong Sapardjaja, ahli yang diajukan KPK dalam persidangan MK.[12] Pendapat Andi Hamzah sendiri di media dan forum yang berbeda juga bisa dipakai mendukung bantahan ini.

Dalam bukunya yang berjudul ”Asas-Asas Hukum Pidana”, Andi Hamzah mengartikan asas legalitas dalam KUHP dengan rumusan: ”…[T]idak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan yang mendahuluinya.” Dua kesimpulan yang ditarik Andi Hamzah dari rumusan tersebut adalah:

1.     Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam undang-undang pidana.

2.     Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut dengan satu kekecualian yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP.[13]

Begitu pula dalam diskusi publik tentang “Masa Depan KPK Pasca Putusan MK” yang diadakan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) di Jakarta pada 28 Februari 2005, Andi Hamzah melengkapi pernyataannya di depan MK soal asas legalitas dalam KUHAP yang lebih kuat dibanding asas legalitas dalam KUHP. Menurut Andi Hamzah, maksud pernyataannya tersebut adalah: Jika pidana dan pemidanaan bisa diatur dalam peraturan di bawah UU[14] sesuai terminologi “perundang-undangan” yang digunakan Pasal 1 ayat (1) KUHP, maka peradilan pidana hanya boleh diatur dengan undang-undang, sesuai terminologi “undang-undang” yang dipakai Pasal 3 KUHAP.[15]

Karena itu barangkali dasar hukum yang paling relevan digunakan Manoppo dalam menggugat keberlakuan UU KPK berdasarkan asas nonretroaktif adalah Pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB). Suatu ketentuan tentang perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah Belanda pada 30 April 1847 (Staatsblaad 1847 No.23). Ketentuan yang berlaku bagi perundang-undangan secara umum tersebut berbunyi: ”Undang-undang hanya berlaku untuk waktu kemudian dan tidak berlaku surut.”

Hanya saja, sejalan dengan diundangkannya UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), bisa dikatakan bahwa Pasal 2 AB sudah dikesampingkan, atau paling tidak, dilengkapi oleh norma UU tersebut. Memang Pasal 57 Bab Ketentuan Penutup UU P3 tidak secara tegas mencabut AB. Tetapi Penjelasan Umum UU tersebut menyatakan:

…[S]epanjang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, ketentuan AB tidak lagi berlaku secara utuh karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional.”

UU P3 pun mengatur soal keberlakuan perundang-undangan dari sudut waktu, yang mengesampingkan, atau setidaknya harus dibaca secara berdampingan dengan Pasal 2 AB. Pasal 50 UU itu mengatur:

Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.”

Di satu sisi, kalimat “…[K]ecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,” dalam Pasal 50 UU P3 bukan berarti memberi peluang pemberlakuan perundang-undangan secara retroaktif. Justru ketentuan tersebut dibuat untuk memungkinkan adanya masa tunggu bagi pemberlakuan perundang-undangan, sebagaimana Penjelasan Pasal 50 menyatakan:

Berlakunya peraturan perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal pengundangan dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana peraturan perundang-undangan tersebut.”

Tetapi di sisi yang lain, Pasal 50 UU P3 juga tidak bisa begitu saja dijadikan dalil yang melarang berlaku surutnya peraturan perundang-undangan secara mutlak. Sebab asas nonretroaktif tidak masuk dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, maupun asas materi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU P3.

Asas legalitas (seperti sebutan Manoppo terhadap asas nonretroaktif dalam permohonannya) justru dikenali oleh Pasal 6 ayat (2) UU P3 sebagai asas spesifik dalam hukum pidana, atau ”asas lain sesuai bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.”[16] Yang oleh Penjelasan Pasal 6 ayat (2) dicontohkan antara lain:

”a. Dalam hukum pidana, misalnya asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tidak bersalah.

b.   Dalam hukum perdata, misalnya dalam hukum perjanjian, antara lain asas kesepakatan, asas kebebasan berkontrak, dan itikad baik.[17]

Karena itulah Manoppo sampai memerlukan diri untuk menggunakan Pasal 72 UU KPK yang menyatakan, ”Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,”[18] sembari mengambil contoh Pasal 51 UU Pengadilan HAM mengenai hal sama, guna meyakinkan bahwa hukum yang bisa diterima adalah hukum prospektif atau mengikat ke depan, terlepas mengatur soal pidana materiil atau tidak.[19]

Putusan MK atas Permohonan Judicial Review UU Nomor 16 Tahun 2003

Agaknya ada alasan lain di luar dasar hukum dalam konstitusi dan perundang-undangan yang membuat Manoppo dan para kuasa hukumnya yakin ada peluang untuk mempermasalahkan asas nonretroaktif UU di luar aturan pidana materiil. Jika ditilik dari dalil-dalil awal Manoppo dalam permohonannya, alasan tersebut cukup mudah ditemukan, yaitu bunyi pertimbangan MK sendiri dalam putusannya atas perkara nomor 013/PUU-I/2003 mengenai pengujian UU Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom Bali.[20]

Dalam putusan itu, MK mengabulkan permohonan Masykur Abdul Kadir, terpidana terorisme bom Bali dengan menyatakan bahwa UU Nomor 16 Tahun 2003 bertentangan dengan Amandemen Kedua UUD RI Tahun 1945 khususnya Pasal 28I ayat (1). MK menyatakan UU tersebut tidak punya kekuatan hukum mengikat karenanya.

Dalam pertimbangan putusan itu, MK antara lain menyebutkan bahwa UU Nomor 16 Tahun 2003 memang diberlakukan surut. Menurut MK hal itu tidak diperlukan. Alasannya, unsur dan jenis kejahatan terorisme telah dimuat dalam UU sebelumnya dan merupakan jenis kejahatan yang diancam dengan pidana berat.[21] Sementara pemberlakuan surut hanya dibolehkan pada perkara pelanggaran HAM berat sebagai kejahatan yang serius.[22] Peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 sendiri belum masuk kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dapat dikenai prinsip hukum retroaktif, karena masih bisa ditangkal dengan ketentuan hukum pidana yang ada.[23]

MK juga menyatakan bahwa pemberlakuan suatu kaidah hukum terhadap peristiwa hukum yang bersifat konkrit—sebagaimana terjadi pada UU Nomor 16 Tahun 2003—tidak dapat dibenarkan untuk dituangkan dalam produk legislatif (UU). Sebab hal itu merupakan materiel sphere pengadilan dalam menerapkan suatu kaidah hukum umum dan abstrak. Dan karenanya dapat bertentangan dengan prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan yang dianut dalam konstitusi.[24]

Jika kita cermati, sebenarnya berbagai dasar hukum Indonesia soal asas nonretroaktif yang dijadikan pertimbangan MK dalam putusan itu lebih condong pada ketentuan hukum pidana materiil.[25] Perbandingan dengan negara lain dan berbagai instrumen HAM yang dikutip MK dalam putusannya, juga berbicara soal hukum pidana materiil.[26] Tetapi entah kenapa, terlepas dari pokok perkara dan dasar-dasar pertimbangan tersebut, ada sebuah paragraf dalam materi pertimbangan MK yang sengaja atau tidak, mencoba memperluas ruang lingkup berlakunya asas nonretroaktif untuk mencakup tidak hanya hukum pidana materiil.

Pertimbangan tersebut dimuat dalam halaman 38 dari Putusan MK atas UU Nomor 16 Tahun 2003, yang bunyinya:

Bahwa pada dasarnya hukum itu harus berlaku ke depan (prospectively). Adalah tidak fair jika seseorang dihukum karena perbuatan yang pada saat dilakukannya merupakan perbuatan yang sah. Adalah tidak fair pula jika pada diri seseorang diberlakukan suatu ketentuan hukum yang lebih berat terhadap suatu perbuatan yang ketika dilakukannya diancam oleh ketentuan hukum yang lebih ringan, baik yang berkenaan dengan hukum acara (procedural), maupun hukum material (substance).[27]

Pertimbangan MK inilah yang kemudian dijadikan dalil awal Manoppo dalam mengajukan permohonan judicial review atas UU KPK.

Putusan MK atas Judicial Review UU KPK

Kembali pada Putusan MK atas Perkara No. 069/PUU-II/2004, yaitu permohonan judicial review atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Banyak pihak, terutama KPK, yang merasa lega sesaat setelah putusan dibacakan. Dalam pandangan mereka yang cuma sebentar itu, satu lagi upaya membonsai proses pemberantasan tindak pidana korupsi—sebagaimana berulang kali terjadi pada lembaga-lembaga yang punya kewenangan memberantas korupsi[28], telah diakhiri.

Pandangan itu wajar, sebab sedikitnya ada dua orang hakim MK yang menyatakan Manoppo tidak memiliki legal standing guna bertindak selaku pemohon. Lantaran penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap Manoppo bukanlah pengambilalihan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 jo Pasal 9 UU KPK. Penyelidikan dan penyidikan terhadap Manoppo adalah tindakan baru yang dilakukan KPK berdasarkan Pasal 6 huruf c UU KPK. Sebelumnya, Manoppo tidak pernah diperiksa baik oleh Kepolisian maupun Kejaksaan.[29] Karena itu, Manoppo dinilai tidak memiliki kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 68 UU KPK. Konsekuensi logisnya, Manoppo tidak punya legal standing untuk mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 68 UU KPK tersebut.[30]

Selain pendapat berbeda soal legal standing tersebut pun, secara bulat majelis hakim MK menyatakan menolak permohonan Manoppo. Pertimbangan yang paling utama adalah, di mata MK Pasal 68 UU No. 30/2002 tidak mengandung asas retroaktif.[31]

Akan tetapi, setelah mengkaji lebih jauh poin-poin pertimbangan yang digunakan MK untuk sampai pada putusan tersebut, banyak pihak, terutama KPK, harus menarik kembali apresiasinya. Sebab meski pokok permohonan Manoppo ditolak, namun kepentingan yang ada di balik itu, yakni membatasi kewenangan KPK, justru terakomodasi dalam pertimbangan MK. Secara tidak langsung hal itu berpotensi membatasi pula kewenangan Pengadilan Korupsi terhadap perkara Puteh yang tengah diperiksanya.[32]

Ada materi pertimbangan MK yang terlalu jauh menafsirkan bagaimana seharusnya UU KPK berlaku ke depan atau prospektif. Tanpa diminta Manoppo, MK mencantumkan pertimbangan tentang kaitan antara Pasal 68, Pasal 72, dan Pasal 70 UU KPK.

MK memulai pertimbangannya dengan menjelaskan maksud dari Pasal 72 UU KPK yang berbunyi, ”Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.” Karena tanggal pengundangannya adalah 27 Desember 2002,  maka UU KPK berlaku sejak 27 Desember 2002.[33] Sampai pada kalimat ini, sebenarnya tidak ada masalah dengan pernyataan MK tersebut. Namun pertimbangan itu jadi problematik, ketika MK melanjutkannya dengan menyatakan bahwa, keseluruhan UU KPK hanya dapat diberlakukan terhadap peristiwa pidana dengan tempus delicti setelah tanggal pengundangannya. Secara argumentum a contrario, menurut MK, UU KPK tidak berlaku terhadap peristiwa pidana yang terjadi sebelum UU KPK diundangkan.[34]

Sedangkan mengenai Pasal 70 UU KPK yang berbunyi, ”Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan tugas dan wewenangnya paling lambat 1 (satu) tahun setelah undang-undang ini diundangkan”, MK menjelaskannya sebagai tenggat kapan tugas dan kewenangan KPK sudah harus dilaksanakan. Sebagai tambahan atas pendapatnya bahwa Pasal 68 UU KPK tidak mengandung asas nonretroaktif, MK menyatakan bahwa KPK hanya dapat mengambil alih penanganan tindak pidana korupsi yang terjadi setelah diundangkannnya UU KPK (vide Pasal 72) sampai dengan terbentuknya KPK (vide Pasal 70). Yaitu antara 27 Desember 2002 sampai 27 Desember 2003.[35]

Kontroversi Putusan MK atas Judicial Review UU KPK

Tak pelak, putusan MK atas permohonan judicial review Manoppo mengundang kontroversi tidak hanya di komunitas hukum, tapi juga di masyarakat luas. Sikap pro-kontra bermunculan. Praktisi hukum Amir Syamsuddin misalnya, menilai wajar putusan MK tersebut dengan alasan UU KPK memang tidak memuat ketentuan berlaku surut. Sehingga menurutnya, UU KPK perlu diamandemen guna menegaskan kehendak pembentuk UU untuk memberlakukannya secara retroaktif.[36]

Akademisi hukum Satjipto Rahardjo melihat putusan MK dari sisi yang lain, yaitu dengan menggugat keberanian MK membebaskan diri dari teknikalitas, prosedur, doktrin, serta asas konvensional yang membelenggu bangsa Indonesia untuk keluar dari penderitaan, terutama penderitaan akibat praktek korupsi yang semakin parah. Rahardjo juga menuntut semangat MK dalam menjalankan tugasnya sebagai penjaga konstitusi, untuk menjadikan konstitusi sebagai living constitution, yaitu bervisi ke depan, bagaimana membawa bangsa menuju kesejahteraan dan kebahagiaan.[37]

Sedangkan aktivis organisasi nonpemerintah, Bambang Widjojanto, mengangkat berbagai pernyataan di masyarakat bahwa putusan MK misleading dalam mengartikan asas nonretroaktif pada UU KPK, serta tidak memahami semangat dan filosofi pembentukan KPK. Sambil mengaitkannya dengan dinamika lain dalam pemberantasan korupsi, Widjojanto menguatirkan berbagai dinamika tersebut justru mendorong kebangkitan korupsi besar-besaran di masa yang akan datang.[38]

Komentar juga datang dari Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, yang mengatakan bahwa demi keadilan orang banyak, asas nonretroaktif seharusnya bisa ditembus. Bagir Manan menegaskan, jangan sampai untuk menjamin keadilan satu orang, keadilan bagi korban yang banyak, menjadi terabaikan.[39]

Ada pula pendapat psikiater Limas Sutanto, yang menyatakan putusan MK akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang amnestik. Yaitu bangsa yang mudah melupakan kejahatan yang terjadi di masa lalu.[40]

Belum lagi beberapa peristiwa yang mengikuti keluarnya putusan tersebut, seperti demonstrasi sekelompok massa yang menuntut pergantian pimpinan KPK karena dianggap tidak mengerti hukum. Kelompok massa tersebut menyambut baik putusan MK yang menetapkan bahwa KPK tidak berwenang menangani perkara sebelum 27 Desember 2002.[41]

Pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan putusan MK tersebut pun segera meresponnya sesuai posisi masing-masing. KPK misalnya, walau menyatakan menghormati putusan MK, namun berbulat tekad untuk tetap menangani berbagai perkara korupsi, meski terjadi sebelum 27 Desember 2002.[42] Tim kuasa hukum Abdullah Puteh segera mengajukan putusan MK tersebut sebagai bukti di persidangan Pengadilan Korupsi dengan harapan majelis hakim menghentikan persidangan, serta agar pemeriksaan dan penahanan Puteh dibatalkan karena dianggap tidak mempunyai landasan hukum.[43]

Namun yang menarik, kontroversi juga ternyata terjadi di internal MK sendiri. Tak lama setelah putusan MK tersebut dibacakan, Ketua MK Jimly Asshiddiqie segera memberi pernyataan pada pers untuk menegaskan bahwa yang mengikat dari putusan MK adalah isi putusan, bukan pertimbangannya.[44] Bahkan kisah di balik penyusunan putusan MK tersebut sempat tersebar di media massa.[45]

Polemik di internal MK jadi makin menarik karena tidak ada dissenting opinion atau pernyataan berbeda pendapat di antara anggota majelis hakim MK mengenai isi pertimbangan putusan tersebut soal prospektivitas UU Nomor 30 Tahun 2002, di luar perbedaan pendapat soal legal standing Manoppo. Padahal dalam dua putusan atas permohonan judicial review lainnya dengan dasar konstitusional yang sama, selalu ada anggota majelis hakim MK yang menyatakan perbedaan pendapat.

Seperti Maruarar Siahaan, I Dewa Gede Palguna, HAS Natabaya, dan Harjono dalam putusan atas perkara No. 013/PUU-I/2003 tentang permohonan judicial review terhadap UU Nomor 16 Tahun 2003. Pada intinya mereka berpendapat pemberlakuan surut UU Pemberantasan Terorisme terhadap peristiwa peledakan bom Bali, tidak bertentangan dengan konstitusi karena sifatnya terbatas dan dilakukan demi tegaknya keadilan.[46]

Atau Achmad Roestandi, Laica Marzuki, dan Abdul Mukhtie Fadjar dalam putusan atas perkara No. 065/PUU-II/2004 tentang permohonan judicial review terhadap UU Pengadilan HAM. Mereka berpendapat seharusnya Pasal 43 yang memungkinkan UU tersebut diberlakukan secara retroaktif, dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.[47]

Esensi dari berbagai kontroversi menyusul keluarnya putusan MK atas permohonan judicial review UU KPK, mengantarkan kita pada beberapa pertanyaan. Pertama, apakah tepat jika MK menyatakan bahwa asas nonretroaktif tidak hanya berlaku dalam konteks hukum pidana materiil? Kedua, jika UU No. 30/2002 tentang KPK memang benar harus bersifat prospektif, atau tidak boleh retroaktif, apakah hal itu berarti bahwa KPK hanya dapat menangani perkara korupsi yang terjadi setelah 27 Desember 2002—tanggal pengundangan UU KPK—seperti pendapat MK?

Ketiga, mengapa dalam pertimbangannya MK harus menyatakan bahwa sekalipun tindakan KPK terhadap Manoppo dapat dinilai sebagai tindakan yang retroaktif, hal tersebut tidak berkaitan dengan konstitusionalitas UU KPK, melainkan masalah penerapan UU yang bukan kewenangan MK? Atau secara “argumentum a contrario”, jika masalah penerapan UU bukan kewenangan MK, mengapa MK harus memasukkan pertimbangan tentang masalah tersebut dalam putusannya?

Asas Nonretroaktif dan Hukum Acara Pidana

Ketika suatu perundang-undangan diberlakukan, ia dapat mempengaruhi individu dengan salah satu dari tiga cara berikut. Jika perundang-undangan tersebut murni prospektif, maka ketentuan di dalamnya hanya memberi dampak bagi perilaku atau peristiwa hukum yang terjadi di masa depan, setelah tanggal berlakunya perundang-undangan tersebut.

Apabila ada perundang-undangan baru yang memberi konsekuensi baru bagi perilaku atau peristiwa hukum yang terjadi sebelum tanggal pemberlakuannya, maka perundang-undangan tersebut dikatakan retroaktif.[48] Perundang-undangan yang retroaktif sendiri dapat diklasifikasikan ke dalam retroaktif primer dan retroaktif sekunder.

Perundang-undangan yang retroaktif primer mengubah konsekuensi hukum dari tindakan masa lalu. Tindakan yang sebelumnya legal pada saat dilakukan, dapat dijadikan tidak legal oleh perundang-undangan yang baru.[49] Retroaktif primer menurut Black’s Law Dictionary diklasifikasikan sebagai ‘true retroactivity’, yaitu pemberlakuan perundang-undangan yang baru terhadap tindakan atau transaksi yang telah selesai sebelum perundang-undangan tersebut diberlakukan.[50] Retroaktif primer mengubah seluruh konsekuensi hukum dari tindakan-tindakan yang diatur, terlepas kapan konsekuensi hukum tersebut didapatkan.

Sementara perundang-undangan yang retroaktif sekunder menentukan konsekuensi hukum dari tindakan masa lalu setelah tanggal pemberlakuannya. Dalam Black’s Law Dictionary, retroaktif sekunder dikategorikan sebagai ‘quasi retroactivity’ yang terjadi ketika perundang-undangan baru diberlakukan pada tindakan atau transaksi yang sedang dalam proses penyelesaian.[51] Retroaktif sekunder juga bisa disebut sebagai retrospektif. Perundang-undangan dikatakan retrospektif ketika ia hanya mengubah konsekuensi hukum dari tindakan di masa lalu setelah tanggal pemberlakuannya, dan membiarkan atau tidak mengubah konsekuensi hukum yang telah ada sebelum tanggal tersebut.

Ketiga cara pemberlakuan perundang-undangan ini dapat digambarkan sebagai berikut:[52]

Image

Di Amerika Serikat yang jauh lebih dulu memperdebatkan soal keberlakuan hukum dari sudut waktu, secara lebih sistematis, penyikapan terhadap retroaktivitas primer cukup jelas. MA Amerika Serikat selalu mengikuti pandangan tradisional, bahwa perundang-undangan yang berlaku secara retroaktif primer adalah tidak sah.[53]

Sementara penyikapan terhadap retroaktivitas sekunder/ retrospektivitas yang kasusnya lebih sering terjadi, terdapat beragam pandangan yang dicerminkan dari beragam putusan Pengadilan Amerika Serikat. Penyikapan yang beragam tersebut muncul terutama ketika perundang-undangan yang berlaku secara retroaktif sekunder tersebut merupakan hukum prosedural, bukan hukum substantif.[54]

Salah satu argumen yang menjustifikasi hukum prosedural untuk dapat diberlakukan secara retroaktif sekunder adalah hal itu bisa membantu memperbaiki atau mencegah ketidakadilan yang mungkin ditimbulkan oleh hukum sebelumnya. Sebagai contoh, perundang-undangan yang disebut sebagai ‘curative legislation’ dapat didorong ketika perundang-undangan tersebut secara retroaktif memperbaiki kelemahan dalam sistem administrasi yang ada. Perundang-undangan ini bisa diterima karena terdapat kepentingan publik yang kuat terhadap sistem pemerintahan yang adil. Juga karena perundang-undangan ini dianggap akan membawa hasil yang kurang lebih sama, bila pembentuk UU mengatur perundang-undangan lama secara benar.[55]

Amandemen perundang-undangan yang tujuannya ‘memperjelas’ perundang-undangan yang ada, juga dapat diberlakukan secara retroaktif sekunder. Apalagi ketika amandemen tersebut tidak mengubah konstruksi perundang-undangan terdahulu.[56]

Perundang-undangan yang mengatur soal yurisdiksi juga dinilai dapat diberlakukan secara retroaktif sekunder. MA Amerika Serikat secara reguler memberlakukan perundang-undangan yang membentuk atau menghapus yurisdiksi pengadilan, terlepas apakah yurisdiksi tersebut ada atau tidak ketika suatu perbuatan dilakukan atau ketika perkaranya diajukan ke pengadilan. Alasan pemberlakuan perundang-undangan mengenai yurisdiksi secara retroaktif adalah karena hal itu tidak mengubah hak substantif apa pun, tetapi hanya mengganti forum yang memeriksa suatu perkara.[57]

Alasan lain yang membenarkan retroaktivitas sekunder adalah sistem hukum yang sepenuhnya bersifat prospektif, dapat terlalu mengerangkeng pembentuk UU yang ingin memperbaiki status quo. Retroaktivitas sekunder mungkin diperlukan jika hukum yang lama tidak bekerja, atau menghasilkan dampak yang tidak diinginkan.[58]

Namun tetap saja label ‘substantif’ atau ‘prosedural’ merupakan kriteria yang relatif. MA Amerika Serikat maupun pengadilan di bawahnya belum sepenuhnya dapat membantu dalam mendefinisikan atau memberi batasan apakah suatu aturan hukum bersifat substantif atau tidak, sehingga terlarang untuk diberlakukan secara retroaktif sekunder.

Batasan itu pula yang dipertanyakan sekaligus dianalisa oleh Vikram David Amar, professor of law pada University of California, Hastings School of Law dalam sebuah artikelnya, A Pending Supreme Court Case Addresses Ex Post Facto Laws.[59]

Amar memulai analisanya dengan menyatakan persetujuan bahwa hukum pidana materiil yang berlaku secara retroaktif bertentangan dengan konstitusi. Menurutnya, larangan perundang-undangan untuk diberlakukan secara retroaktif (ex post facto law) dapat dijustifikasi secara kuat sekaligus sederhana dengan tiga argumen.[60]

Pertama, perundang-undangan yang retroaktif jelas melanggar prinsip pemisahan kekuasaan. Ketika legislatif membentuk perundang-undangan yang retroaktif, mereka tahu—atau setidaknya dapat mengetahui—siapa yang diubah menjadi pelaku tindak pidana atau kriminal. Padahal mengenakan sanksi pidana pada perilaku individu tertentu adalah tugas penuntut umum dan pengadilan. Legislatif seharusnya membentuk perundang-undangan yang bersifat umum, yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan perilaku individu.[61]

Justifikasi kedua, perundang-undangan yang retroaktif dapat membahayakan kemerdekaan individu. Legislatif dapat dengan mudah menggunakan UU yang bersifat retroaktif untuk menjadikan lawan-lawan politiknya sebagai ‘kriminal’ berdasarkan tindakan di masa lalu, yang pada saat itu bukan merupakan kejahatan. Kebebasan berbicara misalnya, dapat terancam di sini. Padahal kebebasan individu yang diatur dalam konstitusi Amerika Serikat memang bertujuan memberi ruang bagi setiap orang untuk tidak setuju (dissent) terhadap kebijakan pemerintah atau negara.[62]

Justifikasi ketiga, perundang-undangan yang retroaktif jelas tidak adil dan juga berimplikasi pada konsep keadilan konstitusi (constitutional due process). Dua prinsip constitutional due process yang paling mendasar adalah: pemerintah harus memberi pesan yang memadai bagi individu tentang konsekuensi hukum dari tindakan-tindakannya. Serta, pemerintah tidak boleh merendahkan individu yang mendasarkan tindakannya secara sah pada pesan yang disampaikan pemerintah tersebut.[63]

Pendeknya, larangan atas retroaktifnya hukum pidana materiil adalah gambaran bahwa konstitusi melarang ketidakadilan, terutama yang sistematis sifatnya. Pemerintah harus memperlakukan warganya, bahkan pelaku tindak pidana sekalipun, dengan cara-cara yang terhormat, penuh penghargaan, dan didasari kejujuran.[64]

Tetapi bagaimana tepatnya asas nonretroaktif tersebut ditafsirkan? Ketika perundang-undangan menyatakan perilaku yang di masa lalu sah sebagai tindak pidana di masa sekarang, itu adalah retroaktif. Lalu bagaimana dengan perundang-undangan yang membawa perubahan tidak sedrastis itu? Antara lain perundang-undangan yang bersifat nonsubstantif atau prosedural sesuai bahasan dalam bagian ini.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut Amar lebih dulu melihat pada tujuan dibentuknya suatu perundang-undangan. Ketika suatu perundang-undangan dibentuk untuk mengatasi kesulitan-kesulitan praktis yang dihadapi dalam mengungkap kebenaran, bukannya untuk memaafkan atau menghapuskan suatu tindak pidana, maka tidak ada isu retroaktivitas di sini.[65]

Amar antara lain mengambil contoh soal tindak pidana yang tidak bisa diajukan di masa lalu karena keterbatasan kemampuan dalam mengumpulkan bukti. Misalnya, karena kurang sempurnanya teknologi tes DNA. Tidak bisakah tindak pidana itu diajukan ke pengadilan sekarang jika terdapat kemampuan mengumpulkan bukti karena ada kemajuan dalam teknologi tes DNA? Contoh lain yang dikemukakan, pada suatu waktu kesaksian orang dewasa tentang peristiwa yang terjadi ketika mereka masih anak-anak, dinilai tidak dapat dipercaya. Tetapi ketika ilmu sosial dan data-data lain yang ada saat ini dapat mengindikasikan bahwa kesaksian tersebut bisa jadi bukti yang dipercaya, tidakkah ilmu pengetahuan dan data-data baru tersebut dapat digunakan?[66]

Faktor lain yang dilihat Amar adalah penyandaran individu pada aturan hukum yang lama, sesuai pesan pemerintah tentang konsekuensi hukum dari tindakan-tindakan individu. Aktivis politik yang mempertimbangkan bahwa pidato politiknya bukan merupakan tindak pidana, punya argumen penyandaran yang sangat baik, apabila suatu saat pemerintah mengeluarkan perundang-undangan yang menyatakan aktivitasnya sebagai kejahatan terhadap negara.[67]

Tetapi jika kita kontekskan dengan berbagai tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia, para pelaku korupsi jelas tidak bersandar pada hukum acara saat menentukan melakukan korupsi atau tidak. Hanya pelaku korupsi yang bodoh yang membenarkan perbuatannya dengan mengatakan, ”Saat itu saya asumsikan penegak hukum tidak akan pernah menjerat saya karena lemahnya hukum acara.” Dan bahkan jika ia bersandar pada hal tersebut, kenapa kita harus menghargainya?

Ketika ada perubahan dalam hukum acara pidana, misalnya, tidak otomatis aturan-aturan dasar tentang tindak pidananya ikut dirubah. Praktek korupsi sejak kapan pun adalah tindak pidana. Setiap orang di negara ini sangat mengetahui hal itu. Korupsi adalah tindak pidana yang malum in se, yang sifat kejahatannya melekat dan jelas pada tindakan tersebut.[68] Lewat perubahan hukum acara pidana, negara hanya mengubah kapan dan bagaimana tindakan korupsi yang secara inheren memang salah tersebut dapat dibuktikan di pengadilan. Bukan mengubah hukum dasar tentang apa yang tergolong tindak pidana dan apa yang bukan.

Jika di tengah proses penyelesaian perkara pidana tertentu terjadi perubahan hukum acara pidana, validitas dari langkah-langkah prosedural yang telah diambil sesuai status hukumnya, ditentukan berdasar ketentuan lama. Sedang langkah-langkah prosedural ke depan, diatur berdasar hukum acara pidana yang baru. Karena itulah, saat KUHAP diundangkan, Pasal 284 KUHAP mengatur bahwa:

”(1) Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan, sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini.

 (2)   Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Bahkan ketika negara membentuk atau mengubah ketentuan hukum pidana materiil dan memberlakukannya secara retroaktif pun, cap melanggar konstitusi tetap bisa dikecualikan. Pengecualian yang pertama adalah seperti yang dinyatakan MK dalam putusannya tentang permohonan judicial review atas UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pengecualian itu dimuat dalam beberapa instrumen hak asasi manusia internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Pasal 15 ayat (2) ICCPR mengatur bahwa asas nonretroaktif bisa dikesampingkan, jika tindakan seseorang pada saat dilakukannya memang merupakan kejahatan menurut prinsip-prinsip hukum umum, yang diakui oleh community of nations.[69]

Pengecualian lain justru termuat dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang mengatur bahwa jika undang-undang diubah setelah suatu perbuatan dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya. Suatu undang-undang baru dapat berlaku surut dan mengecualikan asas nonretroaktif seperti diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, jika lebih menguntungkan tersangka, dalam artian sanksinya lebih rendah.[70]

Kedua asas tersebut, asas nonretroaktif dan pengecualiannya yaitu mengenakan sanksi yang lebih ringan bagi tersangka, adalah prinsip awal dari hukum pidana materiil. Adapun hukum acara pidana memiliki asas atau prinsipnya sendiri. Menurut Yahya Harahap, asas atau prinsip hukum acara pidana tersebut tercantum dalam KUHAP yang meliputi: asas legalitas—yang berbeda dari asas legalitas dalam KUHP sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya; asas keseimbangan; asas praduga tidak bersalah; prinsip pembatasan penahanan; asas ganti rugi dan rehabilitasi; asas penggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugi; asas unifikasi; prinsip diferensiasi fungsional; prinsip saling koordinasi; asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan; serta prinsip peradilan terbuka untuk umum.[71] Atau, terlepas dari kelemahan pengaturannya dalam KUHAP, asas-asas tersebutlah yang jadi racikan dari prinsip fair trial dalam hukum acara pidana.

Bila ada tindakan penegak hukum (sebagai materi utama pengaturan hukum acara) yang dinilai bermasalah, asas yang harus digunakan untuk mengujinya adalah asas-asas dalam hukum acara pidana sendiri. Mulai dari asas legalitas, yaitu apakah tindakan penegak hukum tersebut berada di luar ketentuan hukum atau dilakukan secara sewenang-wenang. Apabila penegak hukum bertindak sesuai kewenangannya berdasarkan hukum acara pidana yang ada, maka keabsahan tindakan tersebut harus dilindungi dengan status atau konsekuensi hukum yang pasti. Sementara jika penegak hukum bertindak di luar kewenangan yang diatur dalam hukum acara pidana, maka ketidakabsahan tindakan tersebut pun harus diperjelas dengan pembatalan dan sanksi. Pembatalan juga berpengaruh terhadap perkara yang tengah ditangani seorang penegak hukum, bahwa akibat perbuatan tersebut bagi hukum, dianggap tidak ada oleh pengadilan. Bahkan pada kondisi tertentu, tindakan tersebut dapat menimbulkan hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh ganti kerugian dan rehabilitasi.

Memang, Harahap juga menyatakan bahwa untuk mengetahui sejauh mana daya jangkau berlakunya hukum acara pidana, hal itu perlu dicari pada asas-asas hukum yang terdapat pada hukum pidana Indonesia. Tanpa mengurangi asas-asas dalam hukum pidana khusus, tambahnya, asas-asas yang paling rinci diatur dan dapat dijumpai dalam KUHP. Tetapi ruang lingkup berlakunya KUHAP berdasarkan asas-asas dalam KUHP, hanya meliputi ruang lingkup yang terdapat pada Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP.[72] Pasal 1 KUHP tidak disebut Yahya Harahap sebagai penentu daya jangkau berlakunya KUHAP.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, bisa dikatakan belum ada acuan yang jelas, baik menurut perundang-undangan maupun doktrin yang berkembang di Indonesia, soal apakah asas nonretroaktif juga mengikat hukum acara pidana. Di Amerika Serikat dan di negara lain, masalah ini masih terus jadi perdebatan. Yang dikembangkan di sana adalah kriteria-kriteria objektif sebagai pisau analisa untuk menilai konstitusionalitas hukum acara pidana—atau lebih luas lagi, hukum prosedural—yang berlaku secara retroaktif sekunder. Tetapi perdebatan itu pun tidak pernah lebih jauh dari soal hukum pembuktian (legal rules of evidence).[73]

Tetapi yang jelas, perubahan hukum acara pidana menjadi masalah apabila poin-poin perubahannya mengurangi racikan prinsip fair trial. Bukannya ketika perubahan hukum acara pidana itu setelah tanggal berlakunya, diberlakukan pada perkara pidana yang tengah diperiksa oleh penegak hukum, apalagi pada perkara pidana yang belum diperiksa sama sekali, terlepas kapan pun tempus delicti perkara pidana tersebut selama belum daluwarsa.

Prospektivitas Hukum a la Mahkamah Konstitusi

Putusan akhir MK dalam perkara judicial review terhadap UU KPK adalah menolak permohonan pemohon Bram H.D. Manoppo. Sebab di mata MK, Pasal 68 UU KPK tidak mengandung asas retroaktif.[74] Dengan demikian, UU KPK bersifat prospektif atau berlaku ke depan.

Tetapi yang membuat banyak orang menelan ludah, definisi prospektivitas UU KPK dibuat sangat unik dalam pertimbangan MK. Sambil mengaitkannya dengan Pasal 72 dalam Bab XII tentang Ketentuan Penutup, yang berbunyi ”Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”, MK mengartikan prospektivitas UU KPK sebagai ”tidak berlakunya UU ini terhadap peristiwa pidana yang tempus delicti-nya terjadi sebelum UU a quo diundangkan.”[75]

Lalu apa sebenarnya maksud dari Ketentuan Penutup yang ada dalam setiap produk perundang-undangan, sehingga mampu mengantarkan MK pada definisi prospektivitas hukum yang ‘unik’ tersebut?

Ketentuan penutup, khususnya ketentuan tentang mulai berlakunya suatu perundang-undangan, dimaksudkan supaya orang mengetahui secara tepat tanggal sebuah perundang-undangan mulai berlaku secara efektif. Suatu rancangan perundang-undangan selalu mulai berlaku pada saat tertentu setelah instansi-instansi yang berwenang menyetujui rancangan perundang-undangan tersebut.[76] Pemberlakuan rancangan perundang-undangan bisa melalui beberapa cara, yaitu bila tidak ditentukan lain, maka mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Atau dapat juga ditentukan sendiri, misalnya tanggal tertentu atau diserahkan pada peraturan pemerintah.[77]

Ketentuan penutup, khususnya ketentuan tentang kapan mulai berlakunya perundang-undangan, sebagaimana Pasal 72 UU KPK, hanya memperjelas tanggal pemberlakuan suatu perundang-undangan, berikut prosedur formil bagi pemberlakuannya. Bahkan perundang-undangan yang diberlakukan secara retroaktif sekalipun, harus diketahui kapan pemberlakuan surut tersebut dimulai, yang diindikasikan lewat tanggal pemberlakuannya. Ketentuan tersebut tidak mengatur soal ruang lingkup keberlakuan perundang-undangan. Sebab ruang lingkup keberlakuan UU KPK misalnya, diatur dalam batang tubuh UU tersebut, yang antara lain mengatur mengenai kewenangan KPK dan prosedur bagi KPK untuk menjalankan kewenangannya.

Jika setiap ketentuan pemberlakuan dalam suatu UU yang berbunyi ”Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”, ditafsirkan sebagai prospektivitas a la MK, lalu bagaimana MK mempertahankan argumennya dalam putusan permohonan judicial review atas UU Pengadilan HAM? Jelas bahwa MK mengakui UU Pengadilan HAM mengandung asas retroaktif. Jelas pula bahwa MK membenarkan retroaktivitas tersebut. Padahal sangat jelas bahwa Pasal 51 UU Pengadilan HAM juga mengatur soal pemberlakuan yang bunyinya sama dengan Pasal 72 UU KPK, yaitu ”Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”.

Pun, definisi soal prospektivitas hukum dalam permohonan judicial review UU KPK tersebut, dibuat tanpa alasan yang jelas. Ketidakjelasan ini bisa disimpulkan dari dua fakta: Pertama, MK menyadari penuh bahwa definisi yang menyentuh soal penerapan hukum tersebut bukan merupakan wewenangnya. Sebab MK sendiri menyatakan, bahwa sekalipun tindakan yang dilakukan KPK terhadap Bram Manoppo adalah tindakan yang retroaktif, hal tersebut tidak terkait dengan masalah konstitusionalitas UU KPK, melainkan masalah penerapan UU. Dan itu bukan wewenang MK.[78] Kedua, tentu saja seharusnya MK menyadari pula bahwa definisi tersebut tidak dimintakan oleh Manoppo dalam permohonannya.

Dengan demikian, MK membuat definisi soal prospektivitas penerapan hukum yang unik, a la MK, namun kemudian melemparkannya pada Pengadilan Korupsi, selaku lembaga yang punya kewenangan menilai benar tidaknya penerapan UU KPK. Dan hasilnya, sebagaimana juga telah diprediksi banyak kalangan, materi pertimbangan dalam putusan MK tersebut sedikit banyak mempengaruhi putusan Pengadilan Korupsi terhadap perkara Abdullah Puteh. Juga berpengaruh pada putusan Pengadilan Korupsi berikutnya: perkara Mohammad Harun Let Let dan Captain Tarcisius Walla.

Selalu ada pendapat berbeda (dissenting opinion) dari hakim karir dalam kedua putusan Pengadilan Korupsi tersebut, yang menggunakan logika sama seperti logika yang dilemparkan MK. Pendapat berbeda tersebut menyatakan bahwa KPK tidak berwenang menyelidik, menyidik dan menuntut tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum 27 Desember 2002.

Tetapi untungnya, pendapat para hakim ad hoc selaku mayoritas anggota majelis hakim yang akhirnya jadi putusan, berpegang pada alasan bahwa tidak ada isu retroaktivitas dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK.[79] Dan sebenarnya cukup dengan menggunakan asas legalitas dalam hukum acara pidana, Pengadilan Korupsi sudah bisa menilai bahwa tindakan KPK adalah sah. Sebab KPK melakukan penuntutan dengan dasar hukum pidana materiil KUHP, UU No. 3 tahun 1971, UU No. 31 tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 yang sudah berlaku pada saat tindak pidana korupsi yang dituntut tersebut terjadi. Dan yang paling jelas, KPK menjalankan kewenangannya menyelidik, menyidik, dan menuntut kedua tindak pidana korupsi tersebut setelah tanggal berlakunya UU KPK dan setelah terbentuknya KPK.[80] Tidak ada isu retroaktivitas di sini.

Penutup

Harus diakui bahwa sistem perundang-undangan di Indonesia belum secara tegas mengatur soal daya ikat asas nonretroaktif bagi perundang-undangan di luar hukum pidana materiil. Tentunya hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi para jurist, untuk mengangkat lagi ke permukaan debat akademik soal keberlakuan hukum dari sudut waktu. Debat akademik tersebut bisa dirujuk pada berbagai doktrin hukum yang ada maupun yang terus berkembang tidak hanya di Indonesia, namun juga di negara-negara lain. Bisa juga dirujuk pada atau dengan mengkritisi yurisprudensi yang ada. Harapan terbesar tentu saja ditujukan pada kalangan akademisi, agar seperti yang dinyatakan Satjipto Rahardjo, dari debat akademik itu mereka bisa menyuplai gagasan, konsep, teori, dan doktrinasi ‘baru’ bagi praktisi yang berjuang menegakkan hukum di fron terdepan, utamanya dalam pemberantasan korupsi.[81]

Sehingga ketika muncul kasus hukum konkrit yang terkait (atau dikait-kaitkan) dengan isu tersebut, pisau analisa setidaknya sudah tersedia, apakah isu retroaktivitas layak dipersoalkan dalam kasus hukum tersebut. Dengan perspektif yang tidak cuma pro tersangka, terdakwa, atau para pihak yang berkepentingan langsung, melainkan juga pro korban dan rasa keadilan masyarakat yang bisa terganggu apabila kasus hukum tersebut tidak disikapi secara objektif, misalnya hanya menggunakan pendekatan yang positivistik. Asas-asas yang hidup dan diakui dalam setiap bidang hukum yang jadi bahasan pun tetap mesti jadi pisau analisa utama.

Meski demikian, karakter prospektif/nonretroaktif pada produk perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 AB dan Pasal 50 UU Nomor 10 Tahun 2004 tetap layak dipertahankan. Biarkanlah prospektivitas menjadi asas dasar, sementara retroaktivitas jadi pengecualiannya, yang hanya bisa dibenarkan dengan menggunakan berbagai pisau analisa hasil debat akademik, yang harus kita akui selama ini terlambat kita lakukan. Sebab, seperti yang ditakutkan dari sejarahnya, kekuasaan untuk mengesampingkan asas nonretroaktif di tangan yang salah, dengan tujuan yang salah, di bidang hukum yang salah, dan dalam kondisi yang salah, tetap saja bisa jadi pedang yang berkelebat mencari korban ke mana-mana.

* Tulisan ini pernah dimuat di jurnal hukum “JENTERA” PSHK edisi 09/Mei 2005 dengan tema ‘Korupsi’.

Bibliografi

Amar, Vikram David. A Pending Supreme Court Case Addresses Ex Post Facto Laws, http://writ.corporate.findlaw.com/amar/20030404.html. Diakses pada 24 Mei 2005.

Detik.com (www.detik.com), 21 Februari 2005. “Kisah di Balik Putusan MK Soal Kewenangan KPK”.

Garner, Bryan A. ed. “Black’s Law Dictionary,” 7th edition. St. Paul, Minn.: West Group, 1999.

Hamzah, Andi. “Asas-Asas Hukum Pidana”. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

Harahap, Yahya. “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan”. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Indrati, Maria Farida. “Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya”. Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum UI, 1996.

Kompas. “KPK Didemo, Massa Minta Pimpinan KPK Diganti”, 24 Februari 2005.

______. “Ketua MA: Asas Nonretroaktif Bisa Ditembus demi Keadilan”, 19 Februari 2005.

Koran Tempo, 10 Juli 2001.

______. “Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi, Puteh Minta Persidangan Dihentikan”, 17 Februari 2005.

Laitos, Jan G. “Legislative Retroactivity”, http://law.wustl.edu/journal/52/159.pdf. Diakses pada 30 Maret 2005.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan atas Perkara No. 013/PUU-I/2003.

______. Putusan atas perkara No. 065/PUU-II/2004.

______. Putusan atas Perkara No. 069/PUU-II/2004.

Rahardjo, Satjipto. “Mengadili Korupsi, Mengapa Dipersulit?”, Harian Kompas, 1 Maret 2005.

______. “Berantas Korupsi, Berpikirlah Luar Biasa”, harian Kompas, 14 April 2005.

Remmelink, Jan. “Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia”. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Robinson, William M. “The Olde and Improved Ex Post Facto Clause” http://www.sdap.org/downloads/research/criminal/expost.pdf. Diakses pada 12 Mei 2005.

Sastrawidjaja, Sofjan. Hukum Pidana I, Bandung: CV. Armico, 1990.

Seidman, Ann. et.al. “Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis, Sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang”. Jakarta: ELIPS, 2002.

Sellinger, Steve. “The Case Against Civil Ex Post Facto Law”, Cato Journal, vol. 15. No. 2-3, 1995/96.

Sinar Harapan, 27 Februari 2005. “Putus Dulu, Kontroversi Kemudian”.

Soesilo, R. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal.” Bogor: Politeia, 1996.

Sutanto, Limas. “Kita Dipaksa Jadi Bangsa Amnestik”, Harian Kompas, 19 Februari 2005.

Syamsuddin, Amir. “KPK dan Asas Retroaktif”, Harian Kompas, 24 Februari 2005.

Widjojanto, Bambang. “Kebangkitan Mega Korupsi”, Harian Kompas, 15 Maret 2005.


[1]              Lihat Putusan MK atas Perkara No. 069/PUU-II/2004, hlm. 9.

[2]              Lihat ibid., hlm. 10. Penekanan dengan penebalan kalimat oleh Penulis.

[3]              Lihat ibid., hlm. 3.

[4]              Lihat ibid., hlm. 13. Penekanan dengan penebalan kalimat oleh Penulis.

[5]              Lihat ibid.

[6]              Lihat ibid., hlm. 2.

[7]              Lihat ibid., hlm. 3.

[8]              Lihat ibid., hlm. 15-21.

[9]              Lihat ibid., hlm. 22.

[10]           Lihat ibid., hlm. 23-24.

[11]           UU tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom Bali

[12]           Lihat Putusan MK atas Perkara No. 069/PUU-II/2004, hlm. 54-55.

[13]           Lihat Andi Hamzah, “Asas-Asas Hukum Pidana”, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 39.

[14]           Berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

[15]           Lihat juga Jan Remmelink, “Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 357-358.

[16]           Penekanan dengan penebalan kalimat oleh penulis.

[17]           Penekanan dengan penebalan kalimat oleh penulis.

[18]           Lihat Putusan MK atas Perkara No. 069/PUU-II/2004, hlm. 4.

[19]           Ibid.

[20]           Lihat ibid., hlm. 3-4.

[21]           Lihat Putusan MK atas Perkara No. 013/PUU-I/2003, hlm. 43.

[22]           Lihat ibid.

[23]           Lihat ibid., hlm. 44.

[24]           Lihat ibid., hlm. 45.

[25]           Dasar hukum tersebut meliputi Pasal 1 ayat (1) KUHP, Pasal 4 dan Pasal 18 ayat (2) UU No. 39/1999 tentang HAM, Pasal 6 AB, dan Pasal 28 I ayat (1) UUD RI 1945. Lihat ibid., hlm. 41-42.

[26]           MK sengaja membuat perbandingan soal asas legalitas dengan mengutip Article I Section 9 Konstitusi Amerika Serikat, serta mempertimbangkan instrumen HAM universal seperti Article 11 (2) UN Universal Declaration of Human Rights, Article 7 European Convention for the Protection of Human Rights, Article 4 dan 15 UN International Covenant on Civil and Political Rights, Article 9 American Convention on Human Rights, serta Rome Statute of the International Criminal Court. Lihat ibid., hlm. 38-41.

[27]           Lihat ibid., hlm. 38. Penekanan dengan penebalan kalimat oleh penulis.

[28]           Kasus terakhir terjadi pada Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), yang akhirnya harus dibubarkan karena putusan MA nomor 03/P/HUM/2000 tanggal 23 Maret 2001 mengabulkan permohonan judicial review terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan TGPTPK. Dalam putusannya, majelis hakim MA yang diketuai Paulus Effendi Lotulung menyatakan PP tersebut tidak sah dan tidak berlaku untuk umum. Koran Tempo, 10 Juli 2001.

[29]           Lihat Putusan MK atas Perkara No. 069/PUU-II/2004, hlm. 66.

[30]           Lihat ibid., hlm. 67.

[31]           Lihat ibid., hlm. 73.

[32]           Kepentingan ini cukup jelas diindikasikan oleh beberapa hal. Pertama, Manoppo adalah tersangka pelaku tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum UU KPK dibentuk, yang terkait erat dengan tersangka lain dalam perkara yang sama, yaitu Abdullah Puteh, Gubernur NAD. Kedua, permohonan judicial review yang diajukan Manoppo ke MK, hampir bersamaan waktunya dengan proses persidangan Puteh di Pengadilan Korupsi. Ketiga, sebagian anggota tim kuasa hukum Manoppo dalam permohonan judicial review adalah anggota tim kuasa hukum Puteh dalam persidangan perkara korupsi di Pengadilan Korupsi. Keempat, Indriyanto Senoadji, ahli yang diajukan Manoppo di persidangan MK adalah anggota tim kuasa hukum Puteh. Hal ini juga dicatat dalam halaman 35-36 Putusan MK atas Perkara No. 069/PUU-II/2004. Kelima, tidak lama berselang keluarnya Putusan MK, tim kuasa hukum Puteh mengajukan putusan tersebut sebagai bukti di Pengadilan Korupsi.

[33]           Lihat Putusan MK atas Perkara No. 069/PUU-II/2004, hlm. 70.

[34]           Lihat ibid., hlm. 73.

[35]           Lihat ibid., hlm. 72.

[36]           Amir Syamsuddin, “KPK dan Asas Retroaktif”, Harian Kompas, 24 Februari 2005.

[37]           Satjipto Rahardjo, “Mengadili Korupsi, Mengapa Dipersulit?”, Harian Kompas, 1 Maret 2005.

[38]           Bambang Widjojanto, “Kebangkitan Mega Korupsi”, Harian Kompas, 15 Maret 2005.

[39]           “Ketua MA: Asas Nonretroaktif Bisa Ditembus demi Keadilan”, Harian Kompas, 19 Februari 2005.

[40]           Limas Sutanto, “Kita Dipaksa Jadi Bangsa Amnestik”, Harian Kompas, 19 Februari 2005. Pendapat ini memang sejalan dengan argumentasi penolakan terhadap pemberlakuan asas nonretroaktif secara mutlak. Umumnya argumentasi tersebut berfokus pada kecenderungan pemberlakuan asas nonretroaktif secara mutlak untuk menjelma jadi impunitas terhadap kejahatan yang terjadi di masa lalu.

[41]           “KPK Didemo, Massa Minta Pimpinan KPK Diganti”, Harian Kompas, 24 Februari 2005.

[42]           “Ketua MA: Asas Nonretroaktif Bisa Ditembus demi Keadilan”, Harian Kompas, 19 Februari 2005.

[43]           “Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi, Puteh Minta Persidangan Dihentikan”, Koran Tempo, 17 Februari 2005.

[44]           “Putus Dulu, Kontroversi Kemudian”, Sinar Harapan, 27 Februari 2005.

[45]           “Kisah di Balik Putusan MK Soal Kewenangan KPK”, www.detik.com, 21 Februari 2005.

[46]           Lihat Putusan MK atas perkara No. 013/PUU-I/2003, hlm. 48-73.

[47]           Lihat Putusan MK atas perkara No. 065/PUU-II/2004, hlm. 32-35.

[48]           Lihat Jan G. Laitos, “Legislative Retroactivity”, http://law.wustl.edu/journal/52/159.pdf, hlm. 86. Terjemahan bebas oleh penulis. Diakses pada 30 Maret 2005.

[49]           Ibid. Terjemahan bebas oleh penulis.

[50]           Lihat Bryan A Garner, ed., “Black’s Law Dictionary,” 7th edition, (St. Paul, Minn.: West Group, 1999), hlm. 1318. Terjemahan bebas oleh penulis.

[51]           Garner, op.cit. Terjemahan bebas oleh penulis.

[52]           Laitos, loc.cit., hlm. 88. Terjemahan bebas oleh penulis.

[53]           Lihat Laitos, loc.cit., hlm. 89. Terjemahan bebas oleh penulis.

[54]           Lihat ibid. Terjemahan bebas oleh penulis. Di bidang hukum pidana, hukum substantif (materiil) adalah hukum yang menyatakan tindakan apa sebagai kejahatan dan menentukan sanksinya. Hukum prosedural (non substantif) adalah hukum yang mengatur langkah-langkah agar setiap orang yang melanggar hukum pidana materiil dapat dijatuhi sanksi.

[55]           Lihat ibid., hlm. 95. Terjemahan bebas oleh penulis.

[56]           Lihat ibid. Terjemahan bebas oleh penulis.

[57]           Lihat ibid., hlm. 96. Terjemahan bebas oleh penulis. Perundang-undangan soal yuridiksi juga dijadikan contoh oleh KPK, selaku pihak terkait yang turut memberi keterangan lisan dan tertulis dalam sidang permohonan judicial review UU KPK. KPK mencontohkan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 2000 yang mengatur peralihan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Malang kepada Pengadilan Negeri Kepanjen yang baru dibentuk berdasarkan Keppres tersebut. Lihat Putusan MK atas perkara No. 069/PUU-II/2004, hlm. 44.

[58]           Walaupun ada juga kritik terhadap argumen ini. Dasar kritik adalah meski perundang-undangan yang diberlakukan secara retroaktif sekunder ditujukan memperbaiki keadaan masa lalu, tetap saja ada pihak yang dirugikan, yaitu mereka yang sudah menyandarkan perilakunya pada perundang-undangan lama. Apalagi ada potensi bahwa pendukung perundang-undangan yang berlaku secara retroaktif sekunder, bertujuan menguntungkan kelompok kepentingan tertentu dan jauh dari kepentingan publik. Lihat Laitos, loc.cit., hlm. 98-99. Terjemahan bebas oleh penulis.

[59]           Vikram David Amar, A Pending Supreme Court Case Addresses Ex Post Facto Laws, http://writ.corporate.findlaw.com/amar/20030404.html, terjemahan bebas oleh penulis. Diakses pada 24 Mei 2005.

[60]           Ibid. Terjemahan bebas oleh penulis.

[61]           Ibid. Terjemahan bebas oleh penulis.

[62]           Ibid. Terjemahan bebas oleh penulis.

[63]           Lihat Ibid. Terjemahan bebas oleh penulis.

[64]           Lihat Ibid. Terjemahan bebas oleh penulis.

[65]           Lihat Ibid. Terjemahan bebas oleh penulis. Ada pendapat lain yang menggunakan tujuan pembentukan sebagai alat untuk menguji konstitusionalitas UU yang bersifat retroaktif. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Stephen Munzer dalam tulisannya “A Theory of Retroactive Legislation (1982)”. Dalam pandangan Munzer, larangan terhadap UU yang retroaktif bersandar sepenuhnya pada keadilan dari UU yang ada sekarang, yang tidak bisa diubah secara retroaktif. Sebagai contoh, Munzer menyebutkan bahwa hukum yang membolehkan tentara Nazi untuk menghindar dari pidana karena membunuh orang-orang Yahudi, atau pemelihara budak yang terus mempertahankan budak-budaknya, tidak seharusnya kebal dari aturan hukum yang retroaktif. Contoh-contoh tersebut mengantarkan Munzer pada kesimpulan bahwa tidak boleh ada larangan total atau mutlak terhadap retroaktivitas. Munzer menyatakan bahwa asas nonretroaktif harus bisa dikesampingkan ketika hukum yang ada dipandang tidak adil. Sebagaimana dikutip dalam Steve Sellinger, “The Case Against Civil Ex Post Facto Law”, Cato Journal, vol. 15. No. 2-3 (1995/96), hlm. 202. Terjemahan bebas oleh penulis.

[66]           Lihat Amar, loc.cit. Terjemahan bebas oleh penulis.

[67]           Lihat ibid. Terjemahan bebas oleh penulis.

[68]           Bandingkan dengan tindak pidana yang malum prohibitum, yaitu tindakan yang secara moral sesungguhnya netral, tetapi dinilai salah lantaran dilarang perundang-undangan.

[69]           Argumentasi pengecualian asas nonretroaktif ini juga sejalan dengan keberatan E. Utrecht yang tulisannya mengenai hukum pidana masih digunakan oleh para akademisi dan praktisi hukum sampai sekarang. Asas nonretroaktif dikritik oleh Utrecht karena beberapa hal, yaitu: kurang melindungi kepentingan kolektif masyarakat. Akibat penerapan asas ini, yang dapat dihukum hanyalah mereka yang melakukan perbuatan yang secara tegas diatur sebagai pelanggaran ketentuan umum. Jadi, ada kemungkinan seorang yang melakukan suatu perbuatan yang pada hakekatnya merupakan kejahatan, tetapi tidak disebut oleh hukum sebagai suatu pelanggaran ketertiban umum, tidak dapat dihukum. Asas nullum delictum menghalangi hakim pidana untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan, yang meskipun tidak strafbaar masih juga strafwaarding. Lihat Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana I, (Bandung: CV. Armico, 1990), hlm. 83-84.

[70]           Lihat penjelasan mengenai Pasal 1 ayat (2) KUHP dalam R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 27-28.

[71]           Lebih jelasnya lihat Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 36.

[72]           Ibid., hlm. 86.

[73]           Ada sebuah putusan bersejarah yang dikeluarkan MA Amerika Serikat pada 1798 dan hingga sekarang terus jadi rujukan pengadilan saat memeriksa dan memutus perkara yang terkait dengan isu retroaktivitas. Putusan bersejarah tersebut dibuat atas perkara Calder v. Bull. Putusan tersebut meletakkan empat kategori hukum yang terikat asas nonretroaktif, yaitu: (1) Hukum yang menjadikan suatu tindakan yang sah pada saat dilakukan, sebagai kejahatan; (2) Hukum yang meningkatkan derajat suatu kejahatan atau menjadikan kejahatan tersebut lebih berat dibanding pada saat dilakukannya; (3) Hukum yang meningkatkan/menambah sanksi pidana bagi suatu kejahatan setelah kejahatan itu dilakukan; dan (4) Hukum yang merubah aturan soal pembuktian dan mensyaratkan alat bukti yang lebih sedikit atau berbeda untuk menuntut  pelaku tindak pidana, dibandingkan dengan yang disyaratkan oleh hukum pada saat tindak pidana itu dilakukan. Jelas bahwa kategori pertama hingga ketiga masuk dalam wilayah hukum pidana materiil. Hanya kategori keempat yang merupakan bahasan hukum acara pidana. Putusan-putusan pengadilan Amerika Serikat berikutnya juga sangat kritis terhadap kategori keempat tersebut. Malah tidak sedikit putusan pengadilan yang mengesampingkan kategori keempat tersebut. Lihat William M. Robinson, “The Olde and Improved Ex Post Facto Clause” dalam http://www.sdap.org/downloads/research/criminal/expost.pdf, diakses pada 12 Mei 2005.  Terjemahan bebas oleh penulis.

[74]           Lihat Putusan MK atas Perkara No. 069/PUU-II/2004, hlm. 74.

[75]           Ibid., hlm. 70.

[76]           Ann Seidman, et.al., “Penyusunan Rancangan Undang-Undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis, Sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang”, (Jakarta: ELIPS, 2002), hlm. 406.

[77]           Maria Farida Indrati, “Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya”, (Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum UI, 1996), hlm. 185.

[78]           Lihat Putusan MK atas Perkara No. 069/PUU-II/2004, hlm. 73-74.

[79]           Hanya saja harus diingat bahwa masih ada tingkat banding yang akan ditempuh dua perkara tersebut, dan mungkin tingkat kasasi di MA.

[80]           Surat Panggilan No. Spgl-145/X/2004/P.KPK yang disampaikan KPK kepada Manoppo dibuat pada 8 Oktober 2004.

[81]           Satjipto Rahardjo, “Berantas Korupsi, Berpikirlah Luar Biasa”, harian Kompas, 14 April 2005.

Advertisements
This entry was posted in Anti Korupsi, Hukum and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s